BPBJ Kota Jayapura Luncurkan Program Sistem Perlindungan Hukum

Category: Lintas Papua, POLHUKAM 2 0
Suasana Peluncuran program sistem perlindungan hukum bagi pengguna barang dan jasa, di Sian Soor Kantor Walikota Jayapura. (Elsye Sanyi /Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah Kota Jayapura melalui Bagian Pengelolaan Barang/Jasa (BPBJ) melakukan peluncuran program sistem perlindungan hukum bagi pengelola barang dan jasa, bertempat di Sian Soor Kantor Walikota Jayapura, Rabu (24/5/2017).

 

Kepala BPBJ, Matias B. Mano mengatakan Kota Jayapura termasuk ULP percontohan dari 44 ULP di Indonesia, dimana Kota Jayapura sudah masuk Center of Excellent (CoE), yang merupakan program untuk menjadi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pilot Projek. Selain melakukan proses pelelangan, ULP juga berperan aktif dalam penanganan BPBJ mulai dari pembinaan atau pelayanan, pengembangan BPBJ mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

 

“Sehingga peluncuran program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas personil, pemahaman tim dan manfaat program, kerjasama tim yang solid, fokus terhadap pencapaian dan target, maupun komunikasi yang efektif, transparan, dukungan serta komitmen dari pimpinan,” ujar Kepala BPBJ, Matias B. Mano,

 

Walikota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano dalam sambutannya menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mengamanahkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Baca Juga :  Wakil Wali Kota Dapati ASN Tidak Masuk Kantor Tepat Waktu

 

“Lebih dari 30 persen proses dari pengadaan barang dan jasa diaksanakan, sehingga BPBJ Kota Jayapura menjadi percontohan di Papua dan Papua Barat. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada BPKD, ULP, kalau ada OPD atau bendahara yang datang, layanilah dengan baik, di tuntun untuk memperbaiki kesalahan. Karena belum mengerti sesuai dengan proses hukum untuk pembangunan di kabupaten/kota, dan lebih khusus lagi di Kota Jayapura,” terang BTM.

 

Dilanjutkannya, BTM berharap pegawai BPBJ dapat melaksanakan kerjanya dengan baik, disiplin dalam bekerja, dan jangan mempersulit. Kinerja sudah strategis, mumpuni dan sudah terintegrasi serta diawasi dari proses dokumen hingga serah terima sampai manajemen asset sesuai standar operasional.

 

Sementara itu, Direktur Program Modernisasi Pengadaan Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI-Indonesia), Firman Dharmawan mengatakan Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 telah melakukan penandatanganan komprehensif dengan Pemerintah Amerika Serikat, dimana ada tiga program yang disepakati bersama, yaitu program pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kesehatan, dan program modernisasi.

 

Baca Juga :  Hari ini, Persipura Siap Hadapi Bahyangkara FC di Mandala

“Kota Jayapura menjadi yang pertama mencapai CoE dalam program ULP percontohan dari 44 ULP. Dan program ini akan berakhir April 2018,” tutur Firman.

 

Adapun peluncuran program ini disaksikan oleh pengguna anggaran hingga penerima hasil anggaran dari Papua dan Papua Barat, MCAI-Indonesia dan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat. (Elsye Sanyi / Koran Harin Pagi Papua)

Related Articles