Pemkab Nduga Ajak BPJS Lewat JKN – KIS Atasi Kesehatan Masyarakat

Category: Kesehatan, Lintas Papua 17 0
Penjabat Bupati Nduga Saat Menerima Bingkisan Cinderamata Dari Kepala BPJS Wamena. (LintasPapua.com /Ema)

WAMENA (LINTAS  PAPUA)  – Pejabat Bupati Kabupaten Nduga, Doren Wakerkwa mengharapkan, agar peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Wamena melalui Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)dapat mengatasi dan meningkatkan masalah kesehatan di Kabupaten Nduga.

Harapan tersebut disampaikan  Doren Wakerkwa, usai melakukan penandatangan kerjasama (MOU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Wamena, di Hotel Mas Budi Wamena., Kamis (18/5/2017).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Wamena dan pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua tandatangan  kerjasama peserta JKN-KIS, sebagai upaya peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Pegunungan Papua.

Doren Wakerkwa menuturkan, bahwa  kerjasama yang ditandatangai kali ini merupakan penandatangan kerjasama untuk peserta JKN-KIS di Wilayah pemerintahan Kabupaten Nduga.

“Saya harap dengan hal yang sudah dilakukan, masyarakat Nduga bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis seperti masyarakat di kabupaten lain, dengan cara menggunakan kartu yang disipakan oleh BPJS,” ungkap Doren.

Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga, dilihat dari ketinggian pesawat .(LintasPapua.com/Eveeerth Joumilena)

Diakuinya,  pengadaan kartu JKN-KIS bagi masyarakat khususnya masyarakat di Papua merupakan komitmen yang bagus bagimasyarakat Papua dan salah satunya bagi masyarakat Kabupaten Nduga.

Baca Juga :  Disdikbud Kota Jayapura : Penerimaan Siswa Baru Tidak Dipunggut Biaya

“Saya minta juga agar dinas terkait segera berperan penting dan berkoordinasi denggan BPJS, ini semua untuk pelayanan dan peningkatan kesehatan di Nduga,” jelas Doren.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Djamal Adriansyah mengatakan data terakhir jumlah peserta JKN – KIS di Kabupaten Nduga sebanyak 4.830 jiwa.

“Data itu bisa berubah setiap bulan karena faktor meninggal dunia atau penerima JKN – KIS sudah menjadi orang berada,” ungkap Djamal.

Terkait  alokasi dana yang disiapkan pemerintah Kabupaten Nduga, Djamal menjelaskan, dari data jumlah peserta yang ada saat ini, dapat dipastikan dana yang nanti disiapkan sebesar Rp.  600 – Rp. 800 juta, dan penggunaannya sendiri akan digunakan selama 7 bulan.

Dijelaskannya, untuk pelayanannya sendiri, pihaknya akan berusaha untuk berbuat yang terbaik, dimana untuk saat ini belum ada RSUD di Kabupaten Nduga, sehingga tentunya akan dilayani dibeberapa Puskesmas  yang telah siap, selain itu juga bisa dibuat rujukan ke RSUD Wamena. (Ema)

Related Articles