Aksi Save Ahok Disikapi Positif, DPR Papua Ajak Solidaritas Sikapi Kasus Pelanggaran HAM

Pimpinan DPR Papua saat menerima massa aksi demo damai (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pimpinan DPR Papua akhirnya bertemu dengan massa dan menerima pimpinan Gereja-Gereja se- Tanah Papua (PGGP) pada Aksi Damai, 15 Mei 2017 dengan agenda ” Selamatkan Pancasila & Selamatkan Indonesia”, namun juga diharapkan Warga masyarakat Papua bisa peduli dengan masalah – masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Ketua Komisi I DPR Papua,Elvis Tabuni, mengucapkan selamat datang di gedung rakyat dan kami sependapat dengan sikap bapak ibu terkait kasus Ahok.
“Dan kami DPRP akan melanjutkan aspirasi ini ke Jakarta sesuai mekanisme yang berlaku atau akan membentuk tim membawa aspirasi ini agar Ahok dibebaskan,” ujar Elvis Tabuni, dihadapan massa aksi demo damai.

Sementara itu, Laurenzus Kadepa, mewakili DPR Papua dihadapan ribuan masa aksi berpesan, semua pihak terutama kepada Gereja-Gereja (PGGP) agar aksi damai seperti ini tidak hanya dilakukan untuk kasus Ahok.

“Di Papua banyak masalah, banyak kasus, ada pelanggaran HAM Berat dimasa lalu hingga sekarang akibatnya masalah Papua sudah menjadi masalah internasional. Kedepan aksi yang sama harus dilakukan terhadap kekerasan, ketidakadilan yang terus terjadi di Papua. Mari bersama- sama melihat ini dan mencari solusi damai,” tuturnya berpesan.

Sementara itu, sejumlah Anggota DPRP yang hadir menerima masa demo PGGP, antara lain Elvis Tabuni, Ketua Komisi I, Tan Wie Long, Anggota Komisi I, Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi I, Niulen Kotouki, Waket Komisi V, Deki Nawipa, Anggota Komisi IV, Hj Samsunar Rasid, Anggota Komisi II, dan Lazarus Siep, Anggota Komisi IV.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal ketika menerima aksi damai masyarakat Papua, di halaman Kantor Gubernur, menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kelompok atau ormas yang ingin mengganggu keutuhan NKRI dan Pancasila harus dibubarkan.

Dikatakan, bahwa saat ini kita masih hidup di Indonesia yang mana tidak menerima paham-paham komunis dan radikal. Itu bukan saya yang katakan, tapi sesuai undang-undang kita.


“Tanah Papua terbuka untuk masyarakat dari mana saja dengan latar belakang suku dan agama mana pun, namun tidak untuk kelompok-kelompok radikal.

Demikian setiap warga negara, kata Klemen Tinal, yang berada di Papua sudah seharusnya mendukung kerukunan di tengah-tengah masyarakat agar tercipta kehidupan yang aman dan damai,” pesannya.

Klemen Tinal juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang datang ke Kantor Gubernur menggelar aksi damai secara tertib dan damai. Ia berjanji setiap aspirasi yang sudah diterima akan diteruskan ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, diberitakan, bahwa Warga masyarakat Kota Jayapura sesuai rencana akan melakukan aksi demo damai untuk meminta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok untuk dibebaskan dari jeratan hukum yang dinilai tidak mencerminkan keadilan, yang rencana di laksanakan di DPR Papua dan Kantor Gubernur pada Senin (15/5).

“Aksi ini telah berlangsung dari tanggal 11 – 14 Mei 2017 di Taman Imbi dan sesuai jadwal yang disepakati bersama dengan tim yang ada, maka Senin, tanggal 15 Mei 2017 akan dilanjutkan aksi dan demo damai di alun – alun Imbi Kota Jayapura, selanjutnya ke Kantor DPR Papua dan Gubernur Provinsi Papua,” ujar Ketua Gerakan Papua Save Ahok, Pdt. John Baransano, S.Th, M.Th., melalui selebaran aksi yang dibagikan, Sabtu malam (13/5).

Dikatakan, berdasarkan hasil rapat dan simpatisan dan pimpinan – pimpinan gereja dan komunitas pada tanggal 10 Mei 2017, maka telah ditunjuk pengurus yang akan bertangungjawab dalam komunitas “Geraka Papua #Save Ahok” , yang dipimpin Pdt. Jhon Baransano, S.Th, M.Th.

“Untuk massa aksi yang akan turun nantinya direncanakan 5000 orang yang terdiri dari jemaat denominasi gereja se – Kota Jayapura, Pemuda Lintas Agama se Kota Jayapura, Pemuda Lintas OKP se – Kota Jayapura dan Komunitas /Paguyuban ke Kota Jayapura,” katanya. (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...