Warna – Warni Aksi Damai Gerakan Papua Save Ahok

0
128

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)Ribuan Massa dari berbagai lintas agama di Kota Jayapura berkumpul di Taman Imbi untuk menggelar aksi demo mendukung Ahok, Senin (15/5/2017).

Aksi yang telah direncakanan tersebut, mengambil rute Kantor DPR Papua dan.dilanjutkan ke kantor Gubernur Papua.

Dalam aksi ini menampilkan berbagai spanduk – spanduk yang intinya para pendemo juga menuntut Pemerintah untuk segera membubarkan ormas-ormas radikal seperti HTI, FPI dan Ikhwanul Muslimin serta menolak proses hukum bagi Ahok.

Sambil berjalan kaki menuju Gedung DPR Papua para pendemo juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian kebangsaan.

Aksi demo damai mendukung Ahok yang digelar oleh Pimpinan Gereja-Gereja se-Papua (PGGP) dan ribuan massa di Gedung DPR Papua, Senin (15/5) siang ini, dibarengi dengan pembacaan pernyataan sikap.

Sebelum membaca pernyataan sikap, Ketua Umum PGGP, Mgr. Leo L Ladjar OFM mengatakan, dalam perkembangan situasi nasional sekarang ini, pihaknya menilai bahwa gerakan radikalisme sangat mengganggu rasa aman kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin terpolarisasi.

Setelah menampung aspirasi masyarakat, umat kristen dan pimpinan Gereja-Gereja se-Papua dan sekota Jayapura (PGGP dan PGGS), menyampaikan pernyataan sikap yang intinya adalah, bahwa Gereja-Gereja di Papua, dengan tegas mendukung Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, NKRI. Kami kuatir bahwa kelompok tertentu sedang berusaha menyingkirkan dan mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu.

Kami mendesak Pemerintah, melalui dekrit Presiden, agar melarang kelompok dan gerakan radikalisme yang tidak toleran berkembang di Indonesia, khususnya HTI, FPI.

Kami mendesak agar semua suku, agama dan umat beragama yang adalah warga Negara Indonesia diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kami menolak politik berdasarkan tekanan mayoritas jumlah penganut agama dan suku yang menyingkirkan fakta pluralitas agama/ suku, dan yang merendahkan etnis dan agama minoritas.

Demi keadilan hukum yang konkret dan bermartabat, kami menentang mafia dan politisasi peradilan di Indonesia.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah orang yang taat beragama dan sangat menghargai agama lain. Ia telah mengikuti proses pengadilan dengan jujur, taat hukum dan tidak terbukti melakukan penistaan agama. Karena itu, kami mendesak agar Ahok segera dibebaskan.

Kami juga mendesak agar Pasal 156a KUHP dihapus.

Kami meminta Pemerintah Papua secara tegas dengan Peraturan Otonomi Khusus :

a) melarang individu, kelompok dalam bentuk organisasi apa pun dengan aliran radikalisme agama dan anti Pancasila berada dan hidup di Tanah Papua.

b) melarang penyebaran paham radikalisme agama di kampus dan sekolah-sekolah, di rumah ibadah, pesantren, di lembaga-lembaga pemerintahan dan non pemerintahan, dan di masyarakat umum di Tanah Papua.

c) melarang partai politik memayungi dan memanfaatkan individu, kelompok dan organisasi dengan paham radikalisme agama serta anti-Pancasila di Tanah Papua.

Dikatakan, pihaknya inginkan Indonesia tetap damai, harus bubarkan HTI dan FPI, bebaskan Ahok demi keadilan NKRI.


MIMPI MASA DEPAN ORANG PAPUA SETELAH KASUS AHOK

Sementara itu, PLI’s Director, Samuel Tabuni mengatakan, PAN-Papuanist perlu kita bangun melihat ancaman global yg sudah merasuki pola pikir OAP yg kadang-kadang bertindak opportunist, lupa budaya dan bahasa asli Papua, apalagi kadang kita lupa sesama OAP yg sdg membutuhkan pertolongan.

PAN-Papuanist penting dalam mengelola issues Nasional dan International dalam sosiopolitik dunia dan membangun filosofi moral untuk persatuan kesatuan Orang Asli Papua. Baik kita yg hari ini hidup dan berkarya di Tanah Papua maupun saudara/i OAP yg sedang kerja dan kuliah di Luar Papua.

Pernyataan kecewa oleh beberapa activists HAM dan Hamba Tuhan di Papua terkait antusiasme dukungan masyarakat Papua terhadap Gubernur Ahok dgn aksi lilin adalah suatu express yang benar jika kita melihat seluruh rangkaian proses integrasi politik dan pembangunan di Tanah Papua yang banyak meninggalkan luka dan sakit hati. Terbukti benar bahwa semua rentetan kasus pelanggaran HAM berat sejak 1963 tidak satupun diselesaikan oleh Pemerintah sebagai upaya integrasi dan pembangunan yang konstruktif.

Memang aksi dukungan Ahok ini fenomena yang luar biasa dan pertama di Indonesia. Namun sebagai orang asli Papua saya melihat ada sisi baiknya karena dengan peristiwa luar biasa ini akan menyadarkan Bangsa dan Negara Indonesia yang besar ini.

Lebih khususnya kepentingan kita Orang Asli Papua dalam Bingkai NKRI, kita sudah dibingkaikan dalam NKRI dan wajib hukumnya kita berhak dipilih dan memilih sebagai President dan Wakil President, Panglima TNI dan KAPOLRI dan jabatan strategis lainnya berdasarkan kemampuan dan kualitas tentunya.

Aksi dukung Ahok ini juga memberi kita kekuatan untuk membangun persatuan dan kesatuan sesama Orang Asli Papua, dan melawan proses diaspora yg luar biasa diatas Tanah dan wilayah Adat kita sendiri.

Mari kita diskusikan ini secara baik dan bersama sesama OAP yg melayani sbg Gembala/Pdt, Mahasiswa, Polisi, Tentara, Wartawan, Penerbang, Wiraswasta,Gubernur/Walikota/ Bupati, Dosen, praktisi hukum atau apapun jabatan kita di Tanah Papua dan diluar Tanah Papua. (Eveerth Joumilena)