Gubernur Papua Diminta Jelaskan Masalah Pengusaha Miras

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sekretaris Jenderal Pemuda Adat Papua (PAP), Yan Christian Arebo, menanyakan kejelasaan terkait adanya pernyataan Gubernnur Papua untuk pengusaha Minuman Keras yang ingin memberikan uang.

“Pengusaha Miras di Kota Jayapura ada banyak, sehingga pernyataan Gubernur Papua terkait ada pengusaha miras yang mau berikan uang, namun gubernur menolak itu perlu di klarifikasi hal tersebut,” ujar Yan Christian Arebo, dalam keterangan pers di Jayapura, Senin (15/5).

Dikatakan, bahwa hakl ini harus jelas, sebab pengusaha miras di Jayapura ini cukup banyak, jangan sampai pernyataan ini membuat semau saling curgiga dan tidak ada kepercayaan satu dengan yang lain.

“Kami harapkan Gubernur Papua memberikan statment yang jelas untuk hal ini,” pintanya.

Dirinya minta, agar Gubernur Papua untuk berani membuktikan pengusaha siapa yang mau memberikan uang ke Gubernur Papua.
“Karena kalau pernyataan ini tidak benar dan tidak bisa membuktikan pernyataannya, maka sudah melakukan kebohongan publik,” jelasnya.

Sebekumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe mengklaim, pernah ditawari sejumlah uang oleh oknum pengusaha minuman keras (Miras) namun ditolak mentah mentah olehnya.

“Saya pernah ditawari. Akan tetapi saya bilang tidak. Justru saya berani katakan miras harus dihapus!” tegas Gubernur dihadapan ratusan jemaat Gereja Injili di Indonesia (GIDI) saat peresmian Gereja GIDI Jemaat Bethel di Kota Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah belum lama ini, yang disampaikan dalam sebuah pemberitaan sebelumnya.
Di kesempatan itu, Gubernur juga menyebutkan, selama bertahun tahun sejumlah oknum pejabat di daerah telah menerima “Jatah Preman” dari para pengusaha miras, demi melancarkan usaha mereka.

“Ada pejabat kabupaten dapat uang dari penjualan minuman keras. Mereka dapatkan tiap bulan, dan ini sudah terjadi bertahun tahun,” sebutnya.

Praktik praktik seperti ini, tegas Gubernur, harus ditinggalkan. Dikatakan, memang regulasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) Minuman Keras telah dibuat sejak tahun 2011. Namun baru kemudian disahkan pada 2013 melalui Peraturan Daerah No.15 tahun 2103 tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Miras) Papua namun kemudian Perda ini baru diberlakukan sejak Maret 2016 yang ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas oleh Gubernur dan jajaran Forkopimda Papua, bersama jajaran Bupati, DPRD TNI/Polri dari 29 Kabupaten/Kota se-Papua.

Selama ini, ungkap Gubernur, banyak orang Papua mati karena miras dan juga yang mulai berkembang yakni narkoba.

“Di setiap kesempatan saya selalu ingatkan kepada jajaran Pemerintah dan masyarakat untuk bersama sama memberantas miras. Karena ini ancaman bagi generasi penerus bangsa,” katanya. (***)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...