Papua Menolak HTI, Sempat Ingin Daftar di Kesbangpol Kota Jayapura

Kepala Badan Kesatuan Bangsal Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, Ever Merauje. (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA ) – Kepala Badan Kesatuan Bangsal Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, Ever Merauje mengatakan, bahwa organisasi Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sempat ingin mendaftar di Kesbangpol, namun tidak diterima, karena AD/ART yang berbeda.

“Jadi kami sudah jelas menolak dan pernah mereka ingin datang berulang kali, namun tetap kami menolaknya,” ujar Ever Merauje, yang di jumpai di Argapura, Senin (8/5/2017).

Dikatakan, bahwa bukan hanya dikantor saja, melainkan juga datang kerumah dan ingin mendaftarkan organisasi ini.
“Memang benar bahwa asas mereka bukan lagi Pancasila dan terlihat anak- anak muda yang militaan didalamnya,” katanya.
Dijelaskan, dalam beberapa kali didatangi, langsung keinginan untuk melaporkan aparat dan sejumlah warga penganut organisasi terlarang ini menghindar dan berpindah – pindah.
“Memang kami larang, akan tetapi mereka tanpa ijin yang jelas langsung bereaksi dan membuat berbagai aksi,” ucapnya.
Sebagaimana terkait hal ini Menko Polhukam,Wiranto mengatakan, bahwa Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah sebagai sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
“Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, katanya dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Senin (8/5).

Baca Juga :  Demo Miras Berlanjut, DPRP DIminta Bentuk Pansus

Diakui, aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
Disampaikan, bahwa mencermati berbagai pertimbangan diatas, serta menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

“Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” demikian harapnya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe mengatakan, menolak keberadaan Hizbuth Tahrir Inonesia (HTI) di Papua, pasalnya ormas Islam ini, dianggap mampu memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) utamanya di Provinsi Papua yang notabene penuh dengan keberagaman suku adat dan agama.

“HTI tidak boleh ada di Papua, dan saya sudah sampaikan kepada Bapak Kapolda, karena organisasi ini sangat membahayakan NKRI, dan Papua ini, semua suku bangsa dan agama ada disini,’kata Gubernur Provinsi Papua, Lucas Enembe saat menjawab aspirasi demo GP Ansor diKantor Gubernur Papua, Senin (8/5/2017).
Gubernur juga berjanji akan menyampaikan aspirasi pihak GP Ansor kepusat atas aspirasi penolakan terhadap organisasi radikal yang bisa memecah belah NKRI.

“Ini organisasi yang membahayakan bagi NKRI, dan kita setuju sikap adik – adik ini kita sampaikan kepada pusat.organisasi radikal yang bertentangan dengan negara kita, bertentangan dengan UUD 1945 tidak boleh ada di tanah papua, dan orang Papua dari dulu menjaga kestabilitas NKRI dan menjaga kedamaian di tanah ini,”katanya lagi.

Baca Juga :  Paulus Waterpauw Maju Gubernur Papua, Benarkah Tidak Punya 'Keluarga' dan Basis Massa ???

Sementara, koordinator aksi demo, yang juga sekaligus ketua Umum GP Ansor Papua dan Papua Barat Amir Madubun, dalam kesempatan yang sama meminta Gubernur, DPR Papua, Kapolda Papua, dan Pangdam XVII/ Cenderawasih untuk mengeluarkan maklumat pelarangan organisasi ini.

“HTI sudah mulai masuk di BUMN, Pemerintahan, swasta, pondok pesantren dan sekolah –sekolah islam. Dan kami sudah melakukan survey, di Papua sendiri sudah cukup besar HTI ini, sudah sangat masif, sembunyi –sembunyi, dan mereka menggunakan kedok agama dalam berdakwah, dan menggunakan kedok berdakwah itu untuk memasukkan konsep khilafah. Sehingga mereka sudah sangat berbahaya, dan harus ada maklumat untuk kegiatan mereka,”katanya.Amir menyebut, keberadaan HTI di Kota Jayapura dan sekitarnya meliputi, Koya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura dan bahkan telah masuk kedaerah – daerah transmigrasi. (Eveerth Joumilena)