UP2KP Apresiasi Pelayanan RS Rujukan Luar Papua, Jumlah Pasien Rujukan Capai Ratusan

Category: Lintas Papua 12 0

Tim UP2KP saat berpose dengan manajemen RSUP dr Wahidin
Sudirohusodo Makasar usai monitoring evaluasi pelayanan pasien rujukan
dari Papua. (istimewa)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Tim Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) turun ke tiga rumah sakit mitra Provinsi Papua di luar Papua untuk mengevaluasi pelayanan pasien rujukan dari RSUD Jayapura.

Ketiga rumah sakit itu yakni Rumah Sakit Pusat (RSUP) dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo, Surabaya, dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, 1-6 Mei 2017.

Ketua Tim UP2KP Amos Langer, SH.MH mengatakan, hasil monitoring evaluasi menunjukkan kualitas pelayanan di ketiga rumah sakit mitra berjalan baik. Dari sisi mekanisme rujukan, kata Amos, kelengkapan administrasi pasien dari RSUD Jayapura ke ketiga rumah sakit ini tidak ditemukan adanya kasus atau persoalan berat.

“Pasien dilayani dengan baik mulai dari IGD (kasus gawat darurat), rawat, jalan (poliklinik), hingga pemeriksaan penunjang (laboratorium dan radiologi),” ujar Amos Langer, saat dikonfirmasi, Minggu (7/3).

Dirinya menjelaskan, selama jumlah pasien rujukan yang dirawat di RSUP Wahidin Makassar sejak 1 Mei 2015 hingga 2 Mei 2017 sebanyak 94 orang.

Jumlah pasien rujukan yang dirawat di RSUD dr. Soetomo sejak 9 Juli 2015 hingga 2o Februari 2017 sebanyak 36 orang.

“Sedangkan jumlah pasien rujukan yang dirawat di RSUPN Cipto Mangunkusumo selama 1 Januari-31 Desember 2016 sebanyak 23 pasien,” katanya.

Angggota Tim UP2KP Tahi Butarbutar, MPH menambahkan, kendati demikian ada sejumlah persoalan yang dikeluhkan, baik oleh pasien maupun rumah sakit mitra tersebut.

“Pasien misalnya mengeluh soal tidak adanya kendaraan jemput dari bandara ke rumah sakit dan juga rumah singgah bagi pengantar karena tidak tertuang di dalam klausal MoU dengan pihak RSUD Jayapura,” kata Butarbutar.

Baca Juga :  SRP Budaya Mee Aksi Damai Tolak Miras di Dogiyai
Tim UP2KP berpose dengan manajemen RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo
Jakarta (istimewa)

Sementara itu, Anggota Tim UP2KP lainnya, Darwin Rumbiak, S.Kep mengatakan, khusus di RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar,

pihaknya menemukan kondisi fasilitas perawatan di kelas III yang agak pengap.

Sementara manajemen rumah sakit setempat juga mengeluhkan buruknya komunikasi mereka dengan tim pengelola KPS di RSUD Jayapura yang kurang berjalan baik dimana nomor kontak person pengelola KPS RSUD Jayapura ditenggarai sering tidak aktif atau ganti nomor.

“Ini yang harus diperhatikan kedua belah pihak, baik oleh RSUP Wahidin Makassar terkait kondisi ruangan maupun pihak RSUD Jayapura terkait komunikasi,” kata

Darwin menjelaskan, masalah lain adalah belum terbayarnya sejumlah klaim tagihan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan RSUD Jayapura kepada ketiga rumah sakit ini. Kendati demikian, hal ini tidak mengganggu pelayanan pasien rujukan.

“Memang ada perubahan kebijakan dari Kemenkes mengenai aturan pengenaan tarif pembiayaan rumah sakit rujukan kelas III secara nasional harus menggunakan INA-CBGs berdampak pada jumlah pembayaran karena sebelumnya di dalam MoU tariff yang disepakati mengggunakan tarif RSUP Wahidin. Nah ini harus dibicarakan bersama kedua belah pihak,” kata Darwin.

Apresiasi RSUP Wahidin Makasar

Ketua Tim UP2KP Amos Langger, SH.MH mengatakan, dalam kegiatan monev di RSUP Wahidin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar, pihaknya menemuka adanya kebijakan baik dari manajemen rumah sakit tersebut yang berani dan berinisitif melayani pasien mahasiswa asal Papua yang sedang kuliah di Makassar walau tidak tercantum di dalam MoU dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan pihak RSUD Jayapura.

Baca Juga :  Kaum Muslimin Papua Diajak Jadi Islam Rahmatan Lil Alamin

Ketua Tim UP2KP Amos Langger dan Tahi Butarbutar berdialog dengan
salah satu petugas kesehatan di RSUD dr. Soetomo Surabaya saat monitoring
evaluasi pelayanan pasien rujukan dari Papua (ISTIMEWA)

“Kami apresiasi, ini satu contoh yang sangat baik. Tetapi dengan temuan ini, kami rekomendasikan agar isi MoU atau perjanjian kerjasama kedua belah pihak harus ditambahkan lagi pasal-pasal itu karena kebijakan ini membantu menyelamatkan orang asli Papua,” kata Amos.

Untuk itu, Tim UP2KP dalam rekomendasi akan meminta pihak Dinas Kesehatan Papua dan RSUD Jayapura selaku penjamin dan ketiga rumah sakit mitra untuk bertemu dengan melibatkan UP2KP guna membahas hal ini saat perpanjangan MoU tahun depan.

Tim UP2KP berdialog dengan pengelola ruang admisi RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo Jakarta terkait pelayanan loket bagi pasien rujukan dari
Papua. (ISTIMEWA)

“Kita minta perlunya penyediaan mobil ambulance untuk jemput pasien dari bandara ke rumah sakit, penyediaan rumah singggah bagi pengantar pasien, penempatan salah satu tenaga penghubung dari pihak pihak penjamin (Dinkes Papua/RSUD Jayapura) untuk memperlancar komunikasi dan pelayanan
pasien, dan mengakomodir pasien mahasiswa orang asli Papua yang sedang studi /bertempat tinggal sementara di Makassar,” tegas Amos.

Tim UP2KP yang turun ke tiga rumah sakit ini dipimpin Amos Langger, SH.MH yang juga Kepala Bidang (Kabid) Advokasi Hukum UP2KP, Tahi Butarbutar, MPH (Kabid Humas dan Kemitraan UP2KP), Gusty Masan Raya, S.Fil selaku
Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi UP2KP dan Wakil Bendahara UP2KP, Maxi Simaela, SE. (Gusty Masan Raya)

Related Articles