Biro Hukum dan Kesbangpol Papua Diminta Respon Pelantikan 14 Kursi DPRP

Category: Lintas Papua 45 0

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Calon Anggota DPR Papua Kursi Otonomi Khusus, John Gobai meminta agar Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Hukum Setda Papua dan Kepala Kesbangpol Papua, agar segera merespon pelantikan 14 kursi tersebut di DPR Papua.

Hal ini disampaikan Jhon Jose Gobai setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Subdit Otsus Papua dan Papua Barat Departemen Dalam Negri, Raimon, Jumat (5/5).

Dijelaskan, bahwa sebagai Calon Terpilih Anggota DPRP, telah melakukan pertemua pada Jumat (5/5) pada jam 9.30 WIB bertemu, staff Subdit Otonomi Khusus Papua Dan Papua Barat Depdagri, dalam kesempatan tersebut diserahkan secara informal putusan pengadilan tentang 14 kursi DPRP.

“Karena mereka menunggu putusan pengadilan dan Kepala Kesbang Papua dan Biro Hukum belum mengantar ke Depdagri, ini penting untuk memulai memproses SK dari 4 orang yang belum dibuat SK nya,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa semua SK 10 Orang sudah ada atau sudah ditandatangi sejak 2 maret 2017.

“Depdagri selama ini mau agar 10 orang yang sudah punya SK harus dilantik, tetapi ya sudah kan terganjal juga karena ada gugatan juga ada kepentingan kelompok lain, walaupun ada kepentingan kelompok yang kecewa ingin kelompoknya masuk dan sedang bermain di Jakarta,” akuinya.

Baca Juga :  Hari Ini, 4 Parpol Antar Tabuni – Gwijangge Daftar Maju Pilkada Nduga

Dirinya menilai, yang perlu dingat adalah secara hukum akhirnya PN jayapura akhirnya memutuskan menolak gugatan pemohon yang adalah teman teman yang gagal menjadi calon terpilih anggota DPRP.

“Kini Putusan kan sudah ada sehingga, secara hukum tidak ada masalah apalagi apalagi tidak ada upaya banding, sehingga Biro Hukum Setda Papua dan Kepala Kesbang harus segera proses SK 4 Kawan yang belum ada SKnya,” tuturnya.

Dirinya menegaskan, agar jangan main main, mengurus SK saja susah, jangan hanya cari muka depan Gubernur Papua katakan aman aman, padahal belum diproses.

“Kami minta stop cari simpati saja, segera proses SK, itu dana yang dulu disediakan besar bukan jutaan, tetapi ini miliar,” katanya.

Ditambahkan, bahwa hal ini adalah hak politik oang Papua dan karena itu Sekda Papua, Kepala Badan KESBANG Papua serta Kepala Biro Hukum Setda Papua, agar ikut mendorong proses SK 4 Orang yang belum ada SK dan segera dorong pelantikan. (Eveerth Joumilena)

Related Articles