PT Freeport Belum Bayar Utang Pajak Air Rp. 5 Triliun ke Pemprov Papua

Category: Lintas Papua 16 0

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua,
Gerson Jitmau. (ISTIMEWA)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua, Gerson Jitmau mengatakan, bahwa Hasil hitungan pajak air permukaan tahun 2011-2016 yang harus dibayar PT. Freeport Indonesia kepada Pemprov Papua sebesar Rp 5 triliun lebih.

Hal ini disampaikan Gerson Jitmau, sekaligus menjelaskan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Papua sudah mengeluarkan surat yang disampaikan kepada PT Freeport Indonesia untuk penagihan atas pajak
air permukaan tahun 2011 hingga sekarang.

“Surat tagihan yang kami sampaikan kepada PT. Freeport Indonesia itu kami kirimkan pekan lalu ke Kantor Perwakilan PTFI di Jayapura maupun kantor pusat di Jakarta,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua,
Gerson Jitmau, Rabu (26/4/2017).

Dirinya menjelaskan, bahwa putusan Pengadilan Pajak Jakarta atas perkara Pajak Daerah Air Permukaan yang dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua atas PT
Freepoert Indonesia sudah sah. Sehingga, PT. Freeport wajib untuk membayarpajak.

“PT. Freeport Indonesia harus bayar pajak melalui kantor kas daerah dan kalau tidak bayar kita bisa secara paksa melakukan polisi line atau ijin yang dikeluarkan Gubernur Papua bisa saja dicabut,” tegasnya.

Baca Juga :  Pangdam Cenderawasih Minta Anggota TNI Harus Jadi Prajurit Sejati

Gerson menghimbau, kepada PT Freerport Indonesia untuk segera melunasi utang pajak sebagaimana putusan pengadilan Pajak Jakarta dan putusan pengadilan sudah final.

“Hasil hitungan kami pajak air permukaan tahun 2011-2016 yang harus dibayar
Freeprot kepada Pemprov Papua sebesar Rp 5 triliun lebih,”bebernya.

Sebagaimana informasi yang diterima untuk pajak tahun 2017, PT Freeport Indonesia harus membayar pajak setiap bulan sebesar Rp 26 miliar. Karena mengacu pada putusan pengadilan bulan Januari 2017 bahwa PT Freeport Indonesia sudah harus membayar. (***)

Related Articles