KPK dan Pemprov Papua Permudah Pejabat Laporkan Harta Kekayaan Melalui e -LHKPN

Category: Lintas Papua 12 0

– Sekretaris Daerah Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP saat launching aplikasi tersebut. (ISTIMEWA)
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Sekretaris Daerah Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP mengatakan, meskipun pengaduan online dan e-LHKPN merupakan aplikasi baru, namun semua aparatur penyelenggara pemerintahan diharuskan untuk mengaplikasikannya.

“Launching Pengaduan Online dan Sosialiasi LHKPN merupakan wujud komitmen pemerintah provinsi Papua dalam pelaksanaan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan agar terwujud
pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel,” ujar ekretaris Daerah Papua, TEA. Hery Dosinaen, SIP, MKP, di Jayapura, Rabu (26/04/2017).

Hal ini sebagaimana Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program aplikasi berbasis elektronik untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berbasis
elektronik (e-LHKPN di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Rabu (26/4/2017).

Aplikasi elektronik tersebut dibuat untuk mendorong para pejabat provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaporkan harta kekayaannya dengan cara lebih mudah.

“Semula kita lakukan secara manual, tapi dengan adanya program inipasti lebih sederhana dan lebih cepat. Untuk itu sebagai aparaturwajib memberikan laporan mengenai harta kekayaan,”kata Sekda Hery.

Baca Juga :  SMP N 6 Raih Sekolah Ramah Anak, Deklarasikan Stop Kekerasan


Ia menekankan, wujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur KlemenTinal, SE, MM.

Namun lanjut Sekda, hal ini merupakan suatu proses yang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan, karena membutuhkan keseriusan dari semua pihak terutama aparatur penyelenggara pemerintahan.

“Semua masukan pasti mendapat penilaian dari berbagai pihak, tetepiini harus dilakukan untuk membenahi hal-hal yang menjadi tuntutan semua pihak termasuk masyarakat,”ucapnya.

Menurutnya, adanya pengaduan online dan e-LHKPN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk pelaksanaan pemerintahan, terutamatata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun lanjutnya, ketika sandingkan Papua dengan provinsi lain makasangatlah berbeda, baik dari kondisi kearifan lokal, tingkat independenmasyarakat terhadap pemimpin sangat erat dan kuat.

“Tidak kita pungkiri dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan banyak terjadi tantangan, kendala yang dihadapi pemimpin di daerah karena tingkat dependensi sangat erat. Namun kami tetap berkomitmen mampu
terapkan aplikasi ini,” katanya.

Sementara itu, Inspektur Papua, Anggiat Situmorang yang juga bagian dari Tim Pokja Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Papua menjelaskan, adanya aplikasi pengaduan online dan e-LHKPN berdasarkan pada UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN.

Baca Juga :  Bersama Raja Swedia, Presiden Jokowi Tanam Pohon Ulin di Halaman Belakang Istana Bogor

Selain itu, Peraturan Gubernur Provinsi Papua No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik, dan Peraturan Gubernur Papua No18 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
(***)

Related Articles