USAID dan P3AKB Papua Siap Gelar Lokakarya Perempuan dan Korban Kekerasan

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)USAID Bersama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Papua, berencana pada Kamis (27/4) akan menggelar Lokakarya Refleksi Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Dan Korban Kekerasan.

Hal ini disampaikan Media Specialist USAID Bersama, Firmanasyah MS, sekaligus menjelaskan, bahwa kegiatan di laksanakan pada Kamis, 27 April 2017 mulai pukul . 14.00 – 16.00 WIT di hotel Grand Abe, Abepura.

“Untuk berbincang dengan media seputar hasil LOKAKARYA REFLEKSI PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN KORBAN KEKERASAN yang dilakukan Dinas P3AKB Papua seluruh provinsi Papua untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas bagi perempuan dan korban kekerasanM”ujar Firmanasyah, dalam release yang diterima Harian Pagi Papua, Selasa (25/4).

Dikatakan, USAID Bersama adalah sebuah program yang didanai oleh USAID untuk menghenkan kekerasan berbasis gender di Indonesia Timur khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Program ini dilaksanakan karena kekerasan terhadap perempuan (KTP) secara nasional makin hari makin tinggi kuantitasnya.

“Maki banyak ragamnya dan makin serius tingkat kekerasannya,” lanjutnya.

Dijelaskan, bahwa Komnas Perempuan (Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan) setiap tahun membuat Catatan Akhir Tahun (CATAHU) untuk merangkum besaran dan kedalaman kekerasan ini.

Upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia termasuk Papua sudah banyak dilakukan, sebagaimana hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya UU no 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Dalam Rumah Tangga, PeraturanPemerintah No 4/2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam RumahTangga.

“Oleh pemerintah provinsi Papua, kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya 3 (tiga ) (ga) Peraturan Gubernur Papua, yaitu, Pergub nomor 24/2013 tentang Pembentukan Penyedia Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,
“Pergub no 26/2013 tentang Pembentukan Rumah Aman dan Pergub no 27/2013 tentang Kampung Bebas Kekerasan serta Perda No. 8/2013 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” ungkapnya.

Firmansyah menambahkan, bahwa dalam Perda No. 8/201 sudah sangat jelas disebutkan cakupan dari kekerasan dalam rumah tangga, siapa saja yang terlibat dalam proses penanganan dan pencegahan, juga disebutkan tentang hak-hak korban, pemulihan paska kekerasan, langkah-langkah menghentikan kekerasan dan tak kalah penting adalah pencantuman Kewajiban Pemerintah Daerah (pasal 19).

“Yang meliputi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban pencegahan, penghenan, pemulihan dan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 10,12 dan 14 dilakukan melalui Pembentukan wadah penyedia layanan terpadu, dan peningkatan kapasitas kelembagaan,” jelasnya.

Firmasyah berharap, kegiatan ini dapat bermanfaat dan mengurangi angka kekerasan, selain sebagai informasi yang penting bagi semua orang. (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...