Kapolres Teluk Wondama Didesak Usut Pencurian BB Ilegal Logging

(kyotoreview.org)

AYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mendesak Kapolres Teluk Wondama dan jajarannya untuk terus mengusut kasus “pencurian BB IL” tersebut hingga membawa tersangkanya ke pengadilan guna mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum.

 

 

Hal ini disampaikan Yan Christian Warinussy, sekaligus menjelaskan, bahwa berdasarkan laporan dari warga masyarakat adat di Kampung Sabubar-Distrik Wamesa-Kabupaten Teluk Wondama kepada Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari tentang dugaan tindak pidana pencurian.

 

 

“Diduga pencurian  yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap barang bukti (BB) kayu log dari perkara ilegal logging yang masih berada di bawah pengawasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari,” ujar Yan Christian Warinussy, dalam keterangan pers yang disampaikan, Selasa (18/4/2017).

 

 

Dikatakan, bahwa hal ini Ini penting karena BB IL tersebut sebenarnya sedang berada di bawah penguasaan negara melalui Kejari Manokwari.

 

 

“Karena akan dilakukan pelelangan, namun ternyata justru dicuri denan menggunakan sebuah LCT milik salah satu pengusaha besar di Manokwari dan hendak dibawa keluar kawasan Kabupaten Teluk Wondama secara melawan hukum.,” jelasnya.

 

 

Yan Warinussy yang juga Advokat dan Pembela HAM Di Tanah Papua yang Pernah Meraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 di Montreal-Canada ini menambahkan, bahwa  tidak saja BB IL berupa kayu-kayu loga itu saja yang ditahan, tapi kapal LCT yang digunakan secara melawan hukum tersebut juga seharusnya ditahan dan diproses.

 

 

“Karena diduga keras digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau tindak pidana pencurian barang yang sedang dirampas oleh negara,” tuturnya.

 

 

Sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, katanya, pihaknya mendesak Kapolri dan Kapolda Papua Barat untuk memerintahkan Kapolres Teluk Wondama dan jajaranya untuk tidak berupaya “mengatur” kasus ini.

 

 

“Sebab haru berjalan sesuai prosedur hukum yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diancam dalam pasal 362 dan 363 KUH Pidana,” harapnya. (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...