Paulus Waterpauw Maju Gubernur Papua, Benarkah Tidak Punya ‘Keluarga’ dan Basis Massa ???

Category: Lintas Papua 86 0
Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw adalah Anak Asli Kamoro kelahiran FakFak pada 25 Oktober 1964 (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Menyikapi adanya pencalonan Gubernur Papua yang akan diusung Partai Golkar Papua  dengan menyebut nama  Paulus Waterpauw, yang kini menjabat Kapolda Papua, banyak mendapatkan penilaian dari berbagai elit dan tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan apakah benar PW, Julukannya memiliki basis massa dan apakah yang bersangkutan adalah putra asli Papua, demikian menjadi sorotan tersebut.

 

 

 

 

 

Hal ini disikapi Pakar Politik Pemerintahan di Papua, DR. Agus Sumule  menyampaikan tanggapannya atas pemberitaan Natalis Pigai terkait pencalonan Paulus Waterpauw oleh Partai Golkar, yang konon dinilai tidak memiliki basis massa dan keluarga di Papua.

 

“Sejak kemarin beredar sebuah tulisan yang konon ditulis oleh Natalius Pigai, seorang anggota Komnas HAM. Isinya adalah bahwa, kecuali petahana, ia lebih punya peluang untuk menjadi Gubernur Papua,”  ujar Agus Sumule, dalam sebuah tulisannya, Jumat (14/4/2017).

 

Dikatakan, salah satu alasannya adalah karena Paulus Waterpauw  itu bukan siapa – siapa  di Papua, beliau putra terbaik, namun asal dari Kaimana provinsi Papua Barat, tidak punya keluarga yang bisa diandalkan sebagai basis pendukung keluarga dan belum tahu dari mana beliau akan dapat suara kultural.

 

“Padahal, kalau dibaca dengan seksama, tulisan itu sesungguhnya adalah wujud kekecewaan sang penulis, bahwa kenapa yang ditetapkan sebagai calon tunggal Partai Golkar sebagai Gubernur adalah PW dan bukan sang penulis,” tuturnya.

 

Dijelaskan, bahwa yang tahu mengapa PW dicalonkan oleh Partai Golkar adalah pengurus pusat partai itu sendiri. Dan, penjelasan yang sama juga tepat diberikan ketika partai – partai lain pun akan melakukan hal yang sama, yaitu meminta dan mendorong Irjen Pol Paulus Waterpauw sebagai calon Gubernur Papua.

 

Ditambahkan, bahwa yang jelas, ada dua kepentingan yang pasti menjadi pertimbangan para partai tersebut, yakni kepentingan nasional Indonesia, di mana rakyat Papua, dan khususnya Orang Asli Papua, termasuk di dalamnya.

 

“Kedua, elektabilitas dari sang tokoh yang mereka pilih, yang dalam hal ini adalah PW. Artinya, pasti partai – partai  itu sudah melihat hasil-hasil survei yang menunjukkan bahwa PW memiliki elektabilitas yang  sangat-sangat menjanjikan,” ungkapnya.

 

 

“Sebetulnya Natalius Pigai (kalau memang dia penulis tulisan itu), apabila tidak dilirik oleh partai-partai untuk dicalonkan sebagai calon tunggal, masih punya peluang untuk menjadi calon Gubernur,” katanya.

 

Diakui,   memiliki peluang juga untuk menjadi calon independen, karena memiliki saudara sebanyak 1,1 juta pemilih, plus masyarakat transmigran. Nanti kita lihat, apakah benar saudara-saudaranya itu bersedia menyerahkan KTP mereka.

Baca Juga :  Rekrutmen Anggota MRP Tidak Memihak SDM Nduga

 

 

Sebelumnya, dalam pemberitaan Media Indonesia yang diberikan judul Dukungan Tunggal Golkar ke Paulus Waterpauw Dikritik, dijelaskan oleh   KOMISIONER Komnas HAM, Natalis Pigai  yang juga digadang-gadang maju dalam Pemilihan Gubernur Papua 2018 mengkritik langkah Partai Golkar yang terlalu terburu-buru menyatakan dukungan terhadap Paulus Waterpauw yang kini menjabat sebagai Kapolda Papua sebagai calon gubernur yang akan diusung.

“Saya hanya terganggu saja bagaimana mungkin Golkar menetapkan Paulus Waterpauw sebagai calon yang secara jelas tidak memiliki basis dukungan riil di masyarakat,” kata Pigai dalam keterangan tertulisnya kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (11/4).

Natalius menjelaskan Paulus Waterpauw memang salah satu putra terbaik Papua tetapi secara kultural dia tidak punya modal yang cukup untuk bertarung di Papua.

“Dia dari Kaimana Provinsi Papua Barat, jadi tidak punya keluarga yang bisa diandalkan sebagai basis pendukung. Jadi dari mana beliau akan dapat suara kultural? Apakah pendatang? Pendatang siapa, mereka sangat cair,” jelas Pigai, putra asal Kabupaten Paniai tersebut.

Ia menjelaskan, untuk bertarung di Papua, aspek dukungan kultural termasuk keluarga itu sangat penting. Dari calon yang ada sekarang, Natalius meski belum secara resmi mengumumkann pencalonannya mengaku memiliki modal kultural tersebut.

“Termasuk Pak Lukas petahana sekarang tentu harus diakui memiliki basis dukungan kultural itu. Sehingga kalau lah Tuhan menghendaki saya untuk maju, maka saya sangat tertantang untuk bertarung dengan beliau,” kata Pigai.

Ia pun berharap partai-partai harus membuat hitungan yang matang sebelum menentukan calon.

“Semoga para politisi di Jakarta dan Papua tidak mengerdilkan partai besar hanya karena demi perhitungan politik yang tidak matang dan salah,” pungkas Pigai.

Demikian tulisan inilah yang menjadi sorotan DR. Agus Sumule, agar klaim komisioner KOMNAS HAM tersebut bahwa PW tidak punya ‘keluarga’ di Papua, biarlah rakyat Papua sendiri yang menilai.

 

“Semua partai tahu bahwa PW adalah orang asli Papua dari suku Kamoro di Kabupaten Mimika. Kalau sang penulis tidak percaya, silakan ke Mimika dan bertanya langsung pada tokoh-tokoh Kamoro,” pesannya.

 

Lebih dari itu, ada baiknya sang penulis membaca baik-baik isi Undang-undang Otsus Papua, khususnya tentang persyaratan menjadi Gubernur Papua.

 

Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw  adalah Anak Asli Kamoro kelahiran FakFak pada 25 Oktober 1964 , saat ini adalah seorang perwira tinggi Polri  yang sejak 30 Juli 2015 mengemban amanat sebagai Kapolda Papua. Paulus Waterpauw berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat.

Baca Juga :  Hari ini, Pemprov Papua Undang Masyarakat Hadiri Halal Bihalal di GOR Cenderawasih

 

Sekilas Paulus Waterpauw menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1987. Lulus Sespim, Paulus Waterpauw kembali ke tanah kelahirannya dan dipercaya menjabat sebagai Kapolres Mimika, saat di sana kerap terjadi perang suku. Tak lama setelah bertugas di Mimika, konflik dua warga pun reda. Dua tahun menjabat Kapolres Mimika, kemudian dipercaya menjabat Kapolresta Jayapura.

 

Selama menjabat sebagai Kapolda Papua banyak pula aktivitas yang telah dilakukan dan mendorong penyelesaian berbagai masalah yang terjadi di Papua, sehigga dalam berbagai kesempatan selalu dekat dengan masyarakat di Papua, tentunya hal ini menunjukan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang bisa mengayomi dan memahami kebutuhan masyarakat akan hidup selalu damai dan aman dalam bermasyarakat.

 Paulus Waterpauw Dapat Dukungan Partai Golkar

Sebelumnya, Partai Golkar Papua ingin mencalonkan Irjen Paulus Waterpauw sebagai calon tunggal Gubernur Papua 2018-2023 dalam pertarungan Pemilihan Gubernur 2018 mendatang. Apabila berkenan, Kapolda Papua itu harus mengundurkan diri dari Polri saat mendaftarkan diri secara resmi di KPU.

Plt. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Yoris Raweyai menegaskan, partai berlambang pohon beringin ini resmi mengusung Paulus Waterpauw pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Gubernur Papua atau pemilihan Gubernur (pilgub) Papua 2018.

“Ini menjadi wacana dan hampir ada kepastian bahwa Golkar mengusung Paulus Waterpauw untuk maju dalam Pilgub Papua. Kami lihat nanti dalam proses musyawarah daerah Golkar tingkat dua, kemudian memberikan pernyataan politik meminta kepada DPP Golkar bahwa yang diusung adalah Paulus Waterpauw,” kata Yoris, di Kota Jayapura, Senin, 10 April 2017.

Yoris mengatakan, pihaknya tengah melakukan survey dan mencoba membangun koalisi dengan partai lain untuk mengusung Paulus Waterpauw. Yoris pun memastikan Paulus Waterpauw calon tunggal dengan kata lain pihaknya tak mengusung calon lain atau bahkan membuka pendaftaran untuk calon Gubernur Papua.

Menurut Yoris, pihaknya pun mengaku telah melakukan komunikasi dengan Paulus Waterpauw sejak beberapa tahun terakhir. “Ini proses politik yang sudah lama kami lakukan dengan melalui berbagai kajian. Hari ini baru kami umumkan karena proses baru dimulai, “tandasnya.  (Eveerth Joumilena)

Related Articles