Korban Kekerasan Perempuan Perlu Layanan Terintegrasi

Category: Lintas Papua 21 0
Kepala Dinas P3AKB Provinsi Papua, Annike Rawar, dalam sebuah kegiatan., (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)   –  Korban Kekerasan Terhadap Perempuan  Perlu Layanan Terintegrasi, disisi lain pelaku kekerasan tersebut harus ditindak tegas mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

 

Hal ini disampaikan  setelah  Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bersama dengan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), UNFPA dan Badan Pusat Statistik Nasional tentang kekerasan terhadap perempuan di Indonesia  yang diumumkan pada 31 Maret 2017, memang mengejutkan.

 

Namun, temuan penelitian ini tidak jauh  hasilnya dengan penelitian yang dilaksanakan UNDP bekerjasama dengan USAID dan juga BPS untuk isu  sama dengan lokasi di Papua dan Papua Barat tahun 2016 lalu.

Kesamaan temuan ada pada persentase terbesar rentang usia pelaku dan korban yaitu antara 15-29  tahun. 69 persen  perempuan mempunyai pengalaman menjadi korban kekerasan fisik, seksual dan emosional.

 

Motivasi pelaku dalam melakukan kekerasan didorong karena nilai maskulinitas merasa berhak  melakukan kekerasan. Dengan kenyataan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  (P3AKB) mengutuk keras kejadian-kejadian kekerasan yang menimpa perempuan baik dalam usia  kanak-kanak maupun dewasa.

Baca Juga :  Pleno PSU Intan Jaya Berjalan Aman dan Lancar

 

“Kami meminta dengan sangat  aparat hukum untuk segera menemukan pelaku dan diproses ke ranah hukum. Selain itu, perlu segera  menyediakan bantuan terintegrasi bagi korban yang masih belia, agar fisik dan psikologisnya pulih  seperti sediakala untuk melanjutkan hidup mereka,” ujar Kepala Dinas P3AKB Provinsi Papua, Annike  Rawar, di Jayapura, Jumat (7/4)

 

Dinas P3AKB bekerjasama dengan USAID Bersama sebuah program USAID yang bekerja untuk Penghentian  Kekerasan Berbasis Gender di Papua dan Papua Barat mengajak pemangku kepentingan terkait untuk  bersama-sama menindaklanjuti kebijakan provinsi Papua terkait persoalan kekerasan berbasis gender  di provinsi paling timur Indonesia ini.

Untuk mengupayakan pencegahan dan penghentian KBG terutama terhadap perempuan, Pemerintah Provinsi  Papua bekerjasama dengan USAID Bersama yang menyediakan bantuan dan dukungan teknis untuk LSM lokal  dalam mengembangkan dialog-dialog guna meningkatkan kesadaran masyarakat, pemikiran kritis serta  norma-norma anti-kekerasan berbasis gender.

 

 

“Kami sangat terbantu dengan keberadaan program USAID  Bersama yang akan memfasilitasi keterlibatan unsur utama dalam lembaga pemerintah serta  pendukungnya guna memberikan paket layanan publik terpadu di bidang kesehatan, pendidikan, bantuan  hukum dan unsur- unsur keamanan dalam menangani KBG di daerah,” lanjut Rawar. (Eveerth Joumilena)

Related Articles