TIM Pencari Fakta Untuk Nifasi Fokus Penyelesaian Masalah

Category: Lintas Papua 5 0
Suasana Jumpa Pers Tim Pencari Fakta (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA )  –  Tim Pencari Fakta (TPF) Nifasi di Kota Jayapura menyampaiakn akan tetap fokus penyelesaian masalah, yang mana konflik horisontal antar masyarakat dengan masyarakat.

 

Hal ini disampiakan Tim Pencari Fakta (TPF) Nifasi, masing – masing Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (Ampera) Papua Stenly Salamahu Sayuri, didampangi Sekjennya Sundi Roberth Wayangkau dan anggota Petrus Rumboirusi, Ketua Forum Peduli Nifasi,  Edwardo Rumatrai dan pemuda Nifasi Gorbacev WA Marey.

 

Dijelaskan, bahwa  tim pencari fakta untuk Nifasi akan  menyampaikan sejumlah temuan yang kami dapatkan dilapangan terhitung 28-30 Maret 2017.

 

“Diantaranya persoalan yang terjadi di Nifasi, itu murni persoalan horizontal antara warga, persoalan hak ulayat,” kata Stenly Salamahu Sayuri, dalam keterangan pers di Abepura, Rabu (5/4).

 

Dialnjutkan, bahwa sebelum ada perusahaan tambang di Kampung Nifasi, dulunya warga setempat hidup berdampingan dalam suasana yang aman dan damai serta sama-sama mengggunakan hasil alam secara alami dan bertanggungjawab.

Baca Juga :  Pemkot Jayapura Mediasi Pemalangan Kantor Satpol PP

Namun, setelah masuknya dua perusahaan tambang yakni PT Tunas Anugerah Papua (TAP) dan PT Kristalin Eka Lestari  di Kampung Nifasi, masyarakat yang berjumlah kurang lebih 200 kepala keluarga mulai terpecah belah, karena kepentingan dua perusahaan tambang tersebut.
“Persoalan ini juga karena komunikasi para tokoh masyarakat dan adat di kampung itu tidak berjalan baik. Perlunya pelurusan sejarah soal kepemilikan hak ulayat, karena di sana ada dua kepala suku Wate, Didimus Warai dan Alex Raiki. Ini ada kebingungan sehingga siapa yang sebenarnya milik tanah ini, lembaga adat dan dewan adat perlu duduk bersama selesaikan ini lewat para-para adat,” kata Stenly.

 

Dikayakan,  guna penyelesaian persoalan yang bisa menjadi konflik horisontal yang lebih besar ditengah masyarakat, perlu dilakukan pertemuan antara sesama tokoh adat dan masyarakat yang memiliki hak ulayat dimana dua perusahaan tambang tersebut saling klaim untuk beroperasi.


“Kami ingin mendorong agar para tokoh adat, masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk dua perusahaan ini, duduk bersama-sama mencari jalan keluar secara bermartabat, tidak mengorbankan masyarakat. Karena jika tidak persoalan di Nifasi tidak akan kunjung usai,” katanya.
Ketua Forum Peduli Nifasi Edwardo Rumatrai mendesak , agar pemerintah melakukan pendampingan pemetaan tanah adat dengan melibatkan instansi terkait sehingga bisa jelas, batas-batas tanah atau lahan yang digunakan oleh perusahaan tambang.
“Masyarakat bisa tahu bahwa mana tanah milik mereka, mana yang bukan. Sehingga persoalan salin klaim dan dukung tidak lagi menjadi pemicu ditengah mereka. Kami juga lihat ini karena lemahnya pemerintah setempat (Nabire) dalam advokasi pelayanan persoalanan untuk mencari investor yang bisa mengelola SDA yang dimiliki oleh Suku Wate,” tuturnya. (Eveerth Joumilena)

Related Articles