Kapolres Jayapura Dipraperadilan Akibat Penetapan Tersangka 19 Kadistrik

Category: Lintas Papua 15 0

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Sembilan Belas (19) Kepala Distrik di Bumi Kenambay Umbay, julukan lain dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua,  resmi mendaftarkan permohonan di Pengadilan Negeri Jayapura, akibat penetapan tersangka dan penangkapan yang tidak sah yang dilakukan Kapolres Jayapura terhadap 19 Kadistrik di wilayah kabupaten Jayapura.

 

Demikian disampaikan  Pengacara/ Kuasa Hukum ke- 19 Kepala Distrik, yakni Robert Korwa, S.H, M.H; Gustaf R.Kawer, S.H, M.Si, Ivonia Sonya Tetjuari, S.H dan C.S. Julirianti Kafomay, S.H,, dan selanjutnya akan jalani sidang praperadilan ini setelah penetapan hari sidang akan berlangsung selama seminggu (7 hari).

 

“Hari ini (Kamis kemarin – red), kami telah resmi mendaftar dan semua proses akan dijalani,” ujar Robert Korwa, S.H, M.H dan Gustaf R.Kawer, S.H, M.Si, kepada media di Jayapura, Kamis (6/4/2017).

 

 

Adapun pengacara yang dipercayakan sekaligus diberikan kuasa oleh ke 19 kepala distrik, yakni .  Najamuddin, SP. (Kepala Distrik Kaureh), Ganefo, SP (Kepala Distrik Depapre), Johanes L.A. Mandowally, SH. (Kepala Distrik Yokari), Edison Yapsenang, S.Sos. (Kepala Distrik Nimboran), Steven Ohee, S.IP. (Kepala Distrik Sentani Timur), Budi Projonegoro Yoku, S.STP. (Kepala Distrik Namblong), Muh. Nurdin, SP (Kepala Distrik Nimbokrang), Soeko Moertiono, S.IP. ( (Kepala Distrik Kemtuk), Alfons Awoitauw, S.IP, (Kepala Distrik Sentani), Wellem Fele ( (Kepala Distrik Waibu).

 

Menase Jek, S.IP. ( (Kepala Distrik Unurum Guay), Yahya Yarisetouw, S.E., (Kepala Distrik Ravenirara), Daniel Tako, S.Sos, (Kepala Distrik Ebungfauw), Drs. Arnold Luturmas (Kepala Distrik Airu), Kornelius Aleut. S.Sos ((Kepala Distrik Yapsi), Mangasi Situmorang, SP, (Kepala Distrik Gresi Selatan), Oktovianus Sabrandi  S.E (Kepala Distrik Sentani Barat), Oktovianus Tabisu, S.Sos.M.Si (Kepala Distrik Kemtuk Gresi), Eroll Yohanis Daisiu, SE (Kepala Distrik Demta).

 

Dijelaskan, bahwa Bahwa Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Baca Juga :  Gubernur Lukas Enembe Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan Umat Beragama

“Maka, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang, sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan,” jelasnya.

 

 

Dikatakan, termohon juga menyampaikan alasan, yakni Bahwa  pada Tanggal 26 Maret 2017, TERMOHON kembali melakukan pemanggilan dan Surat Pemanggilan  yang di tujukan  kepada PARA PEMOHON tetapi tidak diserahkan langsung kepada Para Pemohon, namun di serahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, dan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura di jawab, “tunggu petunjuk dari Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, karena saat ini Para Kepala Distrik masih mengikuti RAKERDA dan MUSREMBANG Tingkat Kabupaten Jayapura dan sebagian Kepala Distrik masih berada di luar Daerah.”;

 

“Bahwa Pada Tanggal 27 Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WIT, TERMOHON memerintahkan anggotanya yang berjumlah 15 (Lima Belas) Orang dengan bersenjata lengkap dengan menggunakan 6 (enam) kendaraan roda empat datang tanpa membawa dan  menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Penangkapan, kemudian menjemput paksa  salah satu Pemohon yakni Kepala Distrik Kemtuk Gresi atas nama Oktovianus Tabisu, S.Sos.M.Si, di rumahnya yang terletak di BTN Pemda Doyo Blok I 11 Nomor 12, penjemputan paksa itu dilakukan dengan cara  tidak sopan dan dengan keras mengetuk pintu rumah pemohon,” jelas para pengacara ni.

 

Ditambahkan,  bahwa Penetapan Tersangka dan Penangkapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON oleh TERMOHON tidak sah karena tidak didukung bukti permulaan berupa dua alat bukti yang sah, tanpa memperlihatkan surat tugas, surat perintah penangkapan sebagaimana disyaratkan dalam UU Nomor 8/1981 tentang KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014.

Baca Juga :  Media Gathering KPU Papua Mendorong Pemberitaan Harus Netral

 

 

“Akibat penetapan dan tentunya membawa kerugian bagi para pemohon, sehingga Bahwa mengingat TERMOHON telah mempublikasikan Status PARA PEMOHON dimedia massa dan dampaknya menimbulkan kerugian moriil bagi PARA PEMOHON dan keluarganya terutama bagi istri dan anak-anak yang mengalami trauma akibat publisitas yang sangat berlebihan dari TERMOHON, maka sangat wajar TERMOHON di wajibkan Meminta Maaf secara terbuka pada PARA PEMOHON lewat Media Massa di Kabupaten Jayapura  dan Kota Jayapura selama 3(tiga) hari berturut-turut,” tuturnya.

 

Terkait hal ini, sebelumnya diberitakan, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menetapkan 19 orang tersangka atas surat pernyataan bersama penolakan diselenggarakannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura, Papua. Ke 19 tersangka itu merupakan kepala distrik di Jayapura.

Kapolres Jayapura, AKBP Gustav Urbinas mengatakan, 19 kepala distrik tersebut dijadikan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan. Saat akan diperiksa, 16 orang di antara kepala distrik itu sempat mangkir dan terpaksa dijemput polisi, pada 27-28 Maret lalu.

Ke 19 tersangka tidak akan ditahan aparat. Mereka disangka melanggar Pasal 188 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Junto Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman enam bulan penjara.

“Para kepala distrik ini tidak ditahan, karena   mereka masih bekerja sebagai ASN, sehingga berjalan sesuai tahapan saja,” jelas Gustav.  (Eveerth Joumilena)

Related Articles