MK Menolak Gugatan PDRI, PLeno Penetapan Calon Terpilih BTM – HARUS Siap Digelar

Category: Lintas Papua 8 0
Suasana para Hakim dipersidangan MK (Republika.co.id)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)   –  Delapan Hakim  Mahkamah Konstitusi  memutuskan menolak permohonan gugatan Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDRI) yang disidangkan dengan Nomor  Register 48/PHP.KOTA-XV/2017, pada sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jalan Merderka Barat, Pukul 14.00 WIB, Selasa (4/4/2017).

 

Sidang Pembacaan Putusan pada  Selasa (4/4), dibacakan oleh Hakim Ketua, Arief Hidayat didampingi, Anwar Usman , Farida dan hakim lainnya. di Ruang Sidang Lantai Dua Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka  Barat Nomor 6, pada Pukul 14.00 WIB, Selasa (4/4/2017).

Hakim Ketua, Arief Hidayat dalam pembacaan putusan mengatakan, menghadiri dan mengambulkan eksepsi Termohon dan Menyatakan Pemohonan Pemohon Tidak dapat diterima.

 

“Tentunya berdasarkan pertimbangan hukum PDRI  tidak memiliki legal standing dan akreditasi oleh KPU Kota Jayapura sebagai pemantau untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi,” tegas ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S, pada sidang pemebacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan  (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 dengan No Register 48/PHP.KOTA-XV/2017, Selasa (4/4/2017).

PEMILU KOTA JAYAPURA, 15 FEBRUARI 2017 LALU.(LintasPapua.com)

Dari informasi yang dihimpun, terkait dengan laporan dimana Pihak Pemohon bukan melaporkan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Jayapura, melainkan melaporkan kecurangan dari segi kode etik dan kesalahan administrasi yang tidak dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
Kemudian tidak ada tekanan dari DPRD Kota Jayapura maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura seperti yang dilaporkan oleh pihak pemohon terkait jumlah DPT pada pilkada Kota Jayapura, karena pihak Termohon telah menjalankan tugas pemuktahiran DPT sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Terkait pelanggaran di TPS yang dilaporkan pihak Pemohon, sangat tidak benar karena tidak ada laporan dari Panwas setiap Distrik terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Penyelenggara di  setiap TPS.
Pada persidangan itu pokok permohonan Termohon intinya menolak seluruhnya permohonan Pemohon dan Mengabulkan seluruhnya jawaban Termohon.
Menetapkan benar dan Sah SK KPU Kota Jayapura Nomor :15/KPts/KPUKT-JPR/II/2017 tentang penetapan hasil Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Wakil kota dan Wakil Walikota  Jayapura Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017.

Baca Juga :  Papua New Guinea 42nd Independen Day 16 September 2017
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6 (detik.net.id) (detik.com)

Sementara itu, sebelumnya, tanggapan pihak terkait yang disampaikan kuasa hukum Refly Harun, S.H., M.H., LL.M intinya menegaskan, PDRI tidak memiliki legal standing dan akreditasi oleh KPU Kota Jayapura sebagai pemantau untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Lembaga ini dianggap telah melewati batas mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Rekapitulasi perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Wakil kota dan Wakil Walikota  Jayapura Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, dimana PDRI mendaftar secara online pada tanggal 25 Februari 2017 namun mendaftar manual pada tanggal 27 Februari 2017 yang mana telah melewati batas tiga hari yang telah diatur oleh UU Mahkamah Konstitusi.
“Pokok permohonan pemohon, tentang pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar dan terkesan mengada –ada,” katanya.
Terkait jumlah partisipasi masyarakat Kota Jayapura dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2017 yang dinilai rendah bukan merupakan tolak ukur kegagalan pemilihan kepala daerah.
“Kami selaku pihak terkait menilai Termohon telah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sangat baik yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku,”tegasnya lagi.

Baca Juga :  20 Juni, Partai HANURA Papua Buka Pendaftaran Bakal Calon Gubernur

Sementara itu, Anggota KPU Kota Jayapura, Octovianus Injama mengatakan, Selanjutnya setelah menerima Salinan Putusan dr MK..KPU Kota Jayapura dalam waktu dekat akan melaksanakan Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih yaitu Dr.Drs Benhur Tomi Mano MM dan Ir H.Rustan Saru MM di Jayapura.

 

“Kami akan gelar pleno penetapan dalam waktu dekat untuk tetapkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yaitu Dr.Drs Benhur Tomi Mano MM dan Ir H.Rustan Saru MM di Jayapura,” ucap Octovianus Injama, saat dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa (4/4/2017). (Eveerth Joumilena)

Related Articles