Lapor Ombudsman Indonesia , Penetapan Tersangka 19 Kadistrik Diduga Konspirasi Gagalkan Pemilukada

Category: Lintas Papua 13 0
(Budi Projonegoro Yokhu, S,STP, (foto pribadi BPY))

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Penetapan 19 Kepala Distrik sebagai tersangka diduga sebagai upaya menggagalkan Pemilukada 15 Februari 2017, sebab dalam penetapan mengabaikan fakta dan data terkait proses demokrasi saat itu, hal ini sekaligus dilaporkan kepada Ombudsman Indonesia wilayah Papua.

 

Hal ini disampaikan Kepala Distrik Namblong Budi Projonegoro Yokhu, S,STP, usai dirinya diperiksa Polres jayapura dan  memenuhi  janjinya ke Polres Jayapura untuk diperiksa, dalam kasus surat pernyataan Sikap Asosiasi Kepala Distrik Kabupaten Jayapura ke DKPP Provinsi Papua yang berupa fakta dan rekomendasi mengenai masalah Pilkada di Kabupaten Jayapura, Sabtu (1/4/2017).

 

“Penetapan 19 Kepala Distrik sebagai Tersangka hanya merupakan sensasi belaka karena ada tiga alasan prinsip dan mendasar yakni dari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saya menilai penyidik tidak melihat secara konprehensif muatan yang terkandung dalam surat tersebut,” ujar Budi Yokhu, Setelah  diperiksa dan memberikan keterangannya kepada penyidik sentra  Gakumdu Panwas Kabupaten Jayapura.

 

Dikatakan, bawha penyidik  menginterpretasikan kata demi kata  dan mengabaikan fakta dan data yang disampaikan mengenai Pilkada Kabupaten Jayapura yang menjadi polemik ditengah masyarakat.

 

“Karena jika fakta dan data tersebut, kami menyurat atau laporkan ke Polres Jayapura untuk memeriksa Ketua KPU Kabupaten Jayapura itu tidak tepat sasaran, sehingga kita menyurat ke DKPP sebagai bahan masukan terhadap perilaku penyelenggara dilapangan,” ungkapnya.

 

Kadistrik Namblong ini mempertanyakan, apakah dalam Gelar Perkara sebelum penetapan 19 Kepala Distrik sebagai tersangka mendengarkan pendapat ahli administrasi yang memberikan pendapat mengenai siapa yang berhak atau berkompoten memberikan jawaban atau penilaian mengenai surat tersebut.

 

“Apakah orang per orang dijalan-jalan dapat memberikan penilaian terhadap surat tersebut, sedangkan surat tersebut ditujukan antar lembaga dan surat tersebut rahasia dan bukan untuk dipublikasikan” ucapnya.

 

Disampaikan, bahwa dalam point ketiga bawha Penyidik tidak mendalami apa maksud, tujuan, sasasaran dan apa yang menjadi motif yang melatarbelakangi terbitnya surat pernyataan sikap tersebut, sehingga sangat prematur sekali untuk menetapkan Kepala Distrik sebagai  tersangka.

 

Baca Juga :  Aparat TNI/Polri Awasi PSU Hingga Distrik Airu Terjauh

“Sehingga dengan ditetapkannya Kepala Distrik sebagai tersangka ada dugaan adanya konspirasi yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu untuk jangka pendek, apakah nantinya Kepala Distrik terbukti bersalah atau tidak target yang ingin dicapai dalam jangka pendek tercapai dengan mengelola isu ini sebagai opini publik adanya keterlibatan ASN dalam Pilkada Kabupaten Jayapura,” tuturnya menilai proses yang terjadi.

 

Dirinya mengakui, selama ini pihaknya diam untuk tidak memberikan pendapat, karena dalam teori konspirasi setelah masyarakat mutlak memberikan pilihannya pada tanggal 15 Februari 2017 sebagai hak konstitusional warga negara yang ada hanyalah mafia-mafia yang bergerilya yang ingin jegal menjegal.

 

“Terutama pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut, sehingga kami sebagai penyelenggara pemerintahan turut serta mengamankan suara masyarakat yang telah diberikan pada tanggal 15 februari 2017,” katanya.

 

Anggota Asosiasi Kepala Distrik Kabupaten  Jayapura ini menuturkan,  jiika ada mafia-mafia yang bermain dan mempengaruhi oknum-oknum institusi Negara dengan menafsirkan aturannya sendiri dengan berbagai intrik yang ingin menyabotase hak suara masyarakat.

“Sehingga kita sebagai penyelenggara tidak mentolelir hal tersebut yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan yang bermain silahkan berhubungan dengan pihak yang berwajib,” pesannya.

 

Perwakilan Ombudsman Indonesia (ORI) Papua

 

Sembilan belas kepala distrik di Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jayapura, karena dianggap melawan hukum dengan menolak rencana pemungutan suara ulang, dalam Pilkada Jayapura.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Sabar Olif Iwanggin, saat menerima sejumlah dokumen pengaduan dari Asosiasi Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura, di Kantor Ombusdman di Abepura, Jumat (31/3/2017). (FOTO ISTIMEWA)

Mereka pun kemudian mengadu ke Ombudsman, Dalam pengaduannya ke Ombudsman RI di Papua, 19 kepala distrik di Kabupaten Jayapura ini membenarkan, telah menolak rencana pemungutan suara ulang pilkada jayapura.

 

Namun, hal itu dilakukan karena Panwaslu Kabupaten Jayapura telah melakukan kesalahan dengan mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang, tanpa melalui kajian hukum yang benar dan terkesan dipaksakan. Terkait aduan ini, Kepala Ombudsman Republik RI di Papua menyatakan akan melakukan klarifikasi

 

Setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwas Kabupaten Jayapura, maka 19 Kepala Distrik mengadu ke Kantor Perwakilan Ombudsman Indonesia (ORI) Papua.

Baca Juga :  Panitia HUT Proklamasi Jayawijaya Sudah Aktifkan Lomba

 

Mewakili 19 Kepala distrik, Alfons Awaitouw  mengatakan, bahwa surat/dokumen tersebut hanya ditujukan kepada institusi terkait, yang mana sifatnya hanya semacam saran kepada institusi resmi dalam hal ini Bawaslu KPU dan DKPP.

“Jadi tidak bersifat memutus, dan bukan untuk khalayak umum,” kata Alfons di Kantor Perwakilan ombudsman Indonesia Papua, di Tanah Hitam Abepura Jumat (31/3/2107). Dikatakan, pihaaknya menyayangkan tersebarnya surat tersebut dan menjadi laporan Polisi oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupai Kabupaten Jayapura, sehingga dinilai ada pihaknya yang sengaja menyebarluaskan informasi suraat tersebut, maka akan dilakukan upaya hukum.

“Penetapan tersangka juga akan dibawa keranah hukum, sebab ada penyalahgunaan aturan dalan permasalahn tersebut, sehingga selain melakukan koordinasi dengan ombudsman, akan koordinasi dengan advokat terkait masalah ini,” jelasnya.

 

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua, Sabar Olif Iwanggin, usai menerima laporan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari dokumen tersebut dan akan melakukan tindakan selanjutnya, yakni akan dibedah laporan tersebut.

“Berdasarkan Undang-Undang (UU) 37, yaitu dalam rangka pencegahan maladministrasi seperti penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur dan menggunakan wewenang untuk tujuan lain, maka kita akan melihat sesuai kaajian undang – undang tersebut,” jelasnya.

Sabar Iwanggin menyarankan,  agar Kepala-kepala Distrik sebagai ujung tombak pemerintah yang memberikan pelayanan langsung dan bersentuhan dengan masyarakat, supaya tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Sementara itu pada Jumat (31/3/2017) sejumlah masyarakat Kabupaten Jayapura dari berbagai elemen masyarakat, melakukan aksi demo di Kantor KPU Kabupaten Jayapura, yang intinya menuntut pleno penetapan perolehan suara yang diskors dapat dilanjutkan kembali dan menolak keras pemungutan suara ulang (PSU) di 17 Distrik  di Kabupaten Jayapura berdasarkan rekomendasi yang telah dikeluarkan Panwaslu ke KPU Kabupaten Jayapura.  (Eveerth Joumilena)

Related Articles