Klarifikasi Surat Yang Menjadikan 19 Kadistrik Tersangka

Kepala Distrik Namblong, Budi Prodjonegoro Yokhu, S.STP (batik merah lengan panjang) dalam sebuah aktivitas (Istimewa)

*Kadistrik Memilih Diam dan Tak Komentar Soal Penetapan Tersangka

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –   19 (sembilan belas)  Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura memilih diam dan tidak berkomentar  banyak menyikapi kasus dan mengikuti proses yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Gakumdu Panwas Kabupaten Jayapura, sebagaimana telah ditetapkan menjadi tersangkan, namun akhir-akhir ini pemberitaan di media seolah-olah digiring kearah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada yang berpihak kepada calon tertentu.

 

Hal ini disikapi secara bijaksana oleh Kepala Distrik Namblong, Budi Prodjonegoro Yokhu, S.STP., sekaligus menyampaikan klarifikasi kepada publik agar masyarakat mengetahui duduk masalah ini, bahwa opini yang sedang dibangun di media sosial, cetak dan elektronik itu tidak seperti demikian.

 

“Sebenarnya kami memilih diam untuk tidak mengomentari kasus ini, dan mengikuti proses yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Gakumdu Panwas Kabupaten Jayapura, namun akhir-akhir ini pemberitaan di media seolah-olah digiring kearah keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pilkada yang berpihak kepada calon tertentu dan berita ini digembar-gemborkan seolah-olah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh ASN terutama Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura,” ujar  Kepala Distrik Namblong, Budi Prodjonegoro Yokhu, S.STP., menyikapi penetapan 19 Kepala Distrik sebagai tersangka, termasuk dirinya yang juga ikut dalam penetapan tersebut.

 

Budi Yokhu menjelaskan, bahwa melihat masalah Pilkada di Kabupaten Jayapura mulai dari sidang Pleno rekapitulasi yang deadlock tanpa menghasilkan keputusan,  namun muncul pernyataan mengenai PSU dan yang terakhir penetapan 19 Kepala Distrik sebagai Tersangka karena diduga menyebarkan surat pernyataan sikap menolak dilaksanakan PSU jika PSU dilaksanakan dan menyatakan tidak bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.

“Sebagaimana  bermula dari surat Asosiasi Kepala Distrik se Kabupaten Jayapura  yang terbentuk sejak 2013, melihat permasalahan Pilkada Kabupaten Jayapura, Asosiasi menyurat kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perihal Pernyataan Sikap yang berupa penyampaian fakta dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan PSU,” jelasnya.

Ditambahkan,  bahwa salah satu rekomendasinya khususnya point (2) Menolak dengan tegas PSU di 236 TPS pada 17 Distrik yang tidak berdasar aturan dan hasil kajian menyeluruh serta data factual yang mendukung dan point (3) apabila point  (2) tersebut diatas dipaksakan untuk dilaksanakan.

 

“Maka sebagai Pembina politik pada tingkat distrik kami tidak bertanggung jawab terhadap konflik horizontal yang terjadi dan dari surat tersebut ada salah satu kandidat tertentu merasa dirugikan pernyataan tersebut dan kemudian diadukan ke Panwas Kabupaten Jayapura karena merasakan dari surat pernyataan tersebut padahal hal-hal yang kami sampaikan sangat normatif dan yang kami sampaikan adalah fakta dan aturan dan yang menjadi polemik ditengah masyarakat,” ungkapnya.

 

Pihaknya menilai, lebih mengherankan lagi seolah-olah surat tersebut disebarkan oleh Asosiasi ke masyarakat padahal surat atau dokumen tersebut rahasia yang hanya mengetahui DKPP Provinsi Papua surat tersebut dan tembusan kepada lembaga yang terkait.

“Yang menjadi pertanyaan kami surat tersebut bagaimana bisa bocor ke tangan kandidat tertentu ini ada indikasi kuat bahwa ada keterlibatan lembaga-lembaga tertentu yang membocorkan surat-surat penting ini yang tidak boleh diketahui oleh lembaga lain atau orang perorang,” katanya.

 

Dirinya menuturkan, sebagai dampak tersebut, pihaknya  berpikir untuk melaporkan balik pihak-pihak yang membocorkan dokumen tersebut karena dijamin dalam KUHP pasal 113 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan, atau memberitahukan atau menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, untuk seluruhnya atau sebagian surat-surat,peta, rencana, gambar yang sifatnya rahasia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.

 

“Sekarang yang menjadi pertimbangan kami sebagai ASN dan abdi masyarakat apakah laporan balik kepada pihak-pihak yang membocorkan surat tersebut merupakan solusi terbaik atau justru menimbulkan kegaduhan baru dalam pelaksanaan Pilkada kabupaten Jayapura, sehingga kami mempertimbangkan secara matang untuk proses selanjutnya,” akuinya.

 

Ketika ditanyakan, mengenai penetapannya sebagai tersangka, Budi Yokhu yang juga Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Jayaapura ini, menjawab,  dirinya belum diperiksa oleh penyidik dan dirinya menyampaikan kita tetap menjunjung tinggi Asas Praduga tak bersalah dan menerima hasil itu dengan enjoy biarlah peradilan yang memutuskan apakah bersalah atau tidak.

“Saya akan hadir hari Sabtu ini di Polres Jayapura sebagai warga Negara yang baik mengikuti proses pemeriksaan,” ucap pria asal Sentani ini berjanji.

 

Terkait hal ini, sebelumnya diberitakan, Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menetapkan 19 orang tersangka atas surat pernyataan bersama penolakan diselenggarakannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Jayapura, Papua. Ke 19 tersangka itu merupakan kepala distrik di Jayapura.

Kapolres Jayapura, AKBP Gustav Urbinas mengatakan, 19 kepala distrik tersebut dijadikan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan. Saat akan diperiksa, 16 orang di antara kepala distrik itu sempat mangkir dan terpaksa dijemput polisi, pada 27-28 Maret lalu.

Ke 19 tersangka tidak akan ditahan aparat. Mereka disangka melanggar Pasal 188 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Junto Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman enam bulan penjara.

“Para kepala distrik ini tidak ditahan karena   mereka masih bekerja sebagai ASN, sehingga berjalan sesuai tahapan saja,” jelas Gustav.   (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...