Jangan Bicara Tutup, Tapi Perlu Pahami Masalah Kemanusiaan di Freeport

http://ptfi.co.id/id

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) – Provinsi Papua memberikan dukungan sebagai peduli kemanusiaan atas Gerakan Peduli Freeport, terutama dalam menyelamatkan ribuan karyawan yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja dan dampak sosial lainnya.

Hal ini disampaiakn oleh Ketua APRI Papua, Kundrath Tukayo, seklaigus menjelaskan, pihaknyamelihat gerakan  ini sebagai bagian dari membangun kesadaran akan kondisi yang terjadi di Mimika.

 

 

“Saya kira tdiak lagi kita bawa muatan politik atau apapun, namun secara sadar kita melihat kemanusiaan yang ada di Mimika, dimana telah dirumahkan sekitar 33 ribu lebih oleh PT. Freeport,”ujar Kundrath Tukayo, dalam keterangan pers di Abepura, Kamis (30/3).

 

Dikatakan, saat ini perlu bersama – sama melihat kesejahetraan karyawan, sehingga Pemerintah dan Freeport harus duduk bersama menyelesaikan semua persoalan, karena jika dibiarkan  tiga hingga enam bulan kedepan, maka ditakutkan akan berdampak buruk kepada masyarakat.

“Apalagi kita ketahui dengan dampak yang terjadi saat ini, tentunya banyak masyarakat yang susah, bahkan jika dilihat secara umum Papua, ada juga yang menggunakan dana Freeport, yaitu Persipura, namun kini tidak sama sekali dan tentunya masyarakat akan menilai ada kesengajaan untuk menggagalkan Persipura di kancah sepakbola nasional,” ungkapnya, yang dibenarkan Kumar, selaku Wakil Ketua I APRI Papua ini.

Sementara itu, Sekretaris APRI Papua, Marshel Morin mengajak, berbagai pihak yang beda pendapat untuk memahami duduk persoalan di Freeport, terutama dampak kemanusiaan yang terjadi akibat ada gejolakperusahan tambang raksasa dunia ini.

“Kami mengajak semua pihak yang beda paham dan terutama rekan – rekan mahasiswa untuk tidak terjebakdengan isu – isu dan motif lain, tetapi mari melihat Freeport dalam konteks gerakan peduli Freeport untuk kemanusiaan, jadi jangan bicara Freeport tutup, tetapi perlu pahami masalah kemanusiaan disana,” ajaknya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Solidaritas Peduli Freeport ( GSPF ),  Maikel Adii berharap dengan adanya konsolidasi dapat membangun kesepahaman, apalagi banyak kabar ayng beredar berbeda disana  dan sini, namun kalau bisa memahami persoalan dengan baik.

 

“GSPF  yang akhir – akhir ini beredar dan kami lakukan konsolidasi  Yang timbul secara moral  dan spontanitas dan berada di internal karyawan, akibat dampak regulasi mionerba, dimana pemerintah melarang mengirimkan ekspor keluar, akibat dampak tersebut, kondisi saat ini di Pt freeport, sednag melakukan efisieen dan pengurangan karyawan,” ujarnya.

Senada dengan Itu, Sekretarus Gerakan Solidaritas Peduli Freeport, Pit Ajamiseba  menjelaskan,  PT. Freeport sedang merumahkan karyawan , Karyawan yangdi PHK BERTANGUNGJAWAB kepada keluarga dan kondisi saat ini akan berlanjut karena belum ada kepastian regulasi yang diberikan pemerintrah kepada pt freeport untuk ijin ekspoet keluar.

 

 

 

Disampaikan, bahwa bebeerapa informasi penting yang harus dietahui jika PT Freeport ditutup, yakni Penurunan/keterlambatan Perekonomian di Papua khususnya Kabupaten Mimika, karena 94 % Mimika digerakan oleh Kegiatan Pertambangan Freeport Indonesia;

 

“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan terus terjadi sebagai tindakan efisiensi karena Produksi tambang Freeport hanya mencapai 40% dipastikan berkurang sampai (Berhenti Investasi   dipastikan 2019 Freeport hanya berproduksi 20 % hingga 30%),” katanya.

 

Beberapa argumentasi yang dikemukakan adalah jika PT Freeport ditutup, adalah adanya  Gejolak sosial atau terjadi dan tindakan kriminal di lingkungan  masyarakat meningkat akibat PHK Karyayawan Freeport,  Privatisasi dan Kontraktor.

 

“Program – program pengembangan dan pembinaan masyarakat  Lokal di bidang sosial dan ekonomi akan berhenti  Program Pengembangan pendidikan lewat D3 administrasi dan  Apprentize pada Nemangkawi Institute Tehnologi dihentikan,” katanya.

 

Bantuan Dana Pendidikan di Lingkungan 7 suku tidak dilanjutkan/diberhentikan ( Biaya Pendidikan Di Luar Negeri dan Di Luar Papua juga dihentikan mengakibatkan banyak anak – anak sekolah dan mahasiswa putus sekolah dan kuliah dan akan kembali ke Timika.

 

“Bantuan Pendidikan ke sekolah sekolah yang ada di Kabupaten  Mimika dihentikan(LPMAK di TUTUP) dan  Program pengembangan dan pelayanan kesehatan masyarakat di kampung – kampung lewat LPMAK termasuk pengirimantenaga medis dan obat obatan berhenti.

 

Transportasi masyarakat antar kampung dataran rendah (Nayaro, Nawaripi dan Koperapoka) menurun drastic serta Fasilitas Transportasi kepada masyarakat Timika Tembagapura atau dengan menggunakan fasilitas Chopper ke Kampung – kampung di Dataran Tinggi berhenti.

 

APBD Kabupaten Mimika yang bersumber dari Pajak PBB dan Sektor Pertambangan untuk membantu pembangunan

infrastruktur Kabupaten Mimika dihentikan (seperti : Sport Complex, PAM, jembatan, jalan, RSMM, Kantor Bupati Mimika, dan lain – lainnya).

 

“Pelayanan Transportasi Udara atau Bandara Internasional Moses Kilangin dihentikan ( Bahan Bakar Avtur) kepada pemerintah dan masyarakat umum berkurang serta Tanggul penahan tailing jebol jika tidak terawat dan akan menggenagi seluruh kota Timika serta Perusahaan – Perusahaan kontraktor yang bekerjasama dengan PTFI dihentikan beroperasi,” jelasnya.

 

Ditambahkan, juga Pelayanan kesehatan masyarakat 7 suku lewat RS Mitra Masyarakat dan RS Waa Banti dan Klinik -klinik di Kwamki Lama, Mapuru Jaya dan SP, termasuk  Malaria Control terhenti dan Dana Perwalian dan Pengembangan untuk 2 suku besar Amungme Kamoro Dihentikan.

“Sehingga kami akan mendatangi semua komponen yaang berbeda paham dan mengajak kita bersama peduli dengan Freeport dan melihat gerakan ini sebagai gerakan kemanusiaan,” aharapnya. (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...