Tolak PSU Kabupaten Jayapura, Polisi Diminta Tak Respon Berlebihan

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Pihak  Kepolisian atau pihak penyedik diminta  tidak perlu terlalu berlebihan meresponi setiap aksi masyarakat Kabupaten Jayapura yang menolak Pemungutan Suara Ulang (PSU), termasuk sikap para kepala distrik yang menyikapi bersama dinamika Pesta Demokrasi di Bumi Kenambay Umbay.

 

“ Apakah sikap para kepala distrik merugikan pasangan calon tertentu? Apakah sikap kadis – kadis ini menggangu tahapan pilkada?, Saya pikir tindakan para kepala distrik, samajuga dangan  tindakan bupati dan Gubernur Papua yang menolak PSU di kabupaten Jayapura,” ujar Inteletual Akademisi Gerimenawa, Marinus Yaung, kepada Harian Pagi Papua di Abepura, Selasa (21/3).

 

Dikatakan,  bahwa  kalau periksa kepala distrik, periksa juga bupati dan gubernur yang juga  menolak PSU. Tapi demi menjunjung tinggi asas hukum equality before the law, maka pihak panwaslu dan KPU kabupaten Jayapura juga mesti diperiksa juga.

 

“Karena saya membaca ada kekeliruhan penafsiran dan implementasi hukum dlm menetapkan PSU. Menurut hemat saya, rekomendasi panwaslu untuk PSU yang tepat itu hanya untuk 2 TPS yakni satu TPS di kampung Simpora –  Distrik Ebungfauw dan satu TPS lg di Distrik Kaureh,” jelasnya.

 

Ditambahkan, bahwa karena rekomendasi untuk kedua TPS ini dikeluarkan dalam kurunwaktu 3 hari sejak hari pemilihan 15 februari 2017.

 

“Kewenangan Panwaslu dalam memberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti KPU kabupaten jayapura untuk segera menggelar PSU apabila rekomendasi itu dikeluarkan dalam batas waktu 3 hari terhitung sejak hari pelaksanaan pemilu. Kalau rekomendasi panwaslu untuk PSU yang disampaikan sudah melewati batas waktu 3 hari, maka rekomendasi panwaslu tersebut harus mendapat legitimasi hukum oleh keputusan Mahkamah Konstitusi ,”ungkapnya.

 

Disampaikan, bahwa  KPU kabupaten Jayapura telah menyalahi aturan atau bertindak melawan hukum dgn menetapkan PSU berdasarkan rekomendasi panwaslu yg sudah ” kadaluarsa ” tanpa didukung oleh keputusan MK.

 

 

“Dari pasal 69 PKU ini saja, terlihat bahwa PSU yg diputuskan KPU kabupaten Jayapura tdk ada dasar hukumnya yakni putusan MK,” ucapnya.

 

“ Persoalan hukum muncul hari ini dan saya yakin KPU kabupaten Jayapura sedang kebingungan dgn putusan blundernya utk melaksanaan PSU. Persoalan hukumnya pertama, Tenggat Waktu pelaksanaan PSU hanya diatur dlm putusan MK, bukan atas kemauan Panwaslu dan KPU kabupaten Jayapura,” ucapnya.

 

Tenggat waktu yg diatur dlm putusan MK, ditetapkan berdasarkan pertimbangan tanggal dan waktu rekomendasi panwaslu kabupaten Jayapura yang sudah melewati batas waktu 3 hari PSU di TPS.

 

“Saya ingin sekali lagi memperjelas posisi hukum panwaslu sekali lagi untuk PSU, dimana rekomendasi Panwaslu untuk PSU di TPS harus 3 hari sejak hari pemilihan dan itu bisa ditindaklanjutu segera oleh KPU. tapi kalau sudah lebih dr 3 hari baru keluar rekomendasi, maka KPU tidak perlu meninlanjuti karena harus menunggu adanya putusan MK untuk PSU,” jelasnya.

 

 

Ditegaskan, bahwa sangat wajar  kalau Gubernur Papua menolak PSU kabupaten Jayapura dan mempertanyakan dari mana pembiayaannya.

 

“Tanpa perintah putusan hukum MK, tidak bisa bupati atau gubernur kerluarkan uang untuk  PSU, demikian sangat wajar juga bupati dan kepala distrik se kabputen jayapura menolak PSU,  agar dasar hukumnya tidak  jelas dan sangat lemah untuk PSU di 17 distrik,” jelas.

 

Drinya juga meminta, Polisi periksa KPU kabupaten jayapura, karena rekomendasi panwaslu kabupaten jayapura yang sudah ” kadaluarsa ” kenapa bisa ditindak lanjuti dgn menetapkan PSU? Kenapa Panwaslu dan KPU bisa sepakat sama2 utk PSU bersadarkan rekomendasi yg tidak didukung oleh putusan hukum MK ? Ada persekongkolan gelap apa antara Panwaslu dan KPU, sehingga bisa sepakat bersama merusak dan menghambat tahapan pilkada kabupaten jayapura?.

 

“Dalam politik, lazimnya terjadi ketika penyelengara tidak bebas dari kepentingan dan ikut menjadi partisan maka sebuah proses politik akan terganggu dan berjalan diluar ketentuan hukum. Dan sulit sekali kita menemukan pihak penyelenggara berdiri netral di tengah – tengah dan mampu mengakomodir semua kepentingan,” tegasnya. (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...