Kapolri Diminta Bentuk Tim Investigasi Korupsi 42 Miliar di Papua

0
464
Keindahan Teluk Tanah Merah, menunjukan potensi wisata dan ekonomi yang besar kedepan, sehingga harus pemerintah berdayakan semua dengan baik Namun (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)
Ilustrasi Karyawan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor wilayah Maluku Papua mengkampayekan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) 2017. (Fransisca / LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua minta Kapolri bentuk tim investigasi persoalan indikasi korupsi pembangunan jalan Kemiri Depapre yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 42 miliar.

 

“Dalam penanganan kasus Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Kemiri – Depapre, Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai lamban, tertutup, spekulatif dan politis,” ujar Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua, Stenly Salamahu Sayuri, dalam keteragan pers di Waena, Selasa (21/3).

 

Dikatakan, bahwa KPK  telah melakukan penggeledahan (Rabu, 01/02/2017) di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua guna mencari alat bukti, berdasarkan hasil tersebut KPK telah menetapkan Kepala Dinas PU Provinsi Papua (MK) sebagai tersangka.

 

“Namun, hingga kini proses hukum yang dijalani MK di KPK  masih menjadi polemik dikalangan masyarakat Papua,” akuinya.

 

AMPERA mendesak, kepada Kepolisian Republik lndonesia (POLRI) untuk segara mengambil alih Kasus indlkasl Korupsi Pembangunan Jalan Kemirl-Depapre.

 

“ KAPOLRI harus segera membentuk Tim Audit Investigasi Kasus Indikasi Korupsi, dan sesuai ketetapan dalam masalah  Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre yang diketuai oleh KAPOLDA Papua berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan,” ungkapnya.

 

Pihaknya menilai, saat ini dibutuhkan keterlibatan kelompok penekan (pressure group) yang mampu mengawal setiap proses hukum yang berkaitan dengan indikasi KORUPSI (Ekstra Ordinary Crime),  Salah satunya persoalan Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Kemlrl Depapre yang merugikan keuangan negara sebesar 42 miliyar rupiah serta meliibatkan beberapa pejabat di  pemerintah daerah provinsi Papua.

Pembangunan jalan saat memasuki Distrik Depapre (Eveerth Joumilena/Koran Harian Pagi Papua)

“ Kami Mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan – persoalan Korupsi di provinsi Papua,” tegasnya.

 

Sementara itu,  Sekretaris Jenderal AMPERA Papua, Sundi Roberth Wayangkau menuturkan, bahwa  Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai lamban, tertutup, spekulatif dan politis, sehingga  Meminta kepada Kepolisian Republik lndonesia (POLRI) untuk segara mengambil alih Kasus Lndlkasl Korupsi Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre.

 

 

“Kami akan kawal semua proses hukum kasus Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre, hingga

 

Tuntas, demikian sikap kita dan keseriusan aparat penegak hukum, penentu masa depan Papua,” tandasnya. (Eveerth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here