Gubernur Papua Diminta Fokus Selesaikan Pembangunan di Bumi Cenderawasih

Pemuda Adat Papua, saat memberikan keterangan pers di Abepura (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Banyaknya masalah pembangunnan  dan kekurangan sarana prasarana penunjang, terutama menjelang POIN XX 2020 harus menjadi perhatian yang lebih serius dari Gubernur Papua dalam menyelesaikan masalah  – masalah Pembangunan  di Bumi Cenderawasih.

 

“Harus diakui bahwa pembagunan sarana prasarana baru mencapai 30 persen juga belum,  lalu apa yang mau disampaikan ke Presiden Indonesia kalau hanya bersifat laporan saja, sebabnya Gubernur Papua harus menerima saran untuk loebih fokus membangun Papua,” ujar Ketua Pemuda Adat Papua, Decky Ovide, kepada media di Abepura, Kamis (23/3).

 

Dirinya menilai, berbagai kesiapan memang belum terlihat jelas, terutama menjelang PON XX 2020, misalnya saja stadion di Kampung Harapan belum dibangun, apalagi berbagai fasilitas atlet di Biak, Timika dan Merauke serta Wamena.

“Persiapan seperti ini menurut saya , sebagai kepala daereah yang disampaikan ke Presiden Jokowi  itu seperti apa,? Sebab  dalam tampilan ke publik harus mencerminkan jiwa kepemimpinan, yakni bertangggungjawab dengan apa yang disampaikan, sebab rakyat Papua  akan merasa malu dengan tampilan semacam ini,” katanya menilai.

 

Dirinya menyarankan, kepada semua staf khusus serta bawahan yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Papua, agar mampu menterjemahkan semua baaik sebelum dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

“Jangan hanya pergi menyampaikan sesuatu secara lisan, sebab kalau Presiden datang, nantinya akan meresmikan beberapa proyek dan melihat kesiapan fasilitas PON XX 2020 di Papua,” tuturnya.

 

Yang baru nampak hanya Pasar Mama – Mama Papua, katanya, akan tetapi fasilitas PON XX 2020 dan ring road hingga jalan tol masih belum jelas semua.

“Kami khawatir, justru dengan melaporkan ini akan menjebak diri Gubernur Papua untuk diperiksa KPK, karena semua ini proyek multi year dan memakan biaya yang banyak dari APBD dan APBN,”  katanya.

Dirinya menilai, bahwa hal ini adalah saran dan masukan bagi kemajuan Papua kedepan, sehingga sebagaimana masyarakat wajar memberikan masukan.

“Papua bukan dipimpin oleh Gubernur Papua yang berkuasa penuh dan harus ditakuti, sehingga saran kritik adalah wajar untuk kemajuan Papua kedepan,” pesannya.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Adat Papua, Christian Arebo menegaskan, bahwa dalam memberikan laporan kepada Gubernur Papua, seharusnya melihat masalah yag terjadi di Papua.

“Tentunya dengan menyampaikan persoalan, berarti Gubernur Papua tidak mampu menyelesaikan persoalan di daerah, dalam hal ini misalnya masalah Freeport Indonesia, seharus jangan hanya asal mendukung, tetapi bagaimana memikirkan apabila Freeport berhenti beroperasi dengan meninggalkan berbagai masalah sosial,” ungkapnya.

Dirinya berharap, Gubernur Papua dapat Menyampaikan pernyataan yang lebih logis, sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

Senada dengan itu, Anggota Pemuda Adat Papua, Fransiskus Magai, berharap Gubernur Papua tidak sibuk dengan urusan Jakarta saja, tetapi bisa meluangkan waktu dan peduli dengan konflik sosial yang terjadi saat ini di masyarakat.

“Beberapa kali  Presiden Jokowi ke Papua , menujukan kedekatan gubernur dengan Jakarta sangat jauh, sehinga gubernur tampil dengan isu sosial, dan masalah HAM dan minuman keras,  ini sering dikelola, sehingga menarik simpati akar rumput dan ini menciptakan musuh kita dengan Jakarta,” nilainya.

 

“Kami ingin  Gubernur Papua lebih fokus lagi, sebab bicara Papua memang banyak masalah, namun visi misi belum berjalan baik, apa yang bangkit, apa yang mandiri dan siapakah yang sejahtera, sehingga harus ada evaluasi yang jelas dalam perjalan tiga tahun lebih ini.,” harapanya.

 

Sementara itu, dari berbagai informasi yang dihimpun, Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, selanjutnya melaporkan perkembangan pembangunan Papua di di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/3/2017).

 

Gubernur Papua, Lukas Enembe menyampaikan persiapan Papua menjadi Tuan Rumah PON XX tahun 2020, Persiapan peresmian beberapa proyek-proyek Pemerintah di Papua, Perkembangan PT. Freeport dan Pelaksanaan Pilkada Serentak 15 Februari yang lalu.

Dalam pertemuan tersebut,  di hadiri beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Papua, yakni  Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elisa Aury, Kepala Bappeda, Muhammad Musa’ad, Kepala BPKAD Ridwan Rumasukun, Kadisorda Yusuf Yambe Yabdi, Kepala Biro Perbatasan dan Hubungan Luar Negeri Suzana Wanggai, Kepala Biro Penghubung Alex Kapisa, Kepala Biro Hukum, Y. Hegemur dan Ketua DPR Papua Yunus Wonda.

 

Mengenai peresmian beberapa proyek pemerintah, mendapat respon baik dari  Presiden Jokowi dan  akan segera menjadwalkan kunjugan ke Papua.

Sedangkan  untuk masalah PT. Freeport, Gubernur Lukas Enembe mengatakan, sangat mendukung setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat.

Gubernur juga melaporkan pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari yang lalu, secara umum pelaksanaan Pilkada serta kondisi pasca Pilkada tetap kondusif.  Meskipun ada beberapa daerah yang sedikit memanas seperti di Intan Jaya.

 

Untuk  kesiapan pelaksanaan PON XX 2020 di Papua, Gubernur Lukas Enembe  mengatakan, hingga kini  sudah mulai dilakukan pembangunan venue – venue (sarana prasarana olahraga) yang akan menjadi tempat dilaksanakannnya pertandingan dan pelombaan beberapa cabang olah raga.  (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...