Kapolri Diminta Bentuk Tim Investigasi Korupsi 42 Miliar di Papua

Category: Lintas Papua 24 0
Ruas jalan Menuju Depapre, tampak saat pembangunan di wilayah Maribu (Eveerth/LinitasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua minta Kapolri bentuk tim investigasi persoalan indikasi korupsi pembangunan jalan Kemiri Depapre yang merugikan keuangan Negara sebesar 42 Miliyar rupiah. Hal tersebut bukannya tanpa penanganan. Komisi Pemberantasan Korupsi 

 

“Dalam penanganan kasus Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Kemirl-Depapre, Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai lamban, tertutup, spekulatif dan politis,” ujar Ketua Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (AMPERA) Papua, Stenly Salamahu Sayuri, dalam keteragan pers di Waena, Selasa (21/3).

 

Dikatakan, bahwa KPK  telah melakukan penggeledahan (Rabu, 01/02/2017) di kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua guna mencari alat bukti, berdasarkan hasil tersebut KPK telah menetapkan Kepala Dinas PU Provinsi Papua (MK) sebagai tersangka.

 

“Namun, hingga kini proses hukum yang diialani MK di KPK  masih menjadi polemik dikalangan masyarakat Papua,” akuinya.

 

Pemandangan Depapre dengan alam Tanjung Tanah Merah, terlihat jelas, tampak pula pelebaran jalan disekitar Maribu (Eveerth /LintasPapua.com)

AMPERA mendesak, kepada Kepolisian Republik lndonesia (POLRI) untuk segara mengambil alih Kasus indlkasl Korupsi Pembangunan Jalan Kemirl-Depapre.

 

“ KAPOLRI harus segera membentuk Tim Audit Investigasi Kasus Indikasi Korupsi, dan sesuai ketetapan dalam masalah  Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre yang diketuai oleh KAPOLDA Papua berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa

Baca Juga :  PSU Yapen Berjalan Baik, Pasangan TOFAN Klaim Menang

“Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan,” ungkapnya.

 

Pihaknya menilai, saat ini dibutuhkan keterlibatan kelompok penekan (pressure group) yang mampu mengawal setiap proses hukum yang berkaitan dengan indikasi KORUPSI (Ekstra Ordinary Crime),  Salah satunya persoalan Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Kemlrl Depapre yang merugikan keuangan negara sebesar 42 miliyar rupiah serta meliibatkan beberapa pejabat di  pemerintah daerah provinsi Papua.

 

“ Kami Mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan – persoalan Korupsi di provinsi Papua,” tegasnya.

AMPERA Papua, saat menggelar jumpa pers di Waena, Selasa (22/3/2017)

Sementara itu,  Sekretaris Jenderal AMPERA Papua, Sundi Roberth Wayangkau menuturkan, bahwa  Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai lamban, tertutup, spekulatif dan politis, sehingga  Meminta kepada Kepolisian Republik lndonesia (POLRI) untuk segara mengambil alih Kasus Lndlkasl Korupsi Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre.

 

 

“Kami akan kawal semua proses hukum kasus Indikasi Korupsi Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre, hingga

 

Tuntas, demikian sikap kita dan keseriusan aparat penegak hukum, penentu masa depan Papua,” tandasnya. (Eveerth)

Related Articles