LEMASA Luncurkan Buku Advokasi Adat dan Kritisi Masalah Freeport

Category: Lintas Papua 13 0
Suasana Diskusi dan Peluncuran Buku di Kantor KOMNAS HAM di Jakarta (istimewa)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA )  –  Lembaga Musyawarah Adat Amungme (LEMASA) meluncurkan buku “Cara Advokasi Masyarakat Adat Amungme” di Jakarta, sekaligus menggelar diskusi bersama di Kantor KOMNAS HAM, dengan agenda materi terkait masalah Freeport.

Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA),  Odizeus Beanal, sekaligus menjelaskan, bahwa Masyarakat Amungme Bukan Mengemis dan Meminta Saham, namun hanya mau berunding dengan masyarakat disana bersama pemerintah.

 

“Mereka Ingin Berunding Agar Semua hal dapat dibicarakan di Timika. saham itu silahkan pemerintah atur tetapi kami harus bicara, Jakarta bukan tempat yang tepat untuk bicara,”  ujar Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA),  Odizeus Beanal, saat dikonfirmasi Harian Pagi Papua, Jumat (17/3)

 

Ditambahkan, bahwa karena di Jakarta banyak kelompok bicara hanya untuk kepentingan negara dengan dasar UUD Pasal 33 Ayat  dan  Nasionalisasi yang didorong hanya untuk kepentingan Jakarta tak pernah terpikir oleh mereka tentang nasib Papua.

“Mari Berunding Dengan Kami Pemilik Tanah,  Sebagai Anak Adat Pasti Kita Tahu Analogi Pelihara Babi dan Bunuh Babi, dalam hal ini, satu orang pelihara babi dan punya babi pasti tetangga dipanggil atau dikasih potongan babi untuk makan daging babi itu,” tuturnya mengilustrasikan kehidupan bersama masyarakat Amungme.

Dalam peluncuran buku dan Diskusi di KOMNAS HAM RI, juga hadir pembicara Akademisi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, Wilhelmus Pigai, Anggota DPR Papua, Nurkholis  Komisioner KOMNAS HAM RI, Yuni, Tim Ahli Mentri ESDM RI.

Baca Juga :  Oknum Staf KPU Diduga Bermain Untuk Surat C1 Foto Copy

Odiseus menuturkan, UU Minerba No. 4 Tahun 2009 Dan PP No. 1 Tahun 2017, Menimbulkan Multi Dampak Terhadap Masyarakat Timika Secara Khusus Masyarakat Penerima Manfaat Langsung Dari PTFI Dibidang Pendidikan, Ekonomi Dan Kesehatan.

“Perhitungan Kami Bila Konsentrat PTFI Tidak Dijual, Persediaan Dana Beberapa Bulan Ke Depan Akan Mengalami Defisit Anggaran Pembiayaan Sosial. Oleh Karena Itu, Kami Masyarakat Pemilik Hak Ulayat Yakni Masyarakat Amungme Dan Kamoro Meminta Kepada Pemerintah Pusat Untuk Mengalokasikan Dana Sebesar Alokasi PT. Freeport Indonesia Kepada Masyarakat Lokal Melalui Lembaga-Lembaga Lokal Yang Ada,” jelasnya.

 

Tentunuya, kata Odizeus Beanal,  yakni untuk Menutup Biaya-Biaya Sosial Yang Akan Timbul, Akibat Terhentinya Penjualan Konsentrat.

 

Dalam Rangka Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua,  Masyarakat Hukum Adat Amungme Kamoro Meminta Kepada Pemerintah Republik Indonesia Memindahkan Kantor Pusat PTFI Ke Timika Dan Pengawasan Serta

 

“Pengaturan Pajak Serta Segala Kewajiban Perusahaan Kepada Negara Dibayar Melalui Pemerintah Provinsi Papua
Pasal 138, UU No 4 Tahun 2009, Pemegang IUPK,IUP DAN IPR, Bukan Merupakan Pemilikan Tanah,” ucapnya.

 

Diakui,  Dalam UU No 23 Tahun 2014 Telah Ada Pengaturan Kewenangan Konkuren Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten.

Baca Juga :  UP2KP Giat Kontrol Penggunaan Dana Kesehatan di Papua

 

“Pasal 399 UU No 23 Tahun 2014, Jelas Memberikan Peluang Hukum Berjalannya Pasal-Pasal Dalam Bab XI Dan Bab XII UU OTSUS Dan Perdasusnya Dalam Upaya Kami Meminta Terlibat Dalam Renegosiasi PIFI,” pintanya.

Ditegaskan, bahwa dengan dasar pasal dalam UU Otonomi Khusus,  maka pemerintah wajib mengakui dan menghormati hak masyarakat adat Pasal 43 Ayat 3 UU No 21 Tahun 2001  dan telah memberikan kekuatan kepada LEMASA Dan LEMASKO Untuk Bicara Atas nama Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat Di Mimika.

 

“Perusahaan harus segera berjalan normal. segera pemerintah pusat agendakan. perundingan atau musyawarah di Timika,” desaknya.

Sementara itu, Anggota DPR Papua, Wilhelmus Pigai, mengatakan, pihaknya harus berunding atau bermusyawarah di Timika.

“Bukan di ruangan-ruangan atau di hotel hotel di Jakarta, agar terbuka dan disaksikan oleh masyarakat dan roh roh leluhur Kami. kami Berunding Tentang; Hak Atas Tanah, Kerusakan Lingkungan, Karyawan, Pengamanan, Luasan Wilayah Kerja, CSR bagi Papua dan bagaimana pasca tambang serta bentuk kompensasi,” harap mantan Anggota DPRD Kabupaten Mimika ini.  (Eveerth Joumilena)

Related Articles