Optimalkan Penerimaan, Bendahara Kampung di Papua Perlu Pemahaman Pajak

Category: Lintas Papua 51 0
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku menggelar Tax Gathering di Citihub Hotel Abepura di Kota Jayapura, Papua, , Rabu (15/3/2017) (Foto Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

Feature Oleh :  Eveerth Joumilena

*Alokasi Dana Desa di Papua Capai Rp. 4,3 Triliun di Tahun 2017

 

JAYAPURA  (Lintas Papua )  – Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jayapura,  Bayu Setiawan  mengatakan, bahwa pentingnya bendahara desa untuk ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya, sehingga pajak dana desa dapat dioptimalkan penerimaannya secara baik.

 

“Sebetulnya ini masalah krusial,  dimana dana desa juga diterima, namun di distribusi melalui satuan kerja yang ada dan sangat besar jumlahnya ke kampung,  sehingga pentingnya pemahaman bagi  bendahara kampung,” ujar Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jayapura,  Bayu Setiawan,  kepada media di Abepura, Rabu (15/3).

Dikatakan, untuk aliran dana desa atau dana kampung, yang paling banyak adalah di kabupaten lain, sementara di Kota Jayapura paling kecil, sehingga pihaknya tidak bisa sendiri untuk melakukan pengawasan pajak dana tersebut.

“Kita akan melakukan koordinasi dengan badan pemberdayana kampung dari pemerintah daerah setempat, sehingga bendahara kampung dapat ditingkatkan kapasitas dan kuaalitas pengetahuannya mengenai pajak dan semua penghitungannya,” jelasnya.

Diakui, bahwa memang hingga kini belum ada kasus yang terungkap, namun telah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Memang  selama ini pertanggungjawaban terkendala sumber daya manusia bendahara yaang masih terbatas, sehingga kedepan akan dibangun komunikasi untuk lebih baik,” tutur nya.

Bendahara menjadi penting, katanya, karena  Penerimaan APBN 70 persen dari DJP, dan salah satu penerimaan pajak berasal dari bendahara.

“Kalau semua bendahara di kabupaten/kota bisa menghitung pajaknya dengan benar, mudah-mudahan target yang diberikan Rp 13 triliun bisa tercapai untuk Papua, sementara untuk Kota Jayapura ditargetkan capai  Rp. 3 triliun” ungkapnya.

Tentunya bukan tanpa alasan yang penting, sebab dari data yang dihimpun Penerimaan alokasi dana desa Provinsi Papua tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai Rp4,3 triliun dibanding tahun 2016 sebesar Rp3,3 triliun untuk 5.420 kampung tersebar pada 29 kabupaten dan kota di provinsi itu.

Seorang Jurnalis RRI Jayapura, Lina Umasugi, degan souvenir yang diterima, sebagai simbol ikut mendukung dan mengajak warga Papua untuk ikut dukung pembangunan dengan membayar pajak (Foto/Eveerth /LintasPapua.com)

Data Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia diperoleh Antara, Jumat (6/1/2017), menyebutkan besaran dana desa diperoleh 28 Kabupaten dan satu kota di wilayah paling Timur Indonesia bervariasi sesuai dengan jumlah kampung setempat.

Alokasi dana desa terbesar diraih Kabupaten Tolikara Rp406 miliar untuk 541 kampung serta Kabupaten Yahukimo sebesar Rp. 384 Miliar untuk 510 kampung, dan Kabupaten Lanny Jaya Rp. 270 Miliar meliputi 354 kampung, Kabupaten Puncak jaya Rp. 236 Miliar bagi 302 kampung.

Baca Juga :  Senin Depan, MRP Lanjutkan Pertimbangan 42 Calon DPR Papua

Serta alokasi dana desa Kabupaten Yalimo Rp. 230 M untuk 300 kampung dan Pengunungan Bintang sebesar Rp. 219 Miliar untuk 277 kampung.

Sedangkan alokasi tiga peringkat terkecil Kota Jayapura sebesar Rp. 15,8 miliar untuk 11 kampung, Kabupaten Supiori sebesar Rp. 33 miliar untuk 38 kampung dan Kabupaten Mamberamo Raya sebesar Rp. 58 miliar meliputi 59 kampung.

Besaran rincian alokasi dana desa diberikan pemerintah pusat untuk setiap kampung di Provinsi Papua mencapai kisaran Rp. 720 juta per kampung.

Data alokasi dana desa di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebesar Rp3,3 Triliun dan mengalami peningkatan Rp.4,3 Triliun pada tahun 2017.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa pemerintah memberikan alokasi dana desa untuk menggerakan percepatan pembangunan masyarakat kampung, sebagaimana dikutip dari http://www.netralnews.com/news/nusantara/read/46195/meningkat.rp.4.3.triliun..alokasi.dana.desa.papua.

 

Suasana Kegiatan Tax Gathering (LintasPapua.com)

Tentunya melihat jumlah dana kampung di Papua yang nilainiya fantastis, bukan tidak mungkin masih juga ada keluhan pertanggungjawabannya, sebagaimana Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Provinsi Papua menyatakan sebanyak 5.319 kampung di Papua akan memperoleh kucuran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp4,3 triliun.
Kepala Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte di Jayapura, Rabu mengatakan kucuran dana desa dari pemerintah pusat ini akan diberikan pada 2016. “Sementara untuk tenaga pendamping, sebanyak 1.110 tenaga pendamping sudah disebarkan ke kampung atau desa disertai 150 tenaga ahli,” katanya, yang dikutip dari http://jayapura.bpk.go.id/?p=4159.
Menurut Donatus, disamping tenaga pendamping tersebut, pihaknya akan menempatkan satu orang pendamping lokal untuk empat kampung atau desa terpilih.
“Namun masih banyak kabupaten yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk realisasi dana desa pada 2015,” ujarnya.

Dengan demikian, melihat komitmen penanganan masalah penerimaan pajak serta Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan kepada warga yang wajib membayarnya dan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung. Dalam visi dan misi Kementerian Keuangan 2013, dorongan untuk menggenjot penerimaan negara melalui pajak telah dicantumkan sebagai misi pertama, yaitu “Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan yang prima dan penegakan hukum yang tegas”.

Seorang Warga Papua dengan gantungan tas “Bangga Bayar Pajak” sebagai simbol mendukung optimalisasi penerimaan daerah, tas sebagai souvenir yang dibagikan saat kegiatan Tax Gatherinig (LintasPapua.com)

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terlihat makin serius memandang pajak sebagai sumber utama penerimaan. Dengan meningkatnya penerimaan pajak maka pembiayaan pengeluaran sosial seperti pendidikan, kesehatan, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan bisa dilakukan dengan lebih optimal.

Fungsi pajak sebagai penerimaan, mekanisme pemerataan, mekanisme akuntabilitas dan transparansi dan menilai ulang barang publik (repricing) adalah keniscayaan potensi yang dijanjikan dari penyerapan pajak secara tepat guna.

Baca Juga :  Tunda Penetapan, 16 Maret MK Sidangkan Gugatan Pemilukada Kota Jayapura

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku menggelar Tax Gathering

Sehingga tepat mengatasi hal tersebut diatas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Papua-Maluku menggelar Tax Gathering bersama sejumlah perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua, dengan tujuan untuk mengajak kerjasama dan membangun penguatan kerja bagi bendahara, agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak dari sumber APBD bisa terselesaikan secara baik.

“Kegiatan yang dilakukan berupaya mendorong peningkatan kapasitas bendahara pemerintah daerah (pemda) agar kewajiban pembayaran pajak yang bersumber dari APBD bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Kepala Kanwil DJP Papua-Maluku, Wansepta Nirwanda, ketiika di wawancara media di salah satu hotel tempat kegiatan di Citihub Hotel Abepura di Kota Jayapura, Papua, , Rabu (15/3/2017).

 

Adapuun, Tax Gathering dilaksanakan dengan Tema Kegiatan ” Membangun Sinergi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Optimalisasi Penerimaan Daerah”

Dikatakan,  bahwa selain itu, kegiatan ini nantinya dapat  bekerja sama dengan pemerintah daerah,  karena penerimaan Kanwil DJP Maluku-Papua terbesar dari bendahara yang sumbernya berasal dari APBD, terlebih Kegiatan Tax Gathering  diikuti berbagai perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Seluruh Provinsi Papua.

“Sebagian besar penerimaan pajak di Papua berasal dari sektor konstruksi yang sumber dananya berasal dari APBD atau APBN,” katanya.

Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jayapura, Bayu Setiawan, saat diwawancara (Foto /Eveerth/LintasPapua.com)

Sementara itu,  Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Jayapura,  Bayu Setiawan mengatakan, bahwa  melalui kegiatan ini sekaligus ingin memberi tahu kepada pemerinrtah daerah sebenarnya ada aturan-aturan yang dapat dimanfaatkan.

“Sebagian besar di daerah adalah  dana transfer yang  mana perlu  ada pungutan pajak-pajak di daerah ini lebih baik lagi, sehingga dana pusat yang didapat lebih besar dan transfer dana pusat lebih besar juga dan semua bisa diatur lebih baik,”  pesannya.

Dengan demikian untuk mengoptimalkan pajak daerah, maka pentingnya hal ini dan harus terlaksana, sehingga penerimaan negara juga menjadi optimaalkan dan transparansi dana desa atau dana kampung di Papua secara akuuntabilitas dan pemanfaatannya lebih baik lagi.  (Eveerth Joumilena)

Related Articles