Tunda Penetapan, 16 Maret MK Sidangkan Gugatan Pemilukada Kota Jayapura

Warga saat hendak coblos pada Pemilukada Kota Jayapura di salah satu TPS di Perumnas 4 Padang Bulan (Foto : Eveerth /LintasPapua.com)

JAYAPURA (HPP)  –  Proses Pemilukada Kota Jayapura yang telah usai pada rekapitulasi  dan siap masuk dalam penetapan, namun  harus tertunda, karena adanya gugatan yang dilakukan oleh Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDRI) di Mahkamah Konstitusi, yang akan disidangkan pada, Kamis,  16 Maret 2017.

 

 

Sebagaimana, Perihal Panggilan Sidang kepada Ketua KPU Kota Jayapura dari MK pada Selasa (14/03/2017), yang mana  hal ini  berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur. Bupati. dan Walikota (PMK 1/2016).

 

Disampaikan dalam surat tersebut,  dengan ini menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai Termohon dan  Lembaga Demokrasi dan Riset Papua (PDRI) sebagai Pemohon dan  Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura Provinsi Papua Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai Tomohon.

 

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati. dan Walikota Tahun 2016 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan registrasi perkara Nomor 48/PHP.KOT-XV/2017. Tanggal 13 Maret 2017.

 

Agar menghadap pada Sidang Panel Mahkamah Konstitusi. yang akan diselenggarakan pada: Hari : Kamis Tanggal : 16 Maret 2011 Pukul ‘. 16:00 WIB Alamat : Ruang Sidang Lt 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6. Jakarta

 

“Dengaan agenda  Pemeriksaan pendahuluan Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemulihan Gubernur. Bupati. dan Walikota (PMK 1/2016), maka para pihak hadir dalam Sidang Panel untuk Pemeriksaan Pendahuluan,” jelas surat  Mahkamah Konstitusi yang ditandatangani Panitera, Kasianur Sidauruk, tertanggal  Selasa, 14 Maret 2017 di Jakarta.

 

“Dengan demikian penetapan hasil Pemilukada Kota Jayapura tertunda, sebab adanya gugatan,” kata Anggota KPU Papua,  Tarwinto, saat dikonfirmasi Harian Pagi  Papua, Selasa (14/3).

Dirinya menjelaskan, gugatan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan dan jadwal sidang di MK, yakni akan disidangkan  Dengan nomor register Perkara 48/PHP.KOT-XV/2017 pada Senin, tanggal 16 Maret 2017  jam 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

“Untuk keabsahan lembaga ini ,  tentunya akan ditanyakan pada saat sidang nantinya, sehingga semua proses ini kita tetap hargai dan ikuti secara baik,” jelasnya.

 

Hal senada di benarkan Anggota KPU Kota Jayapura, Octovianus Injama, dengan menuturkan, bahwa pihaknya belum bisa melakukan pleno penetapan, sebab adanya laporan dari MK, terkait adanya gugatan Pemilukada Kota Jayapura.

 

“Kemarin kita langsung ke MK dan melihat sendiri dan mendengar penjelasan, serta mengecek yang telah aterdaftar pada tanggal 13 Maret, selanjutnya akan disidangkan pada Kamis, 16 Maret 2017, sehinga akan mengikuti tahapan proses di MK,”  kata Octovianus Injama, saat dikonfirmasi Harian Pagi Papua.

 

 

 

Terkait hal ini, Sengketa pilkada serentak 2017 telah memasuki tahap registrasi permohonan oleh panitera Mahkamah Konstitusi (MK). Dibandingkan tahun lalu, jumlah permohonan yang diterima lebih sedikit.

 

Dahulu  269 pilkada, 152 perkara (permohonan sengketa pilkada). Sekarang dari 101 pilkada, ada 50 perkara yang sudah diregistrasi hingga kini.

Permohonan yang lolos registrasi mendapat panggilan surat dari kepaniteraan MK. Mereka dipanggil untuk mengambil bukti tanda terima permohonan yang telah diregistrasi.

 

Seiring dengan itu, disampaikan panggilan sidang pendahuluan untuk tanggal 16 Maret

 

Dengan komposisi 8 hakim, MK akan menyelenggarakan 2 sidang panel, masing-masing panel berisi 4 hakim. Sidang pendahuluan perdana dimulai pada 16 Maret 2017.

 

Tanggal 16-22 Maret pemeriksaan pendahuluan mendengar permohonan pemohon, dilanjutkan nanti dengan mendengar jawaban termohon, dan keterangan pihak terkait,”

Kendati ada wilayah yang rekapitulasi suaranya belum selesai dilakukan, MK masih tetap menerima pendaftaran sengketa pilkada sebagaimana ditetapkan UU.

 

Tetap berpegang pada ketentuan UU, yakni menerima pengajuan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak diumumkan KPU setempat.

Sebagaimana diketahui, Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, Papua, menetapkan pasangan calon Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM)-Rustan Saru sebagai pemenang Pilkada Kota Jayapura dengan perolehan 116.006 suara dari 137.575 surat suara sah.

 

Pilkada Kota Jayapura, Papua, hanya diikuti satu pasangan calon atau pasangan tunggal, yaitu Benhur Tomi Mano-Rustan Saru. Jadi, saat pencoblosan, masyarakat hanya menemukan surat suara dengan gambar Benhur Tomi Mano-Rustan Saru dan kotak kosong.

 

Dari hasil rekapitulasi, perolehan suara pasangan calon yang juga merupakan petahana itu mencapai 116.006 atau 83,07 persen, sedangkan kotak kosong dipilih 21.569 suara atau 16,93 persen.

 

“Jumlah pemilih sah di Kota Jayapura sebanyak 137.575 suara, yang diperoleh pasangan calon BTM-Rustan Saru 116.006 suara, sementara kotak kosong 21.569 suara, sehingga BTM-Rustan Saru memperoleh suara terbanyak atau pemenang,” kata Ketua KPU Provinsi Papua yang juga pelaksana Ketua KPU Kota Jayapura, Adam Arisoi, saat membacakan hasil rekapitulasi suara Pilkada Kota Jayapura dalam rapat pleno terbuka di Jayapura, Rabu (22/2/2017) malam.  (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...