Sentra Gakkumdu Mulai Periksa 788 Anggota KPPS

Category: Lintas Papua 0 0
Suasana Jumpa Pers Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Jayapura dan Kapolres di Mapolres Jayapura (Foto Irfan/Harian Pagi Papua)

*Kapolres Gustav : Ini Pelanggaran Pidana, dan Saya Pastikan Akan Ada Orang yang Dipenjarakan

SENTANI (Harian Pagi Papua ) –  Sejak hari Kamis (9/3/) sampai Jumat (10/3) kemarin, dari Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Panwaslu Kabupaten Jayapura sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 788 orang anggota KPPS yang bermasalah di 229 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Jayapura.

Demikian dikatakan Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura, Ronald M. Manoach, ST, ketika memberikan keterangan pers di Mapolres Jayapura, Jumat (10/3/2017) kemarin.

Ketua Ronald mengatakan, bahwa sejak hari Kamis (9/3) lalu hingga Jumat (10/3) kemarin sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap ratusan orang peugas KPPS, dan pihaknya telah memeriksa 14 orang KPPS.

“Gakkumdu sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap 788 anggota KPPS sejak hari Kamis (9/3) lalu, dan hari pertama 14 orang sudah diperiksa, dan jika ada yang statusnya naik menjadi tersangka, maka kami akan terus mengungkap siapa aktor dibalik pergantian anggota KPPS yang menyebabkan rakyat susah,” katanya.

Selain itu, Ronald juga menegaskan bahwa pihak gakkumdu tidak akan mundur dalam pemeriksaan terhadap para anggota KPPS untuk mengungkap kebenaran, karena kebenaran itu harganya mahal.

Baca Juga :  Wujudkan Visi Lukas Enembe, Dinkes Papua Dorong Peningkatan Fasilitas RSUD

“Siapapun yang terlibat dalam hal ini kami akan kejar dan tangkap, karena ini demi sebuah kebenaran, kami akan cari siapa aktornya. Yang kami lawan ini adalah ketidakbenaran, jadi kami akan tegas dan proses, kami tidak main main. Sekali saya tegaskan bahwa siapapun yang menghalangi sistem demokrasi akan di proses,” tegasnya.

Lebih lanjut Ketua Ronald mengatakan, pemeriksaan ratusan anggota KPPS ini, juga tidak menutup kemungkinan akan mengarah ke ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terlibat dalam proses Pilkada di daerah ini.

“Dalam pemeriksaan ini kami tidak akan mundur, kami akan terus melakukan penyidikan, bila nanti dalam penyidikan dan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat, maka kami juga akan proses, tidak ada toleransi bagi yang membuat kesalahan,” imbuhnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Kapolres Jayapura, AKBP Gustav R. Urbinas, SH, S.IK, menyampaikan, bahwa pelanggaran Pilkada bukan hanya pelanggaran administrasi tetapi juga pelanggaran pidana, dan dirinya memastikan bahwa akan ada pihak-pihak yang akan dipenjarakan terkait pelanggaran tersebut.

“Dengan diterbitkannya laporan polisi (LP) nomor : 139 bulan Maret tanggal 7 Maret 2017 lalu, bahwa sekarang yang sedang disidik terkait tidak sahnya petugas di PPS, itu bukan sekedar administrasi saja. Tetapi, ini pelanggaran pidana, jadi kedepan bersiap-siap ada orang yang dipenjarakan, saya pastikan itu terjadi,” ujar Kapolres Gustav dengan nada tegas.

Baca Juga :  Pansel 14 Kursi, MRP dan Gubernur Papua Digugat di PN Jayapura

Selain itu, dirinya menambahkan, pihaknya saat ini sudah bekerja maksimal dan jujur untuk mengungkap kasus ini karena kasus ini sudah menjadi perhatian pemerintah pusat dan pekerjaan yang dilakukan demi rakyat di kabupaten jayapura.

“Kasus ini bukan hanya di Sentani, tetapi sudah menjadi perhatian pemerintah pusat, ini kasus pertama terbesar dalam pilkada tahun 2017, untuk itu kami akan kerja keras untuk mengungkap siapa aktor utamanya dibalik pergantian petugas KPPS ini,” jelasnya.

Untuk itu, dia menyampaikan, jika dalam pemeriksaan nanti ada yang terbukti bersalah, maka akan dikenakan Pasal 178 (d) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dengan pidana kurang lebih 36 bulan atau 3 tahun penjara. (Sumber : Koran Harian Pagi Papua, Senin, 13 Maret 2017)

Related Articles