KPU Kota Jayapura Diharapkan Koordinasi Dengan Pemerintah

Category: Lintas Papua 2 0
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilukada Kota Jayapura, Yuli Rahman (LintasPapua.com)
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilukada Kota Jayapura, Yuli Rahman (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LP)  –  Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilukada Kota Jayapura, Yuli Rahman, berharap KPU Kota Jayapura dapat mengindahkan komunikasi yang sedang dibangun Dewan, sebagai upaya melaakukan pengawasan dalam proses tahapan Pemilukada Kota Jayapura, dalam hal ini kinerja KPU Kota Jayapura harus lebih transparan ke publik.

“Pansus tidak intervensi kinerja KPU Kota Jayapura, akan tetapi sebagai pelaksana fungsi pengawasan,” ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilukada Kota Jayapura, Yuli Rahman, saat dikonfirmasi, Sabtu (19/11).

Dikatakan, bahwa KPU Kota Jayapura kalau punya niat yang baik, maka semua harus duduk bersama dan disandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga tidak perlu kebakaran jenggot menanggapi semua ini.

“KPU Kota Jayapura perlu lakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota dan DPRD Kota Jayapura, sehingga tidak perlu ada hal – hal yang ditutupi” katanya.

 

Diakui, Tujuan Pansus mengawal Pilkada, sehingga ayng dilakukan KPU biar masyarakat bisa mengetahuinya, sebab itu KPU perlu menghargai undangan dari dewan.

 

“Memang ada rencana kita menggunakan hak angket dewan, namun masih perlu dibicarakan lagi, semua tentunya terkait dengan penggunaan anggaran yang harus dikoordinasi bersama dewan,” katanya.

Baca Juga :  Hari ini Live di TV ONE, Persipura Siap Hadapi Tuan Rumah Persija

 

Dilanjutkan, artinya jika ada masalah, maka harus duduk bersama sebagai bagian mencari solusi, sebagaimana dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),  semua juga diatur.

 

“Diharapkan KPU bisa koordinasi, disisi lain dalam UU Nomor 15 tahun 2016 diatur tentang pertanggungjawaban KPUkepada dewan, sehingga tidak perlu ada hal – hal yangditutupi dan semua harus terbuka dan berjalan sesuai aturan,” pintanya.

 

“Kami tidak berbicara selisih data, akan tetapi kami hanya ingin mengetahui sejauh mana semua tahapan,” katanya.

 

Sementara itu, Ketua KPU Kota Jayapura, Yermias Numberi, dalam suratnya tertanggal 15 November 2016 menyampaikan berkenan dengan adanya undanghhan rapat dari Pansus Pilkada DPRD Koyta Jayapura Nomor : 176/109/PANSUS-DPRD/2016 tanggal 14 November 2016 yang ditujukan kepada penyelenggera Pemilukada Kota Jayapura 2016 (PPD/PPS) dalam rangka pengecekan legalitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Jayapura.

 

“Proses dan tahapan verifikasi (pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan dari masyarakat0yang saat ini sedang berlangsung adalah masih dalam ranah kewenangan KPU Kota Jayapura yang dilindungi aturan yang berlaku dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun,” ujar Ketua KPU Kota Jayapura, Jermias Numberi, dalam suratnya.

Baca Juga :  Bupati Wetipo : Kalau Hanya Cabor Catur Kita Terima, Datang Saja !

 

“Untuk proses DPS menjadi DPT tentu ada sejumlah proses dan tahapan yang dilewati dan KPU Kota Jayapura saat ini  sangat konsen dan serius untuk membenahi hal ini,” katanya.

Berkenaan dengan hal ini, ditegaskan kepada seluruh Ketua dan Anggota PPD/PPS se – Kota Jayapura yang merupakan perpanjangan tangan dari KPU ditingkat bawha untuk tidak boleh menghadiri pertemuan tersebut.

 

“Yang tidak mengindahkan penegasan akan diberkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya. (Eveerth)

Related Articles