Kapolda Papua Diminta Gelar Sidang Kode Etik Dua Oknum Polisi

Category: Lintas Papua 3 0
Gereja bersama keluarga korban saat memberikan keterangan pers (LintasPapua.com)
Gereja bersama keluarga korban saat memberikan keterangan pers (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LP)  –    Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) dan keluarga korban kasus salah tangkap meminta kepada Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura, agar segera melakukan sidang kode etik bagi pelaku oknum anggota Polisi.

 

Hal ini disampaikan terkait Putusan Pengadilan egeri Klas 1A Jayapura Nomor : 411/Pid.B/2015/PN-Jap, pada tangggal 26 Januari 2016, telah menetapkan terdakwa berinisial S alias Suhe  (38 tahun) dan J alias Dam  (27 tahun), keduanya adalah anggota Polisi dan terbukti secarah sah melakukan tindak pidana  kekerasan dan dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 bulan.

 

“Namun sampai saat ini medua pelaku oknum anggota polisi belum menjalani sidang kode etik,” ujar Sekretaris Klasis GKI Jayapura, Pdt. Hein C. Mano, M.Si., dalam keterangan pers di Jayapura,  Rabu  (15/11).

 

Dikatakan,  sebagai gereja yang ketiga anggota jemaat menjadi korban salah tangkap, dimohon agar penanganan kasus ini secara baik dan seadil – adilnya, agar citra kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat itu menjadi nyata.

Baca Juga :  Dishub Papua Anggarakan Rp. 5 Miliar Kembangkan Bandara Mozes Kilangin

“Sebagai gereja bukan maksud kami menghakimi, namun ini merupakan efek jera agar  perbuataan seruoa tidak terjadi lagi dan citra polisi dimata masyarakat tidak  boleh  tercoreng lagi oleh oknum anggota polisi itu sendiri.

Sementara itu, Kepala Suku Biak Raja Ampat di Jayapura, Isak Ap mengatakan, perlu ada keadilan dalam proses kasus ini, sebab saat ini kedua pelaku yaitu Suhe dan Dam k tidak menjalani  masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan Jayapura,  namun ditahan dirumah  tahanan Polres  Jayapura.

“Bagi kami  hal ini tidak sesuai dengan kewenangan penahanan, karena status kedua napi adalah narapidana yang seharusnya ditrahan di Lembaga Pemasyarakatan Abepura sesuai kewenangan menahan dan keputusan pengadilan,” kata Isak Ap, yag dibenarkan pihak Keluarga Korban, Frans Awom

Senada dengan itu, Pengacara Korban, Imanuel Rumayom, SH., menuturkan,  jikaKedua pelaku sesuai putusan  penhadilan tekah melanggar Pasal170 ayat 1 dengan ancaman 7 tahun dan putusan pengadilan 1 tahun 6 bulan. (Eveerth)

Related Articles