Ironis, Warga Tigi Barat Terima Jatah Beras Sebulan Jadi Tiga Bulan

Category: Lintas Papua 5 0
Mahasiswa Deiyai asal Tigi Barat saat berikan keterangan pers (LintasPapua.com/Eveerth)
Mahasiswa Deiyai asal Tigi Barat saat berikan keterangan pers (LintasPapua.com/Eveerth)

JAYAPURA (LP) Indikasi penyeludupan beras miskin (RASKIN) distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai, yang dilakukan oleh oknum – oknum tidak bertanggungjawab  dalam penyaluran terkesan  manupulasi atas hak masyarakat 12 kampung, sehingga pihak Kepolisian diminta periksa semuaa proses ini.

“Saya sudah dapat laporan dari masyarakat distrik Tigi Barat terkait masalah tersebut, kami akan turun lapangan dan melihat dari dekat masalah itu” kata Markus Mote, Ketua Komisi B DPRD kabupaten Deiyai, Selasa (11/10) kemarin.

Menurut Markus, mestinya jatah beras  miskin  (RASKIN) bagi masyarakat 12 Kampung Distrik Tigi Barat sejumlah 48 ton perbulan. Namun kenyataannya mereka hanya dapat  jatah secara berkalah (triwulan) atau tiga bulan sekali dapat. Mestinya jatah beras miskin yang diperuntukkan  bagi masyarakat dari pemerintah setiap bulan  diterima.

“Jika masyarakat Distrik Tigi Barat dapat jatah dalam  tiga bulan sekali saja, lantas  2 bulannya dikemanakan,”paparnya  dengan nada penuh tanda tanya.

Dikatakan, bahwa masyarakat Distrik Tigi Barat memiliki 12 kampung, jumlah penduduk terbesar di kabupaten ini. Jika memang benar terjadi penyeludupan beras miskin oleh  oknum-oknum yang terlibat dalam  kasus ini, pihaknya akan mendorong masyarakat  distrik tersebut untuk mengajukan pengaduan kepada pihak berwajib guna mempertangungjawabkan kerugian masyarakat
tersebut.

Baca Juga :  Sekolah Formal Dinilai Perlu Bentuk Sanggar Seni

Ketika dikonfirmasikan kepada Petugas Penyalur Distrik, Yusuf Pekei mengatakan,  kondisi tersebut memang terjadi.  Sejak tahun 2014 hingga -2016 masyarakat jarang sekali menerima jatah beras miskin. Dulu sejak tahun 2009-2014 kebawa masyarakat Tigi Barat menerima raskin tanpa masalah dan mencukupi seluruh warga setempat yang berjumlah 25 ribu
kepala keluarga (KK) itu.

 

Sementara itu, Mahasiswa Deiyai, Ones Ukago menuturkan, pemerintah  selalu berikan jatah tiap bulan, namun mengapa hanya terima pertiga bulan

“Kami meminta kepada pihak berwajib untuk memeriksa semuaa pejabat yang berkaitan dengan masalah ini,” kata Ukago.

Senada dengan itu, Yohanes Bobii, Seorang Mahasiswa meminta, kepada pihak berwjib supaya periksa kontraktr dan periksa 2014 -2016. “Kami juga meminta DPRD Deiyai  memanggail Kepala Disrik Tigi Barat dan menanyakan hal ini,” katanya.

 

Atas dugaan penyelewengan ini, maka masyarakat dan mahasiswa akan melakukan aksi damai, pada Kamis ( ke Bulog Papua dan DPR Papua untuk meminta perhatian pemerintah menyikapi kasus yang merugikan masyarakat Distrik Tigi Barat.   (Eveerth Joumilena)

Related Articles