Pansel 14 Kursi, MRP dan Gubernur Papua Digugat di PN Jayapura

Category: Lintas Papua 36 0
Surat Gugatan yang ditjujukan ke Pengadilan Negeri Jayapura (LintasPapua.com/Eveerth))
Surat Gugatan yang ditjujukan ke Pengadilan Negeri Jayapura (LintasPapua.com/Eveerth))

JAYAPURA (LP)  –  Sebanyak 10 warga Papua melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap  Panitia Seleksi Calon DPRP yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode 2014 – 2019 dan Gubernur Papua  serta Majelis Rakyat Papua (MRP) atas pengumuman hasil 14 Kursi Otonomi Khusus.

 

Dari informasi yang dihimpun, kesepuluh Warga Papua yang melakukan Gugata Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilaporkan di Pengadilan Negeri Jayapura bernomor 207/Pdt.G/2016/PN JAP tertanggal, Jumat 07 Oktober 2016.

 

Dalam keterangan laporan langsung ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, dengan masing – masing penggugat adalah Dorince Mehue, Letinus Jikwa, SE., Musa Gombo, Paulus Bawi, Titus L. Mohi, Watu Martha Kogoya, Esau Boma, Yeheskiel Kotouki, Christian Payawa, S.Si dan Yohana Gebze, semuanya adalah kesepuluh Penggugat atas proses pengumuman hasil seleksi 14 Kursi yang dinilai telah melanggar hukum dan tidak sesuai aturan.

Sebagaimana diketahui bahwa para penggugat adalah calpn Anggota DPR Papua  yang ditetapkan melalui  mekanisme pengangkatan Periode 2014 – 2019, para penggugat termasuk dalam 42 (empat puluh dua ) calon Anggota DPR Papua yang lulus seleksi berdasarkan Pengumuman Pansel Nomor : 44/Pgmn/Pansel – Prov/VII/2016, tertanggal 11 Juli 2016.

 

Hal ini dibenarkan oleh Seorang Penggugat, Wati Martha Kogoya, sekaligus menjelaskan, bahwa pihaknya sebanyak 10 calon telah resmi mendaftar gugatan terhadap Pansel 14 Kursi, Gubernur Papua dan MRP.

 

“Kami sesalkan setelah Panitia Seleksi Provinsi menetapkan 42 nama yang lulus seleksi, yang seharusnya diserahkan kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan menyangkut keaslian orang Papua, akan tetapi belum juga selesai proses ini, Pansel sudah menyerahkan nama – nama baru lagi kepada MRP sebagai hasil pertemuan tanggal 24 Agustus 2016,” ujar Wati Kogoya, yanng ditemu, usai mendaftar gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jayapura, di Abepura, Sabtu (8/10).

 

Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja (LintasPapua.com/Eveerth Joumilena)
MRP sebagai lembaga kultur orang asli Papua, dipertanyakan kinerjanya terkait memberkan pertimbangan keaslian orang Papua terhadap calon – calon Anggota DPR Papua untuk 14 kursi Otonomi Khusus, Tampak Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja (LintasPapua.com/Eveerth Joumilena)

Ditambahkan, bahwa sangat disayangkan setelah membuat daftar baru dan menggantikan 19 nama baru dalam daftar Calon Anggota DPR Papua.

“Tentunya keputusan pemerintah daerah melalui Gubernur Papua dengan mengganti nama – nama yang awalnya telah ditetaapkan adalah perbuatan melawan hukum dan hal ini telah kami masukan dalam laporan di Pengadilan Negeri Jayapura,” katanya.

 

 

Sementara itu, Calon Angggota DPR Papua lainnya, Letinus Jikwa, SE., menuturkan bahw proses ini kami sudah daftar dan kami akan lawan terus hingga kebenaran dibuka, sebab perbuatan Pansel Provinsi  yang melakukakn verfikasi dan pengumumman calon terpilih 14 Anggota DPR Papua adalah perbuatan melawan hukum.

 

“Kami juga sesalkan, karena semuanya tidak memperhatikan keterwakilan perempuan dari masing – masing daerah pengangkatan,” katanya.

 

 

Terkait hal ini , sebelumnya disampaikan Hasil Seleksi 42 Nama yang masuk ke Majelis Rakyat Papua dinilai Kurang Jelas (KJ) cacat hukum dan tak prosedural, karena muncul nama baru dari nama – nama yang sudah ada sebelumnya tanpa melalui mekanisme yang benar, demikian Pansel Provinsi dalam suratnya justru membenarkan jika perubahan ini atas kemauan Gubernur Papua, demikian siapa yang bertanggungjawab, apakah Gubernur Papua, Pansel Papua atau Majelis Rakyat Papua???.

Baca Juga :  BRI Bantu Sarana Air Bersih Warga Sentani

 

Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura (LintasPapua.con)
Surat Gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura (LintasPapua.con)

Hal ini dinilai oleh Calon DPR Papua dari 14 Kursi Wilayah LaPago, Letinus Jikwa, SE, sekaligus menegaskan, bahwa Pemerintah tidak konsisten, sehingga harus dikembalikan kepada aturan yang benar dan jelas.

 

“Kami menilai jika pertimbangan MRP jika kami orang asli Papua, namun dalam mekanisme mana kita digugurkan, demikian harus jelas aturan mana kami digugurkan,” ujar Letinus Jikwa, dalam keterangan persnya, di Abepura, Jumat (9/9/2016).

 

Dikatakan, Undang – Undang Otonomi Khusus untuk orang Papua, sehingga  dalam tahapan ini harus jelas dan haarus transparan serta klarifikasi, sehingga ada wibawa sebagai masyarakat  adat.

“Kami meminta kepada pihak – pihak harus menjelaskan sesuai prosedur hukum, demikian harus dijelaskanmengapa sampai kaum perempuan tidak diakomodir,” katanya.

 

MRP, katanya adalah lembaga kultur orang Papua harus jelas memberikan pertimbangan seperti apa, sebab itu harus diperjelas.

“Kami harap semua harus dijelaskan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat adat yang mendukung kami,” katanya.

 

Sementara itu, Calon Dapeng Lapago, Titus Lao Mohi, S.Si, M.Si.,  meniai perlu ada Klarifkasi penentuan 14 kursi sesuai Perdasus, sebab tanpa ada tahapan lalu digugurkan ini namanya diskriminasi penguasa.

 

“Seleksi yang dilakukan telah dilalui, akan tetapi terlihat semua atas nama kelompok dan ini terlihat kelompok partai yang mendominasi,” nilai.

Mungkinkah ini kepentingan balas jasa, katanya,  sehingga minta kepada MRP untuk bekerja secara profesional, Sebab kalau ada data baru, maka harus ada data pembanding.

“MRP sepertinya turut bermain dalam permainaan yang tidak jelas ini, kami minta proses ini harus dihentikan dan kami akan ajukan keberatan secara hukum,” katanya. Mewakili, kelima daerah pemiihan, katanya, juga meminta proses ini dihentikan.

 

Sebagaimana diketahui dari 42 nama yang dikeluarkan Pansel Provinsi, sangat berbeda nama – nama dengan yang baru dikeluarjan atau digantikan dengan yang baru untuk diserahkan kepada MRP dan diberikan pertimbangan.

Bukan tanpa alasan melihat Surat Masuk kepada Ketua MRP perihal pertimbangan MRP dengan nomor 45/PANSEL – PROV/IX/2016  menjelaskan, bahwa Gubernur Papua sesuai kewenangan yang diatur didalam Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Gubernur Papua Nomor 71 Tahun 2015, Telah mengambil alih dan memberikan arahan serta petunjuk, agar 42 (empat puluh dua ) nama sesuai Keputusan PANSEL Nomor 40/PANSEL – Prov/VII/2016 ditarik kembali dan mengajukan 42 nama yang baru sebagaimana terlampir.

 

Dijelaskan, dalam surat yang ditandatangani Pansel Provinsi tertanggal 5 September 20167 oleh Ketua Pansel, Apolo Safanpo, ST, MT., Sekretaris Pansel, Yoel Luiz Mulait., Anggota Pansel, Ishak Rumbarar, ST., Anggota Pansel, Fince Yarangga, SE., dan Anggota Pansel, Simon Jikwa, SE.

Baca Juga :  Paulus Waterpauw Maju Gubernur Papua, Benarkah Tidak Punya 'Keluarga' dan Basis Massa ???

 

Dalam surat ini disampaikan bahwa Pansel Provinsi Papua telah menyelesaikan tahapan seleksi admnistrasi dan seleksi wawancara terhadap 174 bakal calon Anggota DPR Papua yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode tahun 2014 – 2019, dan telah menetapkan 42 nama yang lolos ke tahapan selanjutnya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP menyangkut keaslian orang Papua pada tanggal 11 Juli 2016.

 

Akan tetapi saat penyerahan 42 nama ke MRP  pada tanggal11 Juli 2016m ternyata 12 Jui 2016 masa berakhir keanggotaan MRP Periode 2011 – 2016, maka tidak cukup waktu dalam rangka  pemberian pertimbangan dan persetujuan, bahkan ada sejumlah gugatan masuk baik masyarakat maupun calon yang didak lulus, sehingga mengakibatkan terhenti tahapan pemberian pertimbangan dan persetujuan oleh MRP. Hal inilah , maka Pansel Provinsi dalam suratnya menyatakan Gubernur Ambil alih semua kewenangan.

 

Dikatakan, perubahaan dilakukan juga dengan melihat rapat bersama Gubernur Papua, Sekda Provinsi Papua, Asisten I Provinsi Papua, Kepala Badan Kesbangpol, pada tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura, sehingga oleh Pansel diminta MRP dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 42 nama yaang baru sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Papua.

Akan tetapi Berita Acara serah terima tertanggal 6 September 2016 dari Pansel Provinsi Papua ditullis tangan dan ditanda tangani oleh Yoel Luiz Mulait, SH., dan Sekretaris MRP, Drs. Wasuok D. Siep.

 

Akibat ini berdampak semua nama – nama dari 42 nama yang awalnya ditetapkan berdasarkan lima wilayah adat, Saireri, Anim Ha, Tabi, Lapago dan Mepago hampir sebagian besar diganti semuanya, sehingga menimbulkan pertanyaan dan berbagai tanggapan yang dinilai tanpa prosedur yang jelas dan terkesan main tebang pilih untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menyikapi hal ini, Salah Satu Calon dari Saireri,  Kaleb Vanen Berd Woisiri selaku , Putra Adat Suku Kai Waropen yang direkomendasikan oleh sidang pleno Dewan Suku Kai melalui musyawarah Suku Kai, diantara nama-nama anak adat yang direkomendasikan telah gugur semua dan sisa dirinya satu satunya yang lolos sampai pada tahapan penetapan calon tetap oleh PANSEL Provinsi Papua.

“Dimanakah letak kekurangan saya sebagai calon legislator?,  Apakah yg kurang berani untuk memperjuangkan hak OAP?,   Apakah saya ini seoarang Pembangkan terhadap Negara (seperti koruptor dan separatis atau narapidana lainnya) ?,   Apakah Saya tidak direkomendasikan melalui tahapan yg benar?,  Apakah Saya bukan org asli Papua?  Apakah Saya pengurus Partai?,” ucap Kaleb Woisiri, mempertanyakan kejelasan pergantian namanya.  ( Eveerth Joumilena)

Related Articles