Tindakan Nara Dinilai Tepat Untuk Papua Dalam Indonesia

AMPERA saat menggelar jumpa pers (LintasPapua.com)
AMPERA saat menggelar jumpa pers (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LP)  – Internasionalisasi isu Papua terkait pelanggaran HAM yang di suarakan oleh enam negara Pasifik di Sidang Umum PBB ke -71 beberapa waktu lalu, dinilai oleh Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (AMPERA) sebagai bentuk pelecehan terhadap sidang PBB dan Tindakan Nara Masista Rakhmatia, yang telah menyerang balik pernyataan enam Kepala Negara yang menyinggung Indonesia dengan isu pelanggaran HAM dinilai sangat tepat.

 

 

Stanly Salamahu Sayuri, selaku Ketua Umum AMPERA, saat menggelar jumpa pers di Abepura mengungkapkan jika masalah Papua sudah final, dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) Tahun 1969, dan sejak bergabung kedalam NKRI, kemajuan pembangunan sudah nampak, meski masih belum merata, namun upaya itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terlebih di era pemerintahan Joko Widodo.

“Banyak kelompok seperti ULMWP (United Leberation Of West Papua) yang merupakan wadah perjuangan membangkang menginginkan Papua Merdeka, sengaja melakukan lobi politik diluar negeri, dengan isu pelanggaran HAM, dan ini merupakan penyesatan idiologi. Pembangunan sedang berjalan, dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM sudah dilakukan oleh pemerintah,” kata Stanly, Senin (3/9/2016).

Internasionlisasi isu pelanggaran HAM Papua di Sidang PBB pada 20-26 lalu, yang dengan sikap yang tidak patut , enam negara yaitu Solomon Island, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Republik Kepulauan Marshall, dan Kerajaan Tonga dan Tuvanu, telah berupaya untuk mencampuri urusan negara Indonesia, yang nyatanya, negara mereka sendiri juga belum bisa menyelesaikan kasus HAM.

“Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Sidang Umum PBB, karena agendanya adalah membahas SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan kelanjutan dari MDGs (Milenium Development Goals) bukannya isu HAM di negara – negara anggota PBB,” katanya.

Sementara, terkait sikap sebagian kelompok masyarakat yang menyudutkan diplomatik cantik Nara Masista Rakhmatia, yang telah menyerang balik pernyataan enam Kepala Negara yang menyinggung Indonesia dengan isu pelanggaran HAM, Edward Rumaterai selaku Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan AMPERA, dalam kesempatan yang sama, menganggap bahwa apa yang di lakukan oleh diplomatic Indonesia tersebut sudah sangat tepat.

“Negara lain tidak berhak mencampuri urusan negara Indonesia, terlebih apa yang disampaikan itu tidk esuai dengan keadaan sebenarnya. Saya sepakat kata – kata Nara, bahwa mereka (Enam Kepala Negara) tersebut tidak mengetahui perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua,” tuturnya.

Ditambahkan, bahwa Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya menyelesaikan segala permasalahan HAM di tanah Papua, dengan di bentuknya Komnas HAM.

“Jadi, tidak perlu mencampuri urusan negara lain, sedangkan mereka punya urusan sendiri tidak betul,” paparnya.

Lain halnya dengan dengan Sandi Roberth Wayangkau, selaku Sekjen AMPERA, menyoroti dampak yang akan ditimbulkan atas sikap enam kepala Negara dalam sidang Umum PBB tersebut.

“Akan berdampak pada keamanan di Papua, terlebih sudah mulainya tahapan Pilkada di Papua,” katanya.

 

 

“AMPERA Papua menyayangkan bahkan menilai sikap ke enam negara wilayah pasifik sebut saja, Solomon Island, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Republik Kepulauan Masrhall, kerajaan Tonga, dan Tuvalu telah melakukan pelecehan terhadap sidang PBB ke-71 yang khusus mebahas SDGs (sustainable development goals) yang merupakan lanjutan dari MDGs (milenium development goals). Bukan membahas isu HAM yang terjadi di wilayah negara anggota PBB,” kata Sandi Roberth Wayangkau

 

Dikatakan, Papua sebagai bagian integral dari negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah final. Hal sah terjadi melalui penentuan pendapat rakyat (pepera) 1969, dan sejak bergabung ke Indonesia.

“Papua telah mengalami banyak kemajuan dalam pembangunan. Sehingga janganlah ada inteversi atau pun anggapan negtativ dari negara luar yang natabene tidak mengetahui situasi Papua dan Papua Barat,” tandasnya. (Dhoto)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...