KPU Kota Jayapura Diajak Bertindak Sesuai Aturan

Category: Lintas Papua 6 0

Pilkada-Serentak-2017JAYAPURA (LP)  –  Sekretaris Lemabaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, Edi Ohoiwutun meminta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada 2017 di Ibu Kota Provinsi Papua.
“KPU adalah lembaga penyelenggara, sehingga sudah sewajarnya harus netral dan bertindak independensi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Edi Ohoiwutun, kepada LintasPapua.com, di Abepura, Rabu (5/10)

Sementara itu, Tokoh Muda Papua, Hendrik Udam menilai, melihat dinamika dukungan ganda partai politik kepada pasangan bakal calon wali dan wakil wali kota Jayapura, saya minta agar KPU Kota Jayapura bersikap jeli dan netral, tidak berpihak kepada salah satu kubu, tapi menegakkan aturan yang berlaku.
“Sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada komisioner KPU Kota Jayapura lebih khusus dapat menyelenggarakan demokrasi lima tahun sekali itu, di Kota Jayapura dengan langsung, jujur dan aman,” kata Hendrik Udam.

Menyangkut dinamika surat hasil penelitian dari KPU Kota Jayapura kepada pasangan bakal calon atau kepada tim penghubung yang beredar luas di media sosial dan melahirkan beragam tanggapan yang menjurus pada pernyataan rasis dan keras.

 

Menurut Hendrik Yance Udam yang akrab disapa HYU itu, harus disikapi dengan bijak oleh semua pihak, karena surat hasil penelitian bukanlah keputusan resmi untuk dijadikan acuan dan pegangan kepada yang berkepentingan, namun harus dilengkapi persyaratan yang diminta oleh penyelenggara Pilkada.
“Kita harus dewasa dalam menyikapi persoalan, tidak cepat terprovokasi dengan hal yang belum diumumkan oleh KPU Kota Jayapura, keputusan atau penetapan calon wali dan wakil wali kota, masih dua pekan lagi,”katanya.

Baca Juga :  Hari Ini, Gubernur Papua Buka Iven Festival Danau Sentani 2017

Dalam Pilkada Kota Jayapura yang telah melewati proses pendaftaran, diikuti oleh tiga pasangan bakal calon yakni Abisai Rollo (ABR) dan Dipo Wibowo yang menggunakan sandi ABDI, yang diklaim didukung oleh dua partai politik yaitu PBB dengan satu kursi dan Golkar tujuh kursi di legislatif.
Lalu kandidat petahana Benhur Tommy Mano (BTM) beserta pasangannya H. Rustan Saru yang menggunakan sandi BTM-HaRus didukung delapan parpol yang memiliki 33 kursi dari total 40 kursi di DPRD Kota Jayapura.
Partai pendukung petahan yakni PDI Perjuangan empat kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tiga kursi, Partai Golkar tujuh kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) empat kursi, Parta Kebangkitan Bangsa (PKB) tiga kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) empat kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) empat kursi, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) empat kursi.
Dan terakhir pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota, Boy Markus Dawir (BMD) dan Nuralam (Alam) yang menggunakan sandi BMD-Alam yang mengklain diri didukung empat parpol, dan tiga parpol diantaranya yang memiliki 10 kursi di DPRD setempat, masing-masing Partai Demokrat yang memiliki empat kursi, PKPI empat kursi, dan PPP dua kursi.
Adanya dukungan ganda, pada Partai Golkar di kubu ADI dan BTM-HaRus, serta PKPI di kubu BTM-HaRus dan BMD-Alam, membuat KPU Kota Jayapura melakukan verivikasi di Jakarta, sehingga terbitlah surat hasil penelitian yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Sementara itu,    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, Jeremias Numberi menegaskan bahwa pengumuman penetapan pasangan calon kepala daerah tetap sesuai dengan jadwal yang telah ada yakni pada 24 Oktober 2016.
“Terkait yang sudah surat hasil penelitian dukungan partai politik muncul di media sosial itu merupakan hasil yang kami sampaikan kepada pasangan calon atau tim penghubung. Saya juga baca, tapi tidak kasih komenter, namun masiha hasil pengumuman verfikasi, sebab nantinya masih ada berkas yang perlu diperbaiki, sebab nantinya tanggal 24 Oktober 2016 baru akan diumumkan siapa calon – calon yang lolos maju, sebab selanjutnya tanggal 25 Oktober akan dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut,” kata Jeremias Numberi.  (Dhoto Eveerth)

Related Articles