DPR RI Apresiasi Buku Gubernur Lukas Enembe

Category: Lintas Papua 4 0
Suasana Saat Buku di Launching (Foto Facebook Andi Iriani)
Suasana Saat Buku di Launching (Foto Facebook Andi Iriani)

JAKARTA (LP)  –   Anggota DPR RI  asal Papua, Robert Rouw memberikan apresiasi dan memuji buku karya Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan judul Papua: Antara Uang dan Kewenangan yang diluncurkan pada Senin (19/9) malam di salah satu hotel ternama di Jakarta.
“Saya kira beliau (Lukas Enembe) sangat tanggap dengan masalah Papua, karena beliau jujur dalam menyampaikannya dalam buku tersebut,” katanya di Jakarta, Selasa (20/9). yang dikutip dari ANTARA.
Menurut dia, dalam buku setebal 285 halaman itu, pemimpin Papua asal pegunungan tengah itu mencoba menyampaikan berbagai hal, mulai dari keberhasilan hingga kendala-kendala yang dihadapi, termasuk kebijakan dari pemerintah yang dinilai hanya setengah-tengah untuk membangun Bumi Cenderawasih.
“Dalam buku itu, beliau menyampaikan bagaimana perilaku Pemerintah Pusat didalam memberikan kebijakan-kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan untuk kesejahteraan rakyat di Papua,” katanya.

 
Kebijakan yang tertuang dalam Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan sejak 2001 hingga kini, kata anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kependudukan dan kesehatan itu tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan baik.
“Ini artinya kita bisa lihat hari ini, seperti disampaikan Otsus sudah dikasih, tetapi dibungkus, kulitnya saja. Isinya semua itu kembali kepada UU pemerintah pusat yang ada. Seperti kita bicara tentang SDA di Papua, tapi itu mengacu kepada UU yang ada di pemerintah pusat. Itukan kembali lagi semua, iya kan,” katanya dengan nada bertanya.
Roberth menganalogikan Otsus itu seperti seorang pekerja dan bos, antara bawahan dan atasan, dimana seorang atasan tidak akan pernah disebut salah karena keputusan dan kebijakan yang diberikan kepada bawahan, meski hal itu salah atau keliru.
“Seperti begini, kalau bos salah itu tidak akan dipersoalkan, karena bos,  jadi tidak pernah salah, seperti itu. Lalu, kalau kita bicara tentang anggaran, saya di Banggar DPR. Saya melihat pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan anggaran kepada pemerintah Papua, dana Otsus itu,” sambungnya.
Pada peluncuran buku Senin malam, lanjut Roberth, para pemateri yang diberikan kesempatan untuk membedah buku dalam bentuk diskusi, khususnya topi terkait Otsus belum secara spesifik mengungkapkan keadilan yang dimaksud.
“Disampaikan bahwa 2 persen DAU Nasional untuk membangun Papua diberikan dalam dana Otsus. Sekarang coba kita bandingkan, yang dapat Otsus itu, DIY, Papua dan Aceh. Aceh juga dapat dana DAU, sementara Papua itu ada 2 provinsi,” katanya.
“DAU 2 persen itu dibagi 70:30 persen untuk Papua Barat dapat 3 T sekian dan Papua 4 T sekian inikan sangat tidak adil.

Baca Juga :  Inilah Sebagian Kesiapan Papua Menuju PON XX 2020 di Papua

Sementara Aceh itu dapat sendiri, provinsinya hanya satu. Aceh dapat dari DAU 2 persen. Luas Papua itu 21 persen luas nusantara ini, Aceh sekitar 5 persen, dimana rasa adilnya,” lanjutnya.
Dalam buku Papua: Antara Uang dan Kewenangan karya Lukas Enembe, kata Roberth, mencoba menyuguhkan apa yang sedang terjadi di negeri paling timur Indonesia.
“Nah, itu sedikit persoalan yang coba disampaikan oleh seorang Lukas Enembe, dengan harapan pemerintah terus memperbaiki kebijakan yang diberikan ke Papua,” kata Roberth.
Pada malam peluncuran buku, Gubernur Lukas Enembe mengatakan,  membangun Papua tidak semudah membalikkan telapak tangan tetapi butuh proses panjang.
“Saya bersyukur kepemimpin ditahun ketiga di Papua banyak perubahan yang terjadi selama ini. Dengan dukungan pemerintah pusat, apalagi Pemerintahan Jokowi sering datang ke Papua, luar biasa,” katanya disambut tepuk tangan para tamu undangan.
Dalam membangun Papua, kata dia, banyak hambatan yang ditemui karena kondisi geografi yang cukup sulit, termasuk kebijakan dari pemerintah pusat yang bertentangan dengan kondisi daerah.
Sehingga pada 2001 rakyat Papua menerima Otonomi Khsusus, dan sejak saat itu pembangunan di Bumi Cenderawasih baru dirasakan.

Baca Juga :  Ketiga Kalinya, Gubernur Lukas Enembe Bawa Papua Rahi WTP

“Itu (Otsus) perjuangan orang-orang Papua saat itu, saya hanya melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya oleh senior-senior saya. Dan perubahan mulai terjadi sejak UU 21 tentang Otsus,” katanya.
“Nah, dalam peluncuran buku malam ini, juga akan membahas atau diskusi UU nomor 21 tentang Otsus, hambatan dan kewenangan yang ada didalamnya, solusinya bagaimana,” sambung Gubernur Lukas Enembe. (***)

Related Articles