Gubernur Bertanggungjawab Ganti 42 Nama Calon DPR Papua ????

Titus Lao Mohi dan Letinus Jikwa serta Perwakilan Masyarakat Adat saat berikan keterangan pers. (LintasPapua.com/Eveerth)
Titus Lao Mohi dan Letinus Jikwa serta Perwakilan Masyarakat Adat saat berikan keterangan pers. (LintasPapua.com/Eveerth)

JAYAPURA (LP)  – Hasil Seleksi 42 Nama yang masuk ke Majelis Rakyat Papua dinilai Kurang Jelas (KJ) cacat hukum dan tak prosedural, karena muncul nama baru dari nama – nama yang sudah ada sebelumnya tanpa melalui mekanisme yang benar, demikian Pansel Provinsi dalam suratnya justru membenarkan jika perubahan ini atas kemauan Gubernur Papua, demikian siapa yang bertanggungjawab, apakah Gubernur Papua, Pansel Papua atau Majelis Rakyat Papua???.

 

Hal ini dinilai oleh Calon DPR Papua dari 14 Kursi Wilayah LaPago, Letinus Jikwa, SE, sekaligus menegaskan, bahwa Pemerintah tidak konsisten, sehingga harus dikembalikan kepada aturan yang benar dan jelas.

 

“Kami menilai jika pertimbangan MRP jika kami orang asli Papua, namun dalam mekanisme mana kita digugurkan, demikian harus jelas aturan mana kami digugurkan,” ujar Letinus Jikwa, dalam keterangan persnya, di Abepura, Jumat (9/9/2016).

 

Dikatakan, Undang – Undang Otonomi Khusus untuk orang Papua, sehingga  dalam tahapan ini harus jelas dan haarus transparan serta klarifikasi, sehingga ada wibawa sebagai masyarakat  adat.

“Kami meminta kepada pihak – pihak harus menjelaskan sesuai prosedur hukum, demikian harus dijelaskanmengapa sampai kaum perempuan tidak diakomodir,” katanya.

 

MRP, katanya adalah lembaga kultur orang Papua harus jelas memberikan pertimbangan seperti apa, sebab itu harus diperjelas.

“Kami harap semua harus dijelaskan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat adat yang mendukung kami,” katanya.

 

Sementara itu, Calon Dapeng Lapago, Titus Lao Mohi, S.Si, M.Si.,  meniai perlu ada Klarifkasi penentuan 14 kursi sesuai Perdasus, sebab tanpa ada tahapan lalu digugurkan ini namanya diskriminasi penguasa.

 

“Seleksi yang dilakukan telah dilalui, akan tetapi terlihat semua atas nama kelompok dan ini terlihat kelompok partai yang mendominasi,” nilai.

Mungkinkah ini kepentingan balas jasa, katanya,  sehingga minta kepada MRP untuk bekerja secara profesional, Sebab kalau ada data baru, maka harus ada data pembanding.

“MRP sepertinya turut bermain dalam permainaan yang tidak jelas ini, kami minta proses ini harus dihentikan dan kami akan ajukan keberatan secara hukum,” katanya. Mewakili, kelima daerah pemiihan, katanya, juga meminta proses ini dihentikan.

 

Surat Pansel Provinsi Papua Atas Perubahan 42 Nama Calon DPR Papua
Surat Pansel Provinsi Papua Atas Perubahan 42 Nama Calon DPR Papua

Sebagaimana diketahui dari 42 nama yang dikeluarkan Pansel Provinssi, sangat berbeda nama – nama dengan yang baru dikeluarjan atau digantikan dengan yang baru untuk diserahkan kepada MRP dan diberikan pertimbangan.

Bukan tanpa alasan melihat Surat Masuk kepada Ketua MRP perihal pertimbangan MRP dengan nomor 45/PANSEL – PROV/IX/2016  menjelaskan, bahwa Gubernur Papua sesuai kewenangan yang diatur didalam Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 maupun Peraturan Gubernur Papua Nomor 71 Tahun 2015, Telah mengambil alih dan memberikan arahan serta petunjuk, agar 42 (empat puluh dua ) nama sesuai Keputusan PANSEL Nomor 40/PANSEL – Prov/VII/2016 ditarik kembali dan mengajukan 42 nama yang baru sebagaimana terlampir.

 

Dijelaskan, dalam surat yang ditandatangani Pansel Provinsi tertanggal 5 September 20167 oleh Ketua Pansel, Apolo Safanpo, ST, MT., Sekretaris Pansel, Yoel Luiz Mulait., Anggota Pansel, Ishak Rumbarar, ST., Anggota Pansel, Fince Yarangga, SE., dan Anggota Pansel, Simon Jikwa, SE.

 

Dalam surat ini disampaikan bahwa Pansel Provinsi Papua telah menyelesaikan tahapan seleksi admnistrasi dan seleksi wawancara terhadap 174 bakal calon Anggota DPR Papua yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan periode tahun 2014 – 2019, dan telah menetapkan 42 nama yang lolos ke tahapan selanjutnya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP menyangkut keaslian orang Papua pada tanggal 11 Juli 2016.

 

Akan tetapi saat penyerahan 42 nama ke MRP  pada tanggal11 Juli 2016m ternyata 12 Jui 2016 masa berakhir keanggotaan MRP Periode 2011 – 2016, maka tidak cukup waktu dalam rangka  pemberian pertimbangan dan persetujuan, bahkan ada sejumlah gugatan masuk baik masyarakat maupun calon yang didak lulus, sehingga mengakibatkan terhenti tahapan pemberian pertimbangan dan persetujuan oleh MRP. Hal inilah , maka Pansel Provinsi dalam suratnya menyatakan Gubernur Ambil alih semua kewenangan.

 

Dikatakan, perubahaan dilakukan juga dengan melihat rapat bersama Gubernur Papua, Sekda Provinsi Papua, Asisten I Provinsi Papua, Kepala Badan Kesbangpol, pada tanggal 24 Agustus 2016 bertempat di Kantor Gubernur Papua Dok II Jayapura, sehingga oleh Pansel diminta MRP dapat memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap 42 nama yaang baru sesuai arahan dan petunjuk Gubernur Papua.

Surat Tanda Terima Yang Ditulis Tangan (LintasPaoua.com)
Surat Tanda Terima Yang Ditulis Tangan (LintasPaoua.com)

Akan tetapi Berita Acara serah terima tertanggal 6 September 2016 dari Pansel Provinsi Papua ditullis tangan dan ditanda tangani oleh Yoel Luiz Mulait, SH., dan Sekretaris MRP, Drs. Wasuok D. Siep.

 

Akibat ini berdampak semua nama – nama dari 42 nama yang awalnya ditetapkan berdasarkan lima wilayah adat, Saireri, Anim Ha, Tabi, Lapago dan Mepago hampir sebagian besar diganti semuanya, sehingga menimbulkan pertanyaan dan berbagai tanggapan yang dinilai tanpa prosedur yang jelas dan terkesan main tebang pilih untuk kepentingan kelompok tertentu.

Menyikapi hal ini, Salah Satu Calon dari Saireri,  Kaleb Vanen Berd Woisiri selaku , Putra Adat Suku Kai Waropen yang direkomendasikan oleh sidang pleno Dewan Suku Kai melalui musyawarah Suku Kai, diantara nama-nama anak adat yang direkomendasikan telah gugur semua dan sisah saya satu satunya yang lolos sampai pada tahapan penetapan calon tetap oleh PANSEL Provinsi Papua.
“Melalui akun facebook ini, saya mau bertanya langsung kepada Gubernur Provinsi Papua, Bpk. LUKAS ENEMBE, Pansel Provinsi Papua Isak Rumbarar dan Ketua PANSUS 14 Kursi Emus Gwijangge, sampaikan kepada saya agar publik juga tahu,” tulisnya dalam akun facebook dengan bertanya dan meminta kejelasan agar publik mengetahuinya.

 

“Dimanakah letak kekurangan saya sebagai calon legislator?,  Apakah yg kurang berani untuk memperjuangkan hak OAP?,   Apakah saya ini seoarang Pembangkan terhadap Negara (seperti koruptor dan separatis atau narapidana lainnya) ?,   Apakah Saya tidak direkomendasikan melalui tahapan yg benar?,  Apakah Saya bukan org asli Papua?  Apakah Saya pengurus Partai?,” ucapnya mempertanyakan kejelasan pergantian namanya.

 

“Pertanyaan ini semua harus jelas Gubernur Papua berikan jawaban dan Pansel Ikut bertanggungjawab serta MRP juga harus jelas, mengapa haal ini dilakukan tanpa kejelasan,” tuturnya.

Dirinya menilai, bahwa tahapan perekrutan calon tetap dilakukan secara tertutup oleh Gubernur Papua bersama kelompoknya, sebab nama-nama yang diserahkan kepada MRP uuntuk dipertimbangkan keaslian OAP berbeda dengan nama-nama calon tetap yang diputuskan oleh PANSEL Provinsi berdasarkan hasil verifikasi atministrasi, faktual dan uji kemampuan/wawancara calon legislator.
“Tahapan versi Gubernur juga tidak disampaiakan kepada kami selaku Calon Legislator pangangkatan 14 kursi. Semuanya tertutup. PANSEL Provinsi yg dipimpin Oleh Apolos Sapanfo terindikasi telah disuap oleh Gubernur jadi juga turun diam dan melegalkan tindakan Gubernur demi tujuan Politik Gubernur,” ucapnya menuliskan penilaiannya.
Ditambahkan, sangat disayangkan, hanya karena guna membangun kekuatan Politik untuk  Pilkada 2017 dan 2018, Gubernur Lukas Enembe telah menutup mata nuraninya dari suara masyarakat akar rumput melalui utusan duta adat yg diyakini mampu memperjuangkan suara yang belum didengar.

 

Terkait hal ini juga, dari informasi yang diterima dilapangan, bahwa untuk Wilayah Adat Tabi mendapat protes keras atas tindakan Gubernur Papua mengambil alih semua proses ini dan menggantikan 42 nama yang sudah ditetapkan lebih awal, sebab nama – nama yang diganti telah digugurkan lewat seleksi yang ketat, sehingga kalau demikian, maka permintaan agar proses ini dihentikan saja dan ditinjau kembali, walaupun tidak semua nama diganti, namun hampir sebagian besar adalah nama -nama yang muncul dan terindikasih nama -nama dari kelompok partai tertentu, sehingga dipertanyakan berbagai pihak untuk meminta kejelasan proses tersebut.  (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...