DAS Lintas Negara RI – PNG Capai 4 juta Hektar

Category: Lintas Papua 4 0
Wilayah Perbatasan RI - PNG (iSTIMEWA)
Wilayah Perbatasan RI – PNG (iSTIMEWA)

JAYAPURA (LP)  – Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintas di Perbatasan Republik Indonesia (RI) – Papua New Guinea (PNG) secara keseluruhan seluas 4.678.581 Ha. Pengelolaan DAS lintas Negara menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, karena selain permasalahan garis hulu maupun hilir DAS, juga masalah keamanan dan sosial Budaya di kedua Negara.

 

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Merauke, Sularso, sekaligus menjelaskan, bahwa dalam rangka membangun kerjasama wilayah Perbatasan antara Negara RI dengan PNG di Kabupaten Merauke, Balai Pengelolah Hutan dan Aliran Sungai Mambramo Kabupaten Merauke menggelar pertemuan Sosialisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Negara yang bertempat di Hotel Swissbel Merauke, Rabu (24/8)

 

“Sesuai Peraturan Pemerintahan No.76, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya yang berfungsi menampung, menyerap dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami dimana batas daratan merupakan pemisah Topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan masih terpengaruh aktivitas daratan,”ujar Wakil Bupati Sularso, saat membacakan sambutan Gubernur Papua.

Baca Juga :  John Wempi Wetipo Siap Bidik Wakil Dari Wilayah Pesisir Papua

Dikatakan,  bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintas di Perbatasan RI-PNG secara keseluruhan seluas 4.678.581 Ha. Pengelolaan DAS lintas Negara menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks.

“karena selain permasalahan garis hulu maupun hilir DAS, juga masalah keamanan dan sosial Budaya di kedua Negara. Untuk itu diperlukan kerjasama di kedua belah pihak untuk menyamakan persepsi maupun persoalan dalam mengelola Sumber Daya yang ada pada DAS di kedua Negara,” tuturnya.

Wabup menambahkan, untuk mendorong semua ini perlu koordinasi dan  sinergi Instasi Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah  yang menangani bidang lingkungan hidup, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan.

“Dan dalam bidang infrakstruktur dasar untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam DAS Lintas Negara atau lintas Kabupaten, sehingga mewujudkan daya tampung lingkungan DAS lintas Negara yang produktif secara ekonomis,” tuturnya.

 

Dilanjutkan, juga bersifat ekologis berkelanjutan sesuai semboyan Nawacita Presiden RI yaitu membangun dari wilayah terluar Negara Republik Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan RI-PNG khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.

Baca Juga :  Pemprov Papua Menuju Pelayanan Berbasis e – Government

“Secara umum saya berharap, diselenggarakanya seminar DAS Lintas Negara ini dapat diperoleh suatu kesepakatan dan rekomendasi dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi untuk selanjutnya akan menjadi bahan masukan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun kerjasama atau MoU DAS Lintas Negara antara RI dan PNG,” harapnya. (***)

Related Articles