Perempuan Papua Perlu Akses Keadilan dan Pemulihan

Category: Lintas Papua 3 0
Tim Cedaw Papua, saat memberikan keterangan pers
Tim Penyusun Laporan Bayangan  CEDAW Papua, saat memberikan keterangan pers

JAYAPURA (LP)  – Kasus kekerasan yang dialami perempuan korban di Papua dalam kurun waktu 52 tahun (1963 – 2015) terus meningkat baik jumlah dan bentuknya, sehingga perlu adanya akses keadilan dan pemulihan.

 

Hal ini disampaikan oleh Tim Penyusun Laporan Bayangan CEDAW Papua, sekaligus menjelaskan, bahwa temuan yang diperoleh bahwa bentuk kekerasan paling tinggi adalah KDRT 48 kasus kekerasan seksual 16 terjadi  dalam kurun waktu 1967 – 1970, 1971-1977, 1981-1989 dan 2008- 2013.

 

“Kemudian bentuk kekerasan penembakan dengan jumlah kasus 8, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 4 kasus dan penghilangan paksa 3 kasus, suami dan bapak di tembak dan dibunuh 3 kasus. Selanjutnya penganiayaan 2 kasus, penyiksaan 2 kasus , kerja paksa 2 kasus, , intimidasi dan wajib lapor 2 kasus, dan pembunuhan 2 kasus,” ujar Aktivis Perempuan Papua, Rosa Moiwend, dalam keterangan pers, Senin (22/8).

 

 

Dikatakan, peta penyebaran kekerasaannya mulai dari Sorong, Manokwari, Paniai, Nabire, Biak, Mimika, Sarmi, Kabupaten Jayapura dan Fakfak. Dampak yang dialami korban sangat bervariasi, mulai dari trauma yang berkepanjangan akibat pengalaman kekerasan sampai luka, hamil, kelaparan, kehilangan harta benda, pengungsian, tertembak cacat permanen dan meninggal dunia.

Baca Juga :  Kementerian PUPR Anggarkan 2,23 Triliun Dukung Pembangunan di Papua Barat

 

“Pola kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu Tahun 1963  sampai 2015 dari bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah pembunuhan, penembakan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual, pengungsian, perampasan harta benda, dan berbagai tindakan kekerasan,” katanya.
Pihaknya menilaiu , bahwa alat dan cara yang dipakai dalam melakukan kekerasan dan pelangaran HAM adalah melakukan operasi militer, mengunakan senjata, ditahan dan disiksa dengan botol, diinjak dengan kaki meja, disetrum, ditahan dalam kontainer, melakukan pengeledahan dan menelanjangi korban oleh aparat polisi.

 

Sementara itu, Zandra Mambrasar dari Elsham Papua menuturkan, dengan adanya fakta – fakta ini, maka kami merekomendasikan, pemerintah Pusat melakukan reformasi Institusi penegak hukum, Prinsip penegakkan hukum dan proses peradilan yang independen sesuai dengan konstitusi negara amademen UUD 1945.

 

“Pemerintah Pusat melakukan Reformasi sektor keamananan, Merubah pendekatan yang militeristik dengan pendekatan dialog dan penyelesaian secara hukum,” katanya.

 

Lebih lanjut, disampaikan, perlu adanya menginteintegrasikan perspektif HAM berkeadilan Gender dalam kebijakan, pencegahan, penanganan, penguatan kapasitas SDM dalam reformasi sektor keamanan.

Baca Juga :  Kam Stop Lempar Kalau Nonton, Akibatnya Persipura Terkena Sanksi Rp. 22 Juta

 

“Pemerintah Pusat, Segera melakukan pengesahan dan pemberlakuan Konvensi-konvensi HAM internasional dan resolusi PBB yang terkait dengan HAM dan penanganan hak-hak perempuan di wilayah konflik,” pesannya.

 

Dirinya menyarankan, kepada Komnas HAM melakukan proses penyelidikan dan Peradilan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan pelanggaran HAM masa lalu. Bagi pemenuhan  Hak-hak korban meliputi restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.

 

“Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat membahas, mengesahkan, dan melaksanakan Perdasus perlindungan Perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM,” tandasnya. (Eveerth Joumilena)

Related Articles