Martinus Werimon : Golkar Papua Tetap Satu Siap Konsolidasi

Category: Lintas Papua 22 0
Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua, Marthinus A Werimon (LintasPapua.com/ facebook pribadi)
Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua, Marthinus A Werimon
(LintasPapua.com/ facebook pribadi)

JAYAPURA (LP)  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua menyatakan telah memberikan rekomendasi maupun pemberian SK dukungan kepada 11 bakal calon kepala daerah (Cakada) yang akan maju bertarung pada Pilkada serentak 2017 mendatang.

 

“Untuk bakal calon kepala daerah, yakni satu kota dan 10 kabupaten di Papua, hampir 99 persen sudah ditetapkan,” kata Sekretaris Umum (Sekum) DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Marthinus A Werimon di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Untuk Kota Jayapura, kata dia, DPP dan DPD Golkar Papua berdasarkan hasil survey atau elektabilitas dari sosok Cakada yang telah menyatakan bertarung dalam Pilkada serentak 2017.
“Nah, Golkar pada kepemimpinan Pak Klemen Tinal yang lalu itu, menerapkan dua motede. Untuk wilayah pegunungan itu, kader-kader disana direkrut melalui sistem kompeten dengan melihat kader-kader terbaik di wilayah Pegunungan Papua,’ katanya.

 
Sementara untuk di daerah pesisir pantai Papua, seperti Kota Jayapura lebih didasarkan pada hasil survey selain melihat kader yang berpotensi untuk bertarung dalam Pilkada.
“Kalau itu surveynya tinggi, maka  non kader pun bisa diusung. Kalau kader yang maju, itu minimal jaraknyanya selisih 5 persen, jangan terlalu jauh,” katanya.

 
“Sehingga kalau melihat para kandidat bakal calan kepala daerah di Kota Jayapura yang telah menyatakan diri maju, Partai Golkar akan berkaca pada hasil survey dan kami melihat incumben atau petahana Benhur Tommy Mano mempunyai elektabilitasnya tertinggi,” tambahnya.

Baca Juga :  Lukas Enembe  Akui Siap Ditangkap Jika Terbukti Korupsi

 

Sekretaris Umum (Sekum) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua, Marthinus A Werimon mengatakan Klemen Tinal telah ditunjuk menjadi ketua bidang otonomi khusus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) pascadiberhentikan dari Ketua DPD Golkar Papua.
“Bung Klemen Tinal itu diberhentikan atau di Plt-kan, karena sudah merangkap jabatan. Kini beliau di DPP sebagai ketua bidang Otsus, sehingga itu promosi atau pengkaderan,” kata Marthinus A Werimon di Kota Jayapura, Papua, Senin.
Marthinus yang didampingi sejumlah pengurus Golkar Papua, antara lain, Andi May dan Moh Fajri mengemukakan bahwa DPP Golkar telah mengeluarkan SK Nomor 120 tertanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani Ketua Umum Setya Novanto dan Sekjen Idris Mahram.
“Yang berisi, memberhentikan saudara Klemen Tinal, SE, MM, dari jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua dan menunjuk suadara Roberth J Kardinal, bendahara umum Partai Golkar sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua,” katanya.
Dalam SK tersebut, kata Marthinus, DPP Partai Golkar juga menugaskan kepada Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Roberth J Kardinal sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun Dewan Pemimpin Daerah Partai Golkar Provinsi Papua yang bersifat transisi serta melakukan konsolidasi bersifat internal.
“Konsolidasi ini akan dilakukan dengan seluruh jajaran Partai Golkar Provinsi Papua guna persiapan musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Papua sesuai dengan jadwal yang ditetapkan,” katanya.
Lebih lanjut, kata mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Irian Jaya itu, SK nomor 120 tanggal 18 Juli 2016 itu dipertegas dengan SK Nomor 125.
“Nah, atas dasar SK 120, ini maka Plt ketua menyusun komposisi dan personalia yang sudah disahkan juga dengan SK nomor 125. Dalam SK ini, sudah cukup lengkap, Ketuanya Bung Roberth J Kardinal, ada dewan pembina, diantaranya Jhon Gluba Gebze, Alex Hesegem, Paulus Sumino dan ada banyak lagi sejumlah senior, saya sendiri Marthinus Sekretaris dan bendaharanya Muhammad Ismail Pawa,” katanya.
Untuk itu, Marthinus mengajak kepada segenap kader partai berlambang pohon beringin itu untuk menghormati keputusan DPP dan bersatu untuk konsolidasi internal guna persiapan Musda. (***)

Baca Juga :  PT Freeport Belum Bayar Utang Pajak Air Rp. 5 Triliun ke Pemprov Papua

Related Articles