Disnakerduk Papua Gelar Rakorda Pengawasan Ketenagakerjaan

Category: Lintas Papua 9 0
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan P. Rawar, saat makan bersama. (LintasPapua.com)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, saat  membuka bersama acaraa sosialisasi. (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LP)  – Dinas Tenaga Kerja dan  Kependudukan (Disnakerduk) Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Darah Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai Implementasi Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan, Rakorda merupakan bagian strategis peran aktif aparatur dalam tugas pengawasan ketenagakerjaan, baik di provinsi Papua maupun yang ada di kabupaten/kota.

 

“Pemahaman aparatur dan tugas pengawasan terhadap persoalan ketenaga kerjaan belum sama. Ini disebabkan semakin kompleksnya masalah yang terjadi dan membutuhkan suatu pengambilan keputusan tepat berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan,” kata Yan Piet Rawar.

 

Katanya, dibutuhkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental aparatur sesuai kemampuan dan memiliki pemahama akan tupoksi. Ia berharap hasil Rakorda itu dijadikan acuan serta kemampuan persepsi yang sama dalam meningkatkan pelayanan di Papua.

 

“Saya berharap Rakorda dapat menghasilkan suatu rumusan yang strategis untuk meningkatkan pelayanan terhadap perlindungan tenaga kerja,” ucapnya.

 

– Dinas Ketenagakerjaan 29 kabupaten/kota di Papua menyatukan persepsi mengenai status pegawai pengawas di kabupaten/kota yang kewenangannya akan diserahkan ke provinsi. Penyatuan persepsi lewat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) berlangsung, Senin – Selasa (22 – 23/08/2016)

Baca Juga :  Wali Kota Jayapura Canangkan Juni Sebagai Bulan Pancasila
Suasana Foto Bersama
Suasana Foto Bersama

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Program Disnakerduk Papua, drh. Ketut Alit Sugiarto mengatakan, dalam rakorda kita akan membahas Jumlah perusahaan kecil dan mikro, namun kemarin sangat terburu – buru dengan penilaian, sehingga data dari pegawasan yang diberikan misalnya 2. 508, namun ketika dikroscek dari pusat, kota  Jayapaura  ada 5000 perusahan.

 

“Semua akan dibahasm termasuk kita akan mengecek Papua dalam angka yang mana ternyata ada 58 ribu dan ini ternyata baanyak, sebabnya kita dalam Rakorda ini akan membahas semua,”

Dalam kesempatan ini juga kita akan melihat pembiayaan pengawasan yang dilakukan, apaka nantinya menjadi tanggungan daerah atau pusat,  namun yang pasti Rakorda itu membahas UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Status pegawai pengawas di kabupaten/kota kini harus diserahkan kewenangannya ke provinsi.

 

“UU itu diundangkan 2 Oktober 2014 dan paling lambat 2 Oktober 2016, P3D nya atau P2D nya diserahkan ke Provinsi oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan atau membentuk kelembagaan di setiap provinsi,” katanya.

Baca Juga :  KLHK dan KBRI Bangkok Siap Pulangkan 4 Orang Utan

Menurutnya, selama ini pengawas bekerja dibawahi setiap kabupaten/kota. Kedepannya, pengawas akan dibawahi gubernur, bukan lagi bupati/wali kota. Statunya pegawainya di provinsi tapi bekerja di kabupaten/kota.

“Ini perintah UU 23 yang harus dilaksanakan paling lambat 2 Oktober 2016. Aturan itu diberlakukan di semua kabupaten/kota se Indonesia,” ucapnya.

 

Ia berharap, dengan adanya UU 23, kemandirian pengawas bisa lebih baik. Direncanakan, setelah pemetaan, akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di setiap provinsi.

“Jadi akan dilihat setelah pemetaan, jumlah tenaga kerja, luas wilayah dan lain-lainnya,” katanya.

Peserta Rakorda datang dari berbagai daerah sebanyak 30 peserta, semuanya akan mengikuti kegiatan selama dua hari hingga besok Selasa (23/8) di Grand Abe Hotel Kota Abepura. (Eveerth Joumilena)

Related Articles