15 Tahun Otsus Dinilai Tak Perhatikan Perempuan Papua

Tim Penyusun Laporan Bayangan CEDAW Papua, saat berikan keterangan pers (LintasPapua)
Tim Penyusun Laporan Bayangan CEDAW Papua, saat berikan keterangan pers (LintasPapua)

JAYAPURA (LP)  –  Hingga kini dalam era 15 tahun berlakunya Otonomi Khusus di Papua masih banyak hal yang perlu di evaluasi implementasinya, karena masih banyak persoalan yang belum dijawab dengan keberadaan Otonomi Khusus di Papua, termasuk masalah Perempuan Papua yang belum teratasi baik.

 

Hal ini disampaikan, Tim Penulis Laporan Bayangan CEDAW Papua,  Asmirah, di  Abepura, Minggu (21/8), sekaligus menjelaskan, bahwa  Tahun 2001 Otonomi Khusus bergulir di Papua, berbagai upaya pemenuhan hak masyarakat Papua melalui alokasi khusus mulai dari anggaran hingga program didistribusikan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Papua.

 

“Dari beberapa catatan besar anggaran Otonomi Khusus setiap tahunnya cukup memadai untuk percepatan pembangunan di Papua, dapat dilihat dalam peningkatan yang terjadi melalui alokasi dana Otonomi Khusus Tahun 2002 – 2015,” ujar Asmirah, dari Jerat Papua, di dampingi Aktivis Perempuan Papua, Rosa Moiwend bersama Melania.

Dikatakan, penerimaan dana yang bersumber dari Dana Otsus sejak tahun 2002 transfer pertama kepada pemerintah provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2009.

Peningkatan penerimaan dana sejak tahun 2002 hingga tahun 2015 sangat signifikan kurang lebih  42 trilyun sementara Papua Barat kurang lebih 11 trilyun sejak tahun 2009.

“Lebih khusus terkait persoalan perempuan, yang sekalipun tersurat dalam pasal 47 Undang-undang OTSUS tahun 2001, namun belum banyak kebijakan dan program berpihak yang diturunkan  dari undang-undang tersebut,” nilainya.

 

Pihaaknya menilai, meskipun telah dibuat Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 tahun 2013 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dan Peaturan Daerah Khusus Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM.

“Namun, hingga saat ini, belum ada kasus yang diselesaikan dengan menggunakan mekanisme khusus sesuai ketentuan Perdasi dan Perdasus ini,” katanya.

 

Hal ini jelas, sebab katanya,  walaupun, telah diatur secara eksplisit dalam kebijakan Provinsi, seperti P2TP2A yang berfungsi memberikan layanan bagi korban juga belum optimal dalam melakukan penanganan, selain itu penanganan korban kekerasan ditingkat kampung juga belum memperoleh penanganan yang minimal sekalipun.

 

Sementara itu,  Beatrix Gebze dari SKP – Kame / EL – Adper Merauke menuturkan, hingga kini akses informasi terkait kebijakan dan program dibawah naungan Otonomi Khusus pun masih minim di kalangan perempuan, apalagi mengukur partisipasi perempuan mulai dari tingkat akar rumput yang hanya berada di pasar/kebun/rumah, sangat terbatas pengetahuan mereka tetapi juga akses untuk terlibat belum terbuka.

 

Lebih lanjut dikatakan, didukung dengan kurangnya “ruang aman” bagi perempuan itu sendiri, mengakibatkan perempuan lebih banyak menerima saja yang diberikan tanpa menjadi lebih kritis untuk mengawal hak-haknya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Harapan Ibu Papua, Vanda Kiriho menuturkan, berdasarkan fakta diatas, pihaknya  merekomendasikan  kepada Pemerintah Pusat (Kementerian terkait) untuk memastikan implementasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus secara komperhensif di Tanah Papua.

“Kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan kebijakan dan aturan yang telah dibuat terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan Papua,” pesannya.

 

Pihaknya juga mendesak, Pemerintah Daerah Menyediakan layanan yang berpihak pada perempuan baik pusat layanan, rumah aman, hingga ke tingkat kampong.

“Memastikan perempuan memperoleh akses layanan (hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, budaya) hingga ke tingkat kampong,” sarannya.

Disampaikan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk  Menyusun peraturan daerah dan kebijakan lainnya guna perlindungan dan pemberdayaan perempuan Papua.

“Menyediakan layanan yang berpihak pada perempuan baik pusat layanan, rumah aman, hingga ke tingkat kampung serta  memastikan perempuan memperoleh akses layanan (hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, budaya) hingga ke tingkat kampong,” demikian pesan Vanda mengakhiri pembicaraan.

Dalam diskusi yang dilakukan, terungkap juga terkait dengan masalah ekonomi, yakni Pembangunan Pasar Mama – Mama Papua yang belum diselesaikan hingga kini serta masalah lainnya yang terkait dengan Perempuan Papua, termasuk masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta masalah sosial lainnya.

 

Adapun Tim Cedaw Papua adalah Belantara Papua, Yayasan Humi Inane, SKP – Kame EL Adper, Beatrix Gebze, Yap Kema (Paniai), Elsham Papua, Yayasan Harapan Ibu Papua, Jerat Papua, P3W GKI, KPKC Sinode GKI Papua,  KPKC GKI Klasis Jayapura serta kehadiran sejumlah aktivis Perempuan Papua.

Sekilas CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan . Konvensi ini mendefinisikan prinsip prinsip tentang hak hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.

Terkait Tim Penyusun Laporan Bayangan CEDAW Papua ini, Zandra Mambrasar dari Elsham Papua, menilai, bahwa laporan NGO ini sangat penting artinya bagi Komite CEDAW, karena berfungsi sebagai bahan informasi alternatif bagi Komite dalam menilai laporan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban Negara dalam melaksanakan CEDAW.

“Laporan NGO juga membantu Komite CEDAW untuk memeriksa keabsahan atau kebenaran/ kejujuran laporan pemerintah,” kata Zandra Mambrasar.

Diakui,  seringkali komitmen negara peratifikasi CEDAW hanya bersifat de jure (komitmen yang dinyatakan dalam hukum) daripada mewakili perubahan/ de facto (dalam kenyataan yang sesungguhnya).

“Indonesia adalah negara yang mempunyai cakupan wilayah cukup luas yaitu dari Aceh sampai Papua, tetapi khusus untuk Papua jika dilihat dari laporan-laporan yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya maka sangat minim informasinya,” ungkapnya. (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...