Laporan Cedaw Papua Sikapi Masalah HAM Perempuan

Tim Penyusun Laporan Bayangan CEDAW Papua (LintasPapua.com)
Tim Penyusun Laporan Bayangan CEDAW Papua (LintasPapua.com)

 JAYAPURA (LP)  –  Tim Penyusun Laporangan Bayangan CEDAW Papua yang merupakan gabungan dari berbagai elemen organisasi dan lembaga swadaya masyarakat di Bumi Cenderawasih, bersama – sama menyoroti Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan.

 

Hal ini disampaikan oleh Direktur Yayasan Harapan Ibu, Vanda Kiriho, bersama sejumah elemen organsasi dan perempuan Papua di Abepura, Minggu (21/8), sekaligus menjelaskan, bahwa  sebuah hal yang penting harus dilakukan, tanpa adanya kontrol dan monitoring dari masyarakat sipil dalam upaya penegakan Hak Asasi Manusia termasuk didalam Hak Asasi Perempuan, maka bisa dimungkinan upaya itu tidak maskimal dilakukan oleh Negara.

 

“Meskipun secara jelas dalam kerangka HAM maka negara mempunyai 3 kewajiban utama yaitu to respect, to protect dan to fulfill. Dan salahsatu perjanjian Internasional yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan adalah CEDAW,” ujar Vanda Kiriho, kepada media di Abepura.

 

Dikatakan, bahwa Indonesia adalah salahsatu negara yang meratifikasi konvensi CEDAW dan mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan tentang implementasi konvesi tersebut setiap 4 tahun sekali kepada Komite CEDAW PBB.

 

“Ada hal yang terkadang tidak semua fakta, data dan informasi dilaporkan oleh negara kepada Komite CEDAW tentang kondisi penegakan hak-hak perempuan di Indonesia,” katanya.

13883710_1738835986338979_1642749549_n

Ditambahkan,  Oleh karena itu, dalam kerangka advokasi di tingkat Internasional maka sangat penting kiranya masyarakat sipil juga terlibat dalam proses pelaporan ke Komite CEDAW PBB melalui laporan khusus NGO (masyarakat sipil).

 

Sementara itu, Zandra Mambrasar dari Elsham Papua, menilai, bahwa laporan NGO ini sangat penting artinya bagi Komite CEDAW, karena berfungsi sebagai bahan informasi alternatif bagi Komite dalam menilai laporan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban Negara dalam melaksanakan CEDAW.

“Laporan NGO juga membantu Komite CEDAW untuk memeriksa keabsahan atau kebenaran/ kejujuran laporan pemerintah,” ucapnya.

 

Diakui,  seringkali komitmen negara peratifikasi CEDAW hanya bersifat de jure (komitmen yang dinyatakan dalam hukum) daripada mewakili perubahan/ de facto (dalam kenyataan yang sesungguhnya).

“Indonesia adalah negara yang mempunyai cakupan wilayah cukup luas yaitu dari Aceh sampai Papua, tetapi khusus untuk Papua jika dilihat dari laporan-laporan yang telah dibuat oleh pemerintah sebelumnya maka sangat minim informasinya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, disampaikan,  problem perempuan di Papua yang sedemikian kompleksnya dan sangat minim penanganan dari pihak pemerintah Indonesia.

“Oleh karena itu, sangat dibutuhkan laporan dari masyarakat sipil atau NGO untuk memberikan informasi dan data yang secara faktual terjadi di Papua.,” tuturnya.

Senada dengan itu, Aktivis Perempuan Papua, Rosa Moiwend menuturkan, proses penulisan dan konsolidasi data telah dilakukan melalui beberapa tahapan sejak tahun 2015 hingga 2016, yang mana telah dilakukan tiga kali workshop guna menyusun/menulis sebuah laporan situasi HAM perempuan di Papua melalui mekanisme CEDAW dan telah menghasilkan draft laporan CEDAW Papua.

“Tujuan adalah menyampaikan fakta-fakta tentang situasi HAM perempuan di Papua sebelum dan setelah Otonomi Khusus di Papua,” akuinya.

Tim Cedaw Papua, saat memberikan keterangan pers (3)

Disampaikan, hasil yang diharapkan adalah tersosialisasinya fakta situasi HAM perempuan di Papua sebelum dan setelah Otonomi Khusus di Papua dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah baik daerah dan pusat tentang situasi HAM Perempuan.

Dari berbagain diskusi yang dilakukan di Cafe Bangi Kopi Tiam disepakati semua pihak untuk melakukan pressure bersama kepada pemerintah, agar dapat melihat setiap proses rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah.

 

Adapun Tim Cedaw Papua adalah Belantara Papua, Yayasan Humi Inane, SKP – Kame EL Adper, Beatrix Gebze, Yap Kema (Paniai), Elsham Papua, Yayasan Harapan Ibu Papua, Jerat Papua, P3W GKI, KPKC Sinode GKI Papua,  KPKC GKI Klasis Jayapura serta kehadiran sejumlah aktivis Perempuan Papua.

Sekilas CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women) adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan . Konvensi ini mendefinisikan prinsip prinsip tentang hak hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya.

Konvensini ini juga bicara tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang memungkinkan setiap individu/kelompok yang tidak puas atas pelaksanaan CEDAW di negaranya dapat mengajukan langsung permasalahannya kepada pemerintah bahkan sampai PBB. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatanganinya.

Cedaw ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini.  (Eveerth Joumilena)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...