Kesenjangan Sosial Masih Terjadi di Papua

Category: Lintas Papua 47 0
Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI, Angelo Wake Kako bersama Ketua PMKRI Cabang Jayapura, Simon Petrus Bame, saat berikan keterangan (LintasPapua.com)
Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI, Angelo Wake Kako bersama Ketua PMKRI Cabang Jayapura, Simon Petrus Bame, saat berikan keterangan (LintasPapua.com)

JAYAPURA (LP)   –  Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI, Angelo Wake Kako mengungkapkan  kesenjangan sosial di Papua memicu konflik horizontal, bahwa ketika kesenjangan melebar, maka ruang konflik terbuka lebar dan hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

 

“Contoh saya pikir kemarin-kemarin kita semua dengar soal pasar mama-mama Papua, tapi sampai hari ini pasar mama-mama belum teralisasi, masih banyak mama-mama yang berjualan di pinggir jalan,” ungkap Angelo, di Abepura, Sabtu (6/8).

 

Anggelo, pria  asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini menuturkan,  kesenjangan sosial antar masyarakat Papua dapat dilihat nyata dari tingkat bawah. Dari kesenjangan itulah menjadi bibit konflik yang sering terjadi di Tanah Papua.

 

Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang  Jayapura, Simon Petrus Bame menuturkan,  perlu dipikirkan pemerintah, tentang bagaimana mengorganisir dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu menurutnya, ada banyak potensi-potensi yang harus dipasarkan ke luar Papua, seperti contoh kopi asal Papua.

 

Selama ini, brand kopi dari Indonesia hanya mengenal kopi Aceh, Toraja, Flores. Ia sangat prihatin, Papua yang kaya akan alamnya dan sudah terkenal dalam tingkat lokal akan cirri khas kopi Papua, namun tak dikenal lebih jauh masyarakat seluruh Indonesia.

Baca Juga :  SMU YPPK Teruna Bakti Deklarasi “Suka Pake Noken”

“Padahal di Papua ada kopi, ini salah satu contoh bagaimana upaya pemerintah Indonesia mendongkrak perekonomian masyarakat,” katanya.

Masih banyak potensi alam yang ada di Papua dan perlu danya pengangkatan potensi tersebut ke dunia luar, sehingga PMKRI terus mendorong pemerintah daerah dan menempatkan orang asli Papua sebagai pemilik utama dari seluruh Sumber Daya Alam (SDA) Papua.  (***)

Related Articles